Persepsi Sebagai Bahan Evaluasi 100 Hari

Jakarta - 28 Januari 2010. Bertepatan dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Hari itu memiliki makna yang begitu berarti dan punya momentum tersendiri dalam Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II kali ini.

15 program utama 100 hari yang dijanjikan pada awal pemerintahan menjadi indikator utama dalam melakukan penilaian atas kinerja pemerintah. Tibalah masanya ketika janji itu ditagih. Ketika ternyata harapan-harapan hanya tinggal kenangan. Ketika masyarakat tidak merasakan dampak keberadaan pemerintah. Evaluasi atas kinerja pemerintah adalah hal yang layak untuk dilakukan.

100 hari pemerintahan SBY-Boediono diwarnai dengan berbagai argumen dan sikap oleh berbagai elemen dalam menanggapi 100 hari masa kinerja. Personal, organisasi, dan berbagai gerakan dengan latar belakang ilmu pendidikan dan bekal informasi masing-masing memberikan tanggapan sebagai bentuk bahwa mereka peduli akan nasib bangsa ini.

Baik dari pemerintah dari sisi pengampu kebijakan maupun dari rakyat yang notabene adalah obyek dari kebijakan tersebut. Memberikan opini dan argumen sendiri terkait keberjalanan kinerja selama 100 hari pemerintahan ini. Sama-sama kita bisa melihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam memberikan penilaian dari masing-masing pihak.

Pemerintah dengan cukup bangga menyatakan bahwa sebagian besar program telah terlaksana dengan baik. Memenuhi target-target yang ingin dicapai. Hal ini bisa dilihat dari sebagian besar kementerian yang menyatakan bahwa program yang dicanangkan terlaksana hampir 100 persen.

Sebaliknya masyarakat pun memiliki pandangan sendiri bahwa kinerja dari pemerintahan KIB II ini layak untuk diberi rapor merah. Argumennya adalah bisa dilihat dari apa-apa yang terjadi di negeri ini selama 100 hari kinerja. Mulai dari kriminalisasi KPK, kasus Century, mobil mewah pejabat, dampak negatif CAFTA, dan semakin menderitanya rakyat.

Mengapa bisa terjadi silang tanggapan seperti ini. Melihat hal ini lebih disebabkan karena terjadinya perbedaan persepsi, perbedaan definisi tentang indikator pencapaian target program yang dicanangkan tersebut. 15 program utama yang dicanangkan pemerintah masyarakat tahunya bahwa itu adalah target selama 100 hari kinerja. Tanpa memahami apa indikator keberhasilannya dan bagaimana menilai bahwa program itu sukses atau tidak.

Dengan demikian indikator yang digunakan adalah pada tataran dampak yang dirasakan atas terlaksananya program tersebut. Memang secara membumi sebagian besar program pemerintah belum mampu menyentuh ke level akar rumput. Tidak ditemukannya perubahan yang berarti inilah yang menjadi pemicu utama ketika mereka menilai bagaimana jalannya pemerintahan selama 100 hari terakhir.

Pemerintah selaku subyek kebijakan melakukan penilaian atas beberapa indikator yang ditentukan di awal dan memang lebih banyak pada indikator administrasi. Sehingga, amat mungkin ditemukan kenyataan bahwa kinerja 100 hari pemerintahan berjalan sesuai target dan hampir 100 persen program utama itu terlaksana.

Bisa dilihat sebenarnya telah terjadi miskomunikasi dan mispersepsi. Apa yang dipahami oleh pemerintah tidak sama dengan apa yang ada di benak masyarakat yang idealnya adalah obyek utama pemerintah itu sendiri. Hal ini perlu dievaluasi benar oleh pengampu kebijakan. Bahwa perlu adanya share meaning, share value, dan share vision atas program yang akan dijalankan.

Perlu adanya penyamaan persepsi atas program maupun target sehingga proses penilaian kinerja bisa berlangsung secara fear dan evaluasi secara benar bisa dilakukan. Karena, semuanya berangkat dari pemahaman yang sama. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Biarlah pengalaman menjadi pelajaran untuk berbuat yang lebih baik ke depannya.

M Zia Anggiawan
Jakal Km 8 Yogyakarta
anggiawan23@gmail.com
085292631235



(msh/msh)