.webp)
Sejumlah surat kabar melansir pernyataan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan yang menilai Presiden terlalu mengedepankan gaya meminta belas kasih dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Contoh yang dipakai adalah sikap SBY saat menanggapi rekomendasi Tim 8 dalam kasus Bibit dan Chandra serta kasus Bank Century. Anies menilai SBY sebagai sosok yang takut dalam menghadapi para penentangnya.
Tulisan ini bukan ingin memberikan pembelaan yang berlebihan terhadap gaya kepemimpinan Presiden SBY. Namun, sepantasnya publik memberikan evaluasi yang proporsional, utuh, dan tanpa pretensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, kita semua mencatat, Presiden berpendapat bahwa keputusan yang lebih baik adalah tidak membawa kasus tersebut ke pengadilan. Respon Presiden dalam hal ini sudah tepat mengingat posisinya sebagai pimpinan eksekutif yang tidak serta merta bisa mengintervensi lembaga yudikatif. Secara tidak langsung Presiden juga meminta semua lembaga penegak hukum untuk legowo dan tidak memaksakan proses hukum jika memang tidak cukup bukti.
Hal yang sama juga berlaku untuk kasus Bank Century. Toh, dalam hal ini Presiden sudah menegaskan agar aparat penegak hukum termasuk Pansus Hak Angket Bank Century di DPR untuk menyelesaikan secara hukum jika memang terjadi penyimpangan.
Salah Penilaian
Penilaian terhadap gaya kepemimpinan seseorang tentulah didasarkan pada subjektivitas. Artinya, bisa jadi tepat atau bisa jadi salah karena didasarkan pada motif-motif tertentu.
Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana dikutip dalam buku Dari Soekarno Sampai SBY (Tjipta Lesmana, 2008), tidak setuju jika SBY disebut sebagai seorang penakut atau peragu. Masyarakat sering salah menilai atau salah kesan terhadap SBY. Menurut Juwono SBY sebenarnya ingin berperan sebagai rekonsiliator di panggung Indonesia selama masa jabatannya.
Dalam kepemimpinan sikap merespon tantangan secara proaktif merupakan ciri pemimpin yang bertanggung jawab dan secara sadar dan aktif mengantisipasi kondisi lebih buruk di masa mendatang. Itulah yang ditunjukkan Presiden dalam menanggapi fitnah yang ditulis George Junus Aditjondro dalam buku Membongkar Gurita Cikeas.
Tanggapan Presiden yang disampaikan pada peringatan Malam Natal atau pun melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha adalah tepat. Untuk mencegah semakin meluasnya tuduhan yang menimbulkan keresahan lebih luas di kalangan publik.
Jelas, sebagaimana penilaian banyak kalangan, bahwa buku yang ditulis George tidak didasarkan fakta dan mengutip sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai sebuah karya ilmiah, pertanggungjawaban akademis buku itu sangat lemah, tanpa didukung data-data primer. Singkat kata, buku itu tak lebih dari sekadar ghibah yang insinuatif, seperti dikatakan Anas Urbaningrum.
Jika buku itu tidak ditanggapi dengan tegas, tentu George atau pihak-pihak yang berkepentingan di belakangnya akan terus melancarkan tudingan-tudingannya. Publik akan menganggapnya sebagai kebenaran.
Dewasa Berpendapat
Usia demokrasi di Tanah Air ini terbilang masih baru. Euforia atas kebebasan
publik berpendapat masih begitu terasa yang diwarnai dengan pro dan kontra. Ini
adalah hal yang wajar dalam demokrasi.
Namun, tentu saja dalam setiap kebebasan ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Selain hukum normatif kebebasan juga harus menghargai kebebasan dan martabat orang lain. Alasan "demi kebebasan berpendapat" tidak bisa disalahgunakan dengan seenaknya. Bahkan, sampai menyebarkan fitnah.
Ironisnya lagi, tuduhan bohong kerap disuarakan dengan mengatasnamakan rakyat dan kebenaran. Kondisi inilah yang sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan menggulingkan kekuasaan.
Eskalasi politik Tanah Air yang belakangan terjadi tidak bisa dilepaskan dari momentum pemilihan umum dan pemilihan presiden yang berlangsung tahun ini. Hasil pesta demokrasi itu sebagaimana diketahui menempatkan Partai Demokrat dalam urutan teratas dan pasangan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan lagi dengan pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, yang lagi-lagi tidak memuaskan semua pihak.
Kita tentu tidak ingin menuduh bahwa ketegangan politik yang terjadi belakangan ini merupakan buah dendam yang dilampiaskan pihak-pihak yang kalah atau kecewa. Namun, seyogianya sportivitas dan sikap dewasa dalam berpolitik lebih dikedepankan semua pihak. Di saat pemerintah tengah bekerja keras untuk mencapai target-target 100 hari pemerintahan.
Aji Sasongko
Jakarta
ajisasongko1981@yahoo.com
(msh/msh)
