Meningkatkan Mutu Pendidikan Lewat Pendekatan Multiperspektif

Jakarta - Adalah suatu hal yang wajar bila sebagian orang mengatakan bahwasanya Negara Indonesia masih dalam proses pendadaran yang tidak hanya melalui proses belajar tetapi harus bisa melihat prospek masa depan. Dalam artian mampu mempersiapkan masa depan sebuah bangsa sedini mungkin.

Nantinya pada satu titik diharapkan pendadaran panjang bangsa ini akan mencapai jenjang kelulusan atau tahap wisuda. Indikator kelulusannya salah satunya dapat dinilai dari kualitas pembangunan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha untuk menanamkan atau internalisasi nilai-nilai pada diri peserta didik. Sekaligus proses pengembangan diri yang dikemas dalam suatu sistem yang terencana dan sistematis. Aspek pendidikan merupakan aspek penting dalam proses hidup manusia. Tak terkecuali ia juga penting dalam proses pembangunan.

Sejarah berbicara Van Deventer dengan trilogi politik etisnya menekankan edukasi sebagai salah satu programnya. Munculnya kaum terpelajar dan pergerakan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan dalam usahanya mendongkrak semangat nasionalisme dan patriotisme pemuda-pemudi Indonesia.

Pembangunan di sektor pendidikan sampai sekarang masih terus berlanjut. Terutama dalam upaya fokus penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan pola pendidikan yang efektif, efisien, dan tepat guna.

Tiga pilar itulah yang seharusnya kita capai dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan Nasional. Untuk mencapainya kita bisa menggunakan pendekatan multiperspektif yang melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda namun berkaitan satu sama lain.

Hal yang pertama harus kita lihat adalah soal tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang tujuan, sasaran pengembangan kesiswaan, tujuan daripada pendidikan adalah menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society).

Survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia menyebutkan sebanyak 1.037.682 pelajar dan mahasiswa di Indonesia diketahui telah mengkonsumsi narkotik dan obat-obatan terlarang lainnya. Angka itu merupakan 32 persen dari total 3,2 juta pengguna narkoba secara nasional.

Tentu fakta yang terungkap sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin dalam perbaikan moral para pelajar. Bila keadaan ini terus berlanjut akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan.

Ada sekitar 7.410.657 anak atau setara dengan 35,24 persen dari total jumlah siswa seluruh Indonesia yang berada dalam taraf ekonomi rendah. Artinya adalah harus ada program yang mengatur pembebasan pembiayaan sekolah bagi siswa miskin. Beruntung Depdiknas mengeluarkan terobosan baru berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dirasa cukup efektif dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pemerataan juga persoalan yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Masalah ini sangat universal. Bisa dipandang sebagai tidak meratanya fasilitas pendidikan di setiap daerah atau pun tidak meratanya kualitas sekolah.

Isu publik yang sedang hangat diberitakan adalah soal pemberlakuan Ujian Nasional (UN) yang salah satu penyebabnya ditengarai terkait soal pemerataan. Conny Semiawan mengatakan kondisi pendidikan Indonesia memperlihatkan profil yang tidak sama. Ada yang baik dan ada yang buruk.

Untuk ukuran wilayah Indonesia Pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar dari APBN untuk pembiayaan pemerataan Pendidikan Nasional. Butuh proses dan waktu agar semuanya bisa merata. Tetapi, lewat kerja sama Pemerintah beserta jajarannya dan dibantu semua elemen masyarakat pemerataan pendidikan nasional akan tercapai

Hal yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah soal fasilitas penunjang Kegiatan Belajar Mengajar. Survei yang dilakukan Managing Basic Education (MBE) menuturkan keadaan fasilitas sekolah masih dalam taraf memprihatinkan. Pada umumnya kondisi gedung sekolah SD lebih parah dari SLTP.

Lagi-lagi peran Pemerintah sangat dominan. Dengan penyediaan dana bagi perbaikan sarana pendidikan. Salah satu di antaranya dengan menganggarkan dana sebesar satu triliun untuk pengadaan program komputerisasi atau pengadaan komputer dan jaringan nternet di 10.000 SMP dan SMA di seluruh Indonesia.

Selanjutnya perhatian kita tertuju pada substansi bahan ajar yang berupa penyesuaian sistem kurikulum. Dari dulu hingga sekarang kurikulum yang dicanangkan oleh Depdiknas mengalami perubahan yang dikarenakan tuntutan zaman di era globalisasi. Banyak hal-hal baru yang diadopsi sehingga berdampak sistemik bagi Pendidikan Indonesia.

Sebagai negara yang menjunjung transparansi tentu langkah Pemerintah cukup bagus dalam merespon arus perubahan. Tapi, kita juga harus memperhatikan kecocokan antara perubahan yang terjadi dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini perlu kehati-hatian dan analisis yang cermat bagi Pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan.

Lewat pola pendidikan yang terarah diharapkan akan tercipta tatanan sistem yang nantinya melahirkan generasi-generasi emas pembangun bangsa. Ada pun harapan bangsa yang kelak putra-putri Indonesia berhasil memburu nobel bukan hanya sekedar mimpi. Semoga.

Bayu Nuryanto
Jalan Semanggi RT 85 No 53
Karang Rejo Balikpapan
bayu_nuryanto3al1@yahoo.co.id
08125581091


(msh/msh)