.webp)
Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi utang. Komitmen tersebut antara lain ditunjukkan dengan makin menurunnya rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah terhadap PDB memang terus menurun. Kalau pada 2000 rasio utang terhadap PDB mencapai 89% maka pada 2004 turun menjadi 57% dan pada akhir 2008 menjadi 33%. Diperkirakan, pada 2009 turun menjadi 32%.
Persoalan utang sesungguhnya tidak bisa hanya dilihat terbatas pada ukuran-ukuran rasio maupun jumlah nominal. Rasio utang kita terhadap PDB memang menurun. Penyebab penurunan tersebut adalah karena faktor PDB-nya yang meningkat tajam.
Masalahnya perhitungan PDB kita merujuk pada output/ produksi ekonomi nasional. Termasuk yang dihasilkan perusahaan maupun tenaga kerja asing. Meningkatnya PDB Indonesia tak hanya dibentuk oleh kinerja orang Indonesia. Tetapi, juga peran asing sehingga balas jasa faktor produksi kepada pihak asing menyita PDB Indonesia.
Dengan kata lain sesungguhnya penurunan rasio utang terhadap PDB tersebut tidak serta merta menjadi indikator bahwa kemampuan ekonomi negara untuk membayar kewajiban utang telah meningkat. Karena faktanya kita juga belum mampu mengoptimalkan peningkatan PDB tersebut untuk meningkatkan kemandirian kita dalam hal pembiayaan pembangunan. Setidaknya ini bisa dilihat dari rasio perpajakan (tax ratio) kita terhadap PDB.
Pada 2008 tax ratio kita mencapai 13,6%. Bandingkan dengan tax ratio Amerika Serikat yang sebesar 28,2% dan Jepang yang 27,4% pada 2005. Semestinya, pada 2009 ini tax ratio kita bisa mencapai 16%. Dengan kata lain sesungguhnya apabila kita dapat meningkatkan tax ratio peran utang pemerintah dapat dikurangi.
Persoalan utang pemerintah juga telah menimbulkan komplikasi tersendiri bagi perekonomian saat ini. Itu terutama jika dilihat dari bagaimana strategi pemerintah dalam menerbitkan obligasi negara atau surat utang negara (SUN).
Perlu dijelaskan bahwa kondisi sektor keuangan kita sesungguhnya cukup booming dengan kehadiran investor portofolio (investasi jangka pendek) dari asing yang masuk ke pasar keuangan. Dan, semestinya dana-dana jangka pendek ini dapat dikonversi menjadi dana-dana jangka panjang melalui penerbitan saham maupun obligasi. Namun, dapat kita saksikan bahwa selama 2008–2009 ini aktivitas penerbitan efek baru (saham dan obligasi) dari korporasi masih relatif sepi.
Mengapa demikian? Investor di pasar keuangan pada umumnya lebih banyak mencermati aktivitas penerbitan SUN oleh pemerintah. Investor menilai, dalam situasi saat ini, investasi di obligasi negara lebih menguntungkan dan lebih aman dibandingkan di obligasi korporasi.
Terlebih lagi, yield yang ditawarkan oleh pemerintah lebih menarik, karena masih jauh lebih tinggi dari tingkat suku bunga deposito. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan minat korporasi untuk menerbitkan efek jangka panjang menjadi surut. Dalam istilah ekonomi, kondisi ini disebut telah terjadi crowding out effect. Suatu efek yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang dimaksudkan ekspansif tetapi justru menimbulkan efek pelemahan di sektor swasta.
Situasi telah terjadi crowding out effect juga dapat terbaca dari pasar perbankan kita. Saat ini Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya (BI rate) tinggal sebesar 6,5%. Kondisi ini diharapkan menjadi pemicu turunnya suku bunga perbankan (khususnya bunga kredit) oleh banyak kalangan. Namun, dapat kita saksikan bahwa penurunan bunga perbankan (baik bunga simpanan maupun kredit) berjalan sangat lamban. Penyebabnya: sama dengan apa yang dialami korporasi pada umumnya.
Situasi ini adalah efek dari kebijakan penerbitan obligasi negara dengan bunga yang tinggi, yang oleh bank dapat dikhawatirkan akan menyebabkan pengalihan dana deposan ke instrumen obligasi negara. Untuk mencegah pengalihan dana tersebut, bunga simpanan dibiarkan tetap tinggi dan, implikasinya, bunga kredit juga masih tetap tinggi.
Nah, dari penjelasan di atas terlihat bahwa masih banyak persoalan menyangkut dengan hutang luar negeri (LN) kita. Dan, yang uniknya dasar menilai ratio hutang LN terhadap PDB ini juga jadi dilema sementara yang kita ketahui alat ukur hutang itu adalah Luquidity and Solvability Ratio. Nah bagaimana dengan ratio ini.
Karena jelas liquidutas standarnya adalah 2:1 artinya aset lancar nilainya dua kali dibanding Kewajiban lancar. Nah, apakah APBN 2009 kita memenuhi target itu?
Strategi pemerintah mengurangi ketergantungan dengan hutang LN melalui SUN sudah oke. Namun, ini juga bisa jadi bumerang nantinya karena pihak asing juga masuk ke SUN. Bahkan, nilai sudah mencapai Rp 105,58 triliun dan juga dikhawatirkan akan menghambat peningkatan di sektor riil.
Ya, terus terang saja siapa yang tidak tertarik untuk membeli SUN yang dijamin 100% oleh pemerintah dan juga bunganya sangat menarik. Nah, ini dalam jangka panjang tentu akan membebani APBN terkait dengan bunga dan juga bisa menghambat penyaluran kredit perbankan ke sektor riil.
Mungkin ada baiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hutang LN dengan mencari solusi-solusi baru untuk mengurangi hutang LN. Ada banyak cara.
Misalnya dengan melakukan restrukrurisasi kembali hutang-hutang LN, mengupayakan penundaan cicilan atau bunga, mengupayakan discount, swap, bahkan jika perlu penghapusan untuk hutang-hutang LN yang terjadi sebelum reformasi karena isunya banyak terjadi Odious Debt (hutang najis). Kita nggak perlu 'jaim' untuk urusan hutang LN demi kepentingan Rakyat.
Edwin Mirfazli
PhD Student in Accounting 2nd year
University of The West of Scotland (UWS) Scotland UK
(msh/msh)
