Kepastian Hukum dan Kemudahan Berinvestasi

Jakarta - 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono akan banyak melakukan upaya-upaya perbaikan dalam meningkatkan pertumbuha ekonomi. Terutama khususnya di bidang investasi. Beberapa skala prioritas yang menjadi target utama pemerintahan sekarang ini dioptimalkan agar dapat memenuhi target pencapaian.

Untuk mewujudkan target yang diinginkan pemerintah bersama dengan unsur-unsur stakeholder lainnya menggelar suatu forum yang diberi nama Economic Summit. Arah dan tujuan digelarnya forum tersebut adalah bagaimana program 100 KIB II dapat dikomunikasikan kepada segenap pimpinan daerah di Indonesia agar nantinya kemudian pelaksanaan program 100 hari dapat diselaraskan sehingga keinginan tercipta sebuah pedoman yang menyangkut bagaimana posisi, sikap, dan strategi untuk menggapai target dengan cara menuangkan ke dalam cetak biru.

Tentu saja dalam hal pencapaian target tersebut pemerintah terlebih dahulu menciptakan sebuah landasan agenda prioritas. Salah satu isu penting untuk dipecahkan adalah menciptakan kemudahan dan kepastian dalam kerangka peningkatan penanaman modal.

Kemudahan dan kepastian untuk memproses sebuah perizinan, kepastian hukum atas bagaimana mengelola sekaligus memiliki lahan dan ukuran lain, dan tentu saja kepastian ketersediaan infrastruktur. Kompleksitas permasalahan tersebut akan menimbulkan ongkos yang mahal bagi para investor dan apabila tidak diselesaikan pemerintah akan kehilangan momentum mengingat periode 2009-2014 adalah periode kedua pemerintahn Prseidan SBY.  

Khusus penanganan di bidang hukum pemerintah semestinya pada saat sekarang ini tidak lagi disibukkan dengan penanganan permasalahan yang tingkat relevansinya rendah terhadap tujuan utama. Fokus mengawal dan menjalankan roda pemerintahan dengan sungguh-sungguh sangat dibutuhkan ketika menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dengan nuansa-nuansa penuh ketidakpastian yang bermuara kepada sulitnya menciptakan stabilitas makro.

Menurut penulis ada beberapa pijakan dalam menciptakan bagaimana pentingya memberikan kepastian hukum sehingga keinginan untuk menanamkan modal di Indonesia dapat direalisasikan.

1. Melakukan penataan kembali atas jalannya roda organisasi dan kebijakan yang menghambat kepastian.
2. Pemutusan mata rantai atau jalur yang tidak memiliki fungsi kefektifan dalam melancarkan dan memudahkan investasi.
3. Memangkas frekuensi atau durasi jalannya pelaksanaan sistem administrasi perizinan sehingga menghasilkan pola penyelesaian permanen.
4. Memastikan seluruh fungsi yang terlibat di dalam memiliki intensitas dan kapasitas yang berpihak kepada pembangunan ekonomi dengan berbasis kepada kesejahteraan rakyat.
5. Lintasan organisasi terbesar atau departemen yang ruang lingkup penanganannya memiliki skala rendah diupayakan agar tidak memegang otoritas.

Pentingnya pijakan-pijakan tersebut dilakukan adalah untuk memantapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemudahan untuk menanamkan modal di dalam negeri dapat teratasi.

Investor sendiri menyadari kalau iklim investasi di negara kita belum begitu meyakinkan. Ganjalan-ganjalan seperti inilah yang harus dituntaskan oleh pemerintah sekarang. Kita sebagai elemen bangsa yang di dalamnya terkait dengan keadaan sekarang merasakan suatu keadaan yang harus diubah secepatnya. Penyumbatan-penyumbatan yang mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi ekonomi berjalan baik dengan skala apa pun sudah harus dipinggirkan sehingga jalannya roda dan kebijakan ekonomi dapat berkesinambungan.

Hambatan-hambatan yang penulis sudah sebutkan harus dipangkas apabila keinginan pemerintah berkeinginan mencapai pertumbuhan ekonomi di angka moderat. Ke depan setelah dilakukannya perbaikan-perbaikan diharapkan perkiraan ekonomi negara kita bisa berjalan lebih cepat. Tidak ada lagi ditemukan ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kebijakan ekonomi sehingga berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan melakukan penegakan hukum dan kepastian dalam berinvestasi akan menghasilkan wujud ekonomi yang tangguh. Dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang ada serta diikuti kuatnya penanganan penyelesaian di bidang hukum akan membentuk siklus ekonomi baru.

Perputaran ekonomi dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi positif berbasis kesejahteraan rakyat guna menggerakkan perputaran arus barang dan jasa serta meningkatkan produksi nasional. Pada akhirnya diikuti peningkatan di berbagai sektor seperti kelautan, pertanian, dan perdagangan.

Helmy Harahap
Perumahan Puri Beta
Jl Hujan Mas No 12 Tangerang
helmy_harahap@yahoo.co.id
0816842044



(msh/msh)