Melihat Kebijakan Ekonomi Kabinet

Jakarta - Pada dasarnya susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak mengalami perubahan signifikan pada posisi kementerian ekonomi. Nama-nama seperti Sri Mulyani dan Mari Pangestu masih tetap dipercaya untuk duduk di pos kementerian yang pernah mereka jalankan pada KIB I.

Mungkin bagi kita keberadaan kedua menteri tersebut akan mencoba memberikan sesuatu warna yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Terlebih lagi dalam menentukan tahapan-tahapan program pengembangan kebijakan ekonomi nasional.

Sebagai negara yang memiliki pondasi ekonomi kuat meskipun diterpa badai krisis ekonomi mengharuskan para menteri ekonomi di KIB II memulai kerjanya dengan prioritas menggerakkan sektor riil. Kita ketahui bahwa pentingnya sektor riild ijalankan lebih fokus karena penyerapan ekonomi berbasis peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan penyerap angkatank erja ada pada kegiatan sektor tersebut.

Sebagaimana halnya dengan sektor lainnya peningkatan aliran modal investasi yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi penting dan sekaligus diutamakan. Pentingnya peningkatan jumlah investasi yang masuk menjadikan potensi-potensi yang ada dapat menghasilkan nilai ekonomis berdaya guna dan menghasilkan keuntungan tersendiri bagi negara.

Sebagai badan yang ditunjuk menjalankan tugas tersebut BKPM senantiasa diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan serta berupaya penuh dalam menawarkan rangsangan-rangsangan kepada calon investor agar program-program yang berkaitan dengan investasi dapat berjalan baik.

Sektor perdagangan sendiri merupakan salah satu andalan dalam memenuhi harapan penerimaan negara. Tingginya permintaan terhadap produk-produk dalam negeri oleh pangsa pasar di luar negeri berdampak langsung mempengaruhi industri kecil dan kerajinan di tanah air.

Peningkatan kerja sama dagang antar negara seperti telah dilaksanakan tentunya bermanfaat bagi perluasan pasar. Dengan terbentuknya kerja sama tersebut nantinya akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Perlindungan akan produk-produk dalam negeri dari derasnya produk-produk asing akan berdampak kepada penguatan sektor industri nasional. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi team ekonomi KIB II di mana pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan pengutan produk-produk dalam negeri.

Begitu halnya dengan pengadaan dan ketersediaan sarana-sarana penunjang kelancaran investasi. Mulai dari arus barang dan jasa yang memudahkan bagi para investor dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kaitannya dengan ini kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dalam mempercepat realisasi pengadaan sarana infrastruktur sangat dinantikan. Kebutuhanakan tersedianya sarana jalan yang memadai dan pemenuhan listrik dan air guna memenuhi kebutuhan akan prasarana awal dari sebuah investasi harus segera diatasi.

Beberapa negara tetangga seperti Vietnam telah mulai melakukan pembangunan peningkatan infrastruktur. Hasil dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan langkah terobosana yang positif dalam menjawab keragu-raguan dunia usaha.

Arah pembangunan yang terukur dan meletakkan proritas kebijakan yang selaras dengan target yang dicapai akan terpenuhi apabila keseluruhan team ekonomi dapat memfokuskan diri dalam pencapaian target dan sasaran. Meskipun krisis keuangan belum berakhir tapi setidaknya pencapaian pertumbuhan ekonomi positif dapat dipertahankan.

Dalam memenuhi pencapaian target team ekonomi KIB II perlu melakukan terobosan-terobosan sehingga penguatan kebijakan ekonomi dengan bermuara kepada kesejahteraan rakyat sedikit demi sedikit dapat terwujud. Demikian halnya dengan implementasi kebijakan yang meliputi unsur-unsur penunjang utama guna mengerakkan roda perekonomian serta memperhatikan kesinambungan dari usaha kecil dan menengah.

Penguatan terhadap sektor perbankan juga harus dilaksanaka mengingat ketersediaan akan sumber dana dalam negeri berasal dari perbankan nasional. Khususnya bank-bank plat merah milik pemerintah. Menggerakkan roda ekonomi dengan berbasis kepada sektor riil melibatkan banyak kepentingan.

Pembangunan nasional dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi positif atau bahkan memenuhi target sebesar 7% memerlukan kerja keras. Ketersediaan akan beberapa hal yang harus dipenuhi mewajibkan pemerintah berupaya lebih maksimal melakukan revitalisasi diberbaga isektor.

Penguasaan menyeluruh untuk ketahanan energi boleh dikatakan mutlak harus dipenuhi. Ketersediaan energi pastinya merupakan insentif fisik yang sangat dibutuhkan guna mendongkrak pertumbuhan industri nasional.

Sudah saatnya program penguatan ketersediaan energi lebih dipertajam kembali. Meningkatnya kebutuhan permintaan pasokan energi untuk memenuhi penggunaan di beberapa industri di masa-masa akan datang memerlukan perhatian dan penajaman lebih khusus kembali.

Mudah-mudahan tercipta keseimbangan koordinasi antar kementerian dalam tim ekonomi KIB II dapat diikuti dengan mulusnya pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu semestinya dalam 100 hari kerja prioritas untuk menggerakkan sektor riil dapat terpenuhi secara terukur dan tidak ada lagi hambatan-hambatan lama muncul kembali.

Helmy Harahap
Perumahan Puri Beta
Jl Hujan Mas No 12 Tangerang
helmy_harahap@yahoo.co.id
0816842044


(msh/msh)