Kabinet SBY Jilid II dan Pembangunan Pertanian

Jakarta - Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tepatnya tanggal Kamis, 22 0ktober presiden terpilih Susilo Bambang Yushoyono (SBY) akan mengumumkan para menteri yang akan membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya selama lima tahun ke depan. Rasa gembira, bangga, dan senang telah terpancar di raut muka para calon yang telah melakukan wawancara di Cikias Bogor.

Tetapi, di balik kegembiraan yang ada ternyata banyak tugas-tugas berat telah menanti mereka untuk kemajuan rakyat di masa yang akan datang. Harapan  rakyat untuk maju di pundak mereka semoga bukan khayalan semata tetapi sebuah kenyataan dengan dibuktikan dengan program-program pro rakyat.

Semua departemen akan menunggu ide-ide pembaharu dari menter-menteri terpilih seperti Departemen Pertanian. Pertanian sangat perlu untuk diperhatikan oleh kabinet SBY sebab masyarakat Indonesia kebanyakan hidup dengan mata pencaharian sebagai petani. Khusus pembangunan pertanian ada beberapa hal sebagai catatan buat menteri pertanian yang baru yakni hendaknya berfokus pada dua hal yakni pembangunan sumber daya manusia petani dan pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Untuk pembangunan sumber daya manusia selama ini hanya berfokus pada petani pedesaan dan tidak terorganisir secara sempurna. Padahal kita ketahui bahwa petani juga sudah ada ke kota-kota dan sebetulnya sudah ada keinginan untuk maju dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada dari petani. Namun, selama ini kita ketahui bahwa sudah banyak pendampingan-pendampingan yang telah dilakukan oleh pihak swasta kepada petani tetapi pemerintah tidak mengorganisir pihak-pihak swasta tersebut.

Sedangkan pembangunan pertanian hendaknya berfokus pada kebijakan yang pro rakyat. Mulai dari lahan dan air karena selama ini lahan dan air sangat terbatas untuk petani karena adanya konversi lahan dan kompetisi pemanfaatan air antara pertanian dengan non pertanian seperti dilansir oleh BPS bahwa konversi selama periode 1999-2002 tercatat 187.720 ha  per tahun.

Lebih parah lagi adalah kebijakan ekonomi makro pemerintah belum berpihak pada petani. Selama ini pemerintah masih mengenyampingkan pertanian. Padahal sekuat apa pun suatu negara dengan tidak memperhatikan pertanian maka negara tersebut akan rapuh. Oleh karena itu harapan kita untuk lima tahun ke depan hendaknya pemerintah benar-benar serius untuk memajukan petani dan pertanian dan menjadikan pertanian sebagai kunci pokok untuk pembangunan di Indonesia.

Hasbullah
Pengadegan Utara I Jakarta Selatan
hasbule@gmail.com
02191320260


(msh/msh)