Kabinet Baru dan Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia

Kabinet Baru dan Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia

- detikNews
Rabu, 21 Okt 2009 09:38 WIB
Kabinet Baru dan Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia
Jakarta - Sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2009-2014 SBY rencananya akan segera mengumumkan mengenai formasi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dalam penetapan formasi menteri tersebut sejumlah pihak berharap akan memberikan angin segar bagi perbaikan ekonomi nasional. Terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di tanah air.

Dengan demikian mungkinkah kabinet baru menjadi mesin dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia? Serta sejauh manakah komitmen kabinet baru di bawah kendali Wapres Boediono dalam mengawal perjalanan ekonomi syariah?

Potret Pangsa Ekonomi Syariah

Perjalanan ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan dramatik. Namun, juga dapat dikatakan membanggakan. Kebanggan tersebut setidaknya dapat diamati dari pangsa perbankan syariah terhadap total asset perbankan nasional yang terus mengalami peningkatan.

Pada era Boediono sebagai Menko Perekonomian dan Gubernur BI pertumbuhan perbankan syariah mencatat rata-rata peningkatan per tahun sebesar 64% dalam kurun waktu 2004-2008. Sehingga, per tahun 2008, share terhadap total aset perbankan nasional mencapai 2,13% dibanding pada 2004 hanya 1,20%. Demikian, selama kurun 5 tahun pangsa perbankan syariah telah meningkat hampir mencapai 100%.

Kabinet Baru

Terkait Kabinet baru yang akan dibentuk sejumlah aktivis ekonomi syariah berharap komposisi menteri terutama yang tergabung dalam tim perekonomian akan dapat mengakomodasi kepentingan pelaku syariah. Tentunya komposisi tersebut juga sangat erat dipengaruhi oleh rekomendasi Boediono selaku wapres dan juga sang arsitek perekonomian Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejatinya SBY memang telah memberikan tampuk amanah dalam pengelolaan perekonomian kepada Boediono karena kepakarannya. Sejumlah nama yang akan diberikan posisi kementerian perekonomian sudah mulai dihembuskan di media.

Sri Mulyani kembali dihembuskan sebagai kandidat menko perekonomian atau Gubernur BI. Menyusul Hatta Rajasa dan Purnomo Yusgiantoro pada posisi menteri keuangan dan menko perekonomian. Namun demikian banyak pihak belum yakin akan dukungannya terhadap perkembangan ekonomi syariah. Apalagi melihat tren perkembangan institusi syariah dan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan syariah yang cenderung meningkat.

Maka diperlukan menteri ekonomi yang dapat merespon dengan tepat dan cepat. Serta yang paling penting adalah konsep dan grand strategy yang dimiliki dalam memberikan arah kebijakan dan perkembangan ekonomi syariah ke depan.

SBY-Boediono dan Ekonomi Syariah
SBY-Boediono diakui memang memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Dukungan SBY tampak ketika membuka Festival Ekonomi Syariah (FES) 2008. SBY meminta semua pihak saling bekerja sama untuk melanjutkan penyiapan grand strategy pembangunan pasar perbankan syariah.

Lebih lanjut dukungan SBY ditegaskan dalam sebuah ajakan untuk bertransaksi pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang Islami secara konsisten dan bertanggung jawab. Senada dengan SBY, Boediono juga diekspektasikan dan diprediksi akan bergerak cepat dalam memajukan ekonomi syariah berdasar pada pengalaman sebagai gubernur dan menko perekonomian.

Perhatian Boediono terhadap ekonomi syariah tampak pada pernyataannya yaitu "syariah layak menjadi teladan dan tidak selayaknya bank bermain-main dengan hal yang bersifat spekulatif dan memiliki risiko tinggi." Dengan demikian, SBY-Boediono sedikit memberikan angin segar bagi perkembangan ekonomi syariah pada 5 tahun mendatang.

Lima Tantangan ke Depan

SBY Boediono telah sedikit memberikan signal bahwa dukungan terhadap ekonomi syariah akan terus berlanjut. Namun, setidaknya ada 5 tantangan yang perlu dipikirkan khususnya oleh Wapres Boediono dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah, yaitu :

Pertama, kemampuan Boediono dalam membentuk tim ekonomi yang solid dan komitmen terhadap ekonomi syariah, termasuk komitmen untuk memberikan arah dan kebijakan melalui pembuatan grand strategy ekonomi syariah ke depan.

Kedua, kecepatan tim ekonomi dalam menciptakan infrastruktur pendukung. Seperti pembuatan payung hukum berbagai instrumen keuangan syariah, dan teknis tata kelola institusi keuangan syariah.

Ketiga, kemampuan tim ekonomi dalam merespon dan mentranslasikan semua fenomena pasar untuk diintegrasikan sebagai peluang kemajuan ekonomi syariah.

Keempat, kapasitas tim ekonomi dalam melakukan lobi-lobi dan negoisasi mengenai terhadap investor asing. Terutama dana Timur Tengah agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui instrumen syariah.

Kelima, komitmen dan keberanian tim ekonomi untuk mencapai pangsa 15% aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional pada tahun 2015.

Jangan Diganggu

Indonesia sewajarnya merasa malu bila berkaca kepada Malaysia. Negara kecil dengan komposisi penduduk muslim hanya 50% tersebut dapat membangun institusi dan instrumen syariah yang luar biasa. Bahkan, sumber pembangunan dan pembiayaan ekonomi ditumpukan pada pembangunan transaksi syariah.

Di sisi lain Indonesia dengan populasi Muslim terbesar dan pangsa pasar yang sangat besar sebenarnya merupakan aset luar biasa dalam penumbuhkembangan ekonomi syariah. Akan tetapi, untuk saat ini, kelima tantangan di atas merupakan asumsi minimal untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah.

Selain itu tantangan di atas sebagai bentuk amanah dan ukuran dalam mengevaluasi kinerja serta komitmen tim ekonomi dibawah "founding father" Boediono terhadap masa depan ekonomi syariah. Akan tetapi, apabila tantangan tersebut sulit dipenuhi, minimal pelaku syariah Indonesia berharap bahwa pemerintah mendatang tidak menghalangi dan memberikan ruang yang luas kepada perkembangan ekonomi syariah. Karena, diyakini prospek ekonomi syariah ke depan tak terelakkan sehingga akselerasinya merupakan suatu keniscayaan.

Dr Muhammad Akhyar Adnan*
Dimas Bagus Wiranata Kusuma SE**

*Associate Professor International Islamic University Malaysia.
** Candidate Master of Economics, International Islamic University Malaysia and Direktur Humas Islamic Studies for Indonesian Development (ISEFID) Kuala Lumpur (dimas_economist@yahoo.com).  
       



(msh/msh)


Berita Terkait