.webp)
Semua partai berkehendak masuk dalam pemerintahan termasuk partai yang menjadi lawan dalam pemilihan presiden yaitu PDIP dan PG. Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas semakin memperlihatkan kesiapannya menjadi Ketua MPR. Begitu pun kandidat terkuat calon Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie --yang sering memberikan pernyataan bahwa Golkar akan kembali masuk dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peta politik seperti ini makin mudah dianalisa. Bahwa pemerintahan ke depan akan kuat. Saking kuatnya pemerintah akan merasa bebas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan. Akhirnya DPR pun akan menjadi tukang stempel karena tidak punya keberdayaan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Secara otomatis sebagai mitra koalisi dan tentu saja sudah dikasih jatah harus memberikan pelayanan yang istimewa kepada majikannya.
Istilah oposisi nampaknya akan absen dalam perbincangan demokrasi kita. Setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Oposisi diperlukan untuk check and balance dalam menjalankan pemerintahan. Tentu saja oposisi diperlukan bukan hanya asal beda dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tapi dimaksudkan supaya ada kelompok wakil rakyat yang kritis dan rasional secara konsisten dalam menilai setiap kebijakan.
Bahwa ketika tidak ada oposisi maka para wakil rakyat akan merasa lengah dalam menyikapi setiap kebijakan. Karena, dipastikan setiap kebijakan yang diajukan pasti akan lolos. Dengan begitu para wakil kita di DPR pekerjaannya hanya sebatas mengisi absensi saja. Entah seperti apa bentuk pertanggungjawaban mereka kepada para pemilih.
Mereka dipilih untuk mengemban amanah rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang belum hidup layak. Baik secara ekonomi maupun pendidikan. Banyak sekali rakyat yang memilih wakilnya untuk di DPR. Padahal mereka (rakyat) tidak tahu siapa mereka (wakil rakyat). Meski begitu ada sebuah harapan besar dari rakyat bahwa para wakilnya yang terpilih dapat merealisasikan janji-janjinya saat kampanye.
Dalam kampanye mereka tidak ada satu pun program yang tidak dapat menyihir rakyat. Nyaris semuanya menarik. Jadi tepatilah. Bukankah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang tidak dapat menepati janjinya tergolong manusia munafiq.
PDIP, PG, Kenapa Mesti Koalisi?
Sebagai partai besar setelah Partai Demokrat (PD), PDIP dan PG wajar saja menjadi harapan banyak rakyat untuk menstabilkan pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Apalagi kedua partai ini bukan mitra koalisi PD dalam ajang pemilihan presiden.
Bahkan, semua rakyat Indonesia tahu bahwa kedua partai ini telah mengusung kadernya menjadi calon presiden. Artinya bahwa kedua partai ini telah menjadi lawan serius dalam pemilihan presiden yang telah lalu.
Dalam suasana politik seperti ini PDIP dan PG diharapkan mengeluarkan pernyataan sikap bahwa mereka tidak akan menerima jatah kabinet dari SBY - Boediono. Mereka akan terus memberikan kontribusi positif terhadap rakyat Indonesia tanpa mesti berada di pemerintahan demi memantapkan konsep demokrasi di negeri ini.
Pernyataan ksatria ini tidak akan mengurangi penilaian masyarakat terhadap kedua partai yang sudah matang secara pengalaman ini. Bahkan, penilaiannya akan lebih positif karena dapat melakukan lompatan politik yang sangat besar. Mereka telah menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.
Dan, ini akan menorehkan sejarah politik yang luar biasa di bumi Ibu Pertiwi ini. Politik idealisme telah mengalahkan politik pragmatisme. Inilah harapan rakyat yang sesungguhnya. Jadi, dipikirkanlah secara matang kepada elii-elit politik di PDIP dan Golkar untuk melakukan koalisi dengan Partai Demokrat.
Lebih dari 30 tahun negeri ini dipimpin oleh rezim otoriter. Rakyat merasa gerah dengan kondisi seperti ini sehingga amuk massa pun terjadi. Tentu kita tidak mengharapkan, kondisi ini dapat terulang kembali. Negeri ini sedang ada dalam transisi demokrasi. Mestinya dapat memformatnya secara lebih matang.
Rezim otoritarian tidak menutup kemungkinan dapat dibuka lagi secara mudah karena persyaratan menuju ke sana pun hampir terpenuhi. Kemunculan RUU Rahasia Negara bisa dikatakan sebagai salah-satu indikasi menuju ke arah sana. Pilihannya sekarang ada dua yaitu kita akan kembali ke masa lalu atau kita akan menatap masa depan demokrasi di negeri ini secara lebih matang.
Ali Rasyid
Peneliti Muda Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.
(msh/msh)
