Meninjau Ulang Logika Bailout Bank Century

Jakarta - Kasus Bank Century menjadi bola panas dan liar bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Tidak hanya berimplikasi pada kehidupan ekonomi. Namun, telah memasuki ranah politik dan hukum. Dana bailout Bank Century telah membengkak menjadi Rp 6,72 triliun. Menimbulkan konflik dan gejolak antar-elit birokrasi.

Hal ini terlihat dari sanggahan wakil presiden atas persetujuan kucuran bailout dan DPR hanya menyetujui 1 3 triliun. Selebihnya tidak diketahui. Cerminan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan good government.

Dalih stabilitas ekonomi, sistematik penyelamatan perbankan, dan ancaman sistem pembayaran seolah-olah menjadi retorika semata. Refleksi phobia pemerintah terhadap krisis 1997/1998 namun enggan memetik pelajaran dari sejarah bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mengambil keputusan penanggulangan secara parsial Bank Century bukan bank jangkar dengan aset ratusan triliun dan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena hanya menguasai pangsa pasar kurang dari 1% dari pangsa pasar perbankan nasional. Namun, sebaliknya menimbulkan kerugian negara Rp 6,72 triliun akibat kesalahan logika dagang.

Dengan modal dana bailout Rp 683 miliar diharapkan pemerintah mendapatkan keuntungan lebih dari 3 triliun. Namun, ternyata Bank Sentury sendiri mengalami kerugian 9,1 triliun akibat moral hazard pemilik bank. Penggelapan dana valuta asing, penempatan dana investasi yang tidak sehat, pemberian kredit yang tidak sesuai dengan 5C. Masihkah pemerintah ingin membeli dan menyelamatkan barang cacat dan mengharapkan profit dan erestui teori perampokan bank oleh pemiliknya sendiri.

Data tahun 2008 menunjukkan bahwa nasabah Bank Century hanya 65.000 (0.8%) dari jumlah total rekening nasabah bank nasional sebesar 81,000,000. Pertanyaaan yang timbul adalah apakah benar jumlah nasabah 0.8% dapat mempengaruhi 99.2% nasabah perbankan lainnya.

Apakah 100% dana nasabah Bank Century di atas Rp 2,000,000 sehingga mengharuskan pemerintah lewat LPS mengucurkan dana bailout sebesar Rp 683 miliar yang kemudian membengkak menjadi 6,72 triliun. Kalaupun iya berarti pemerintah hanya berpihak pada segelintir pengusaha dengan mengorbankan rakyat Indonesia.

Laporan Bank Dunia pada April 2008 menunjukkan bahwa pertumbuhan 6,3% laju pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konstruksi dan konsumsi rumah tangga. Bukan perbankan. Kebenaran asumsi pendapat bahwa penutupan Bank Century menimbulkan sistematik perbankan memang perlu diuji kembali. Hal ini bisa dilihat dari kasus bank IFI pada penutupan bank 17 April 2009. Padahal CAR (capital adequacy ratio)-nya masih di atas 8%. Sedangkan CAR Bank Century di bawah 8% pada tahun 2008.

Argumentasi bahwa Bank Century lebih banyak nasabahnya dari bank IFI menimbulkan pertanyaan. Sebegitu mudahnya pasar dan masyarakat mengalami sindrom phobia akibat penutupan Bank Century. Karena, akumulasi dari total penutupan bank 2004-2009 (Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic, Bank Global dan Bank IFI) tidak berpengaruh terhadap sistematika perbankan.

Perubahan kebijakan PBI pada tanggal 18 November 2008 oleh Budiono, awal skenario penyelamatkan Bank Century, menyisakan teka-teki. Karena perubahan syarat Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) CAR 8%, menjadi 5%. Hal ini menunjukkan penegakan hukum ternodai. Walaupun Dewan Gubernur BI Siti Fadjrijah telah meneken keputusan untuk menutup namun kenyataan tetap diselamatkan.

Kasus Bank Century merupakan puncak gunung es, kebobrokan liberalisasi sistem keuangan dan pasar modal Indonesia. Regulasi terkalahkan oleh segelintir orang pengusaha dan pemilik modal. Menciptakan piramida pengorbanan di mana rakyat kecil selalu menjadi korban.

Retorika alasan dapat diselaraskan dengan realitas kehidupan berdasarkan manipulasi hitungan. Mungkin ada benarnya pendapat Paul Krugman salah seorang peraih nobel 2008. "The economics profession went astray because economists, as a group, mistook beauty, clad in impressive-looking mathematics, for truth" (How did economist get it so wrong, 2009).

Seolah-olah Krugman ingin berkata "Bertobatlah wahai kaum ekonom, karena kebenaran tidak selalu matematis". Begitu juga Presiden USA Thomas Jeferson. Tak akan pernah berkata bahwa perbankan lebih berbahaya dari pada armada perang.

Kalau pemerintah tegas dalam kasus Bank Century maka hukum tertegakkan. Para investor asing pun tidak akan mengacak-acak arsitektur perbankan Indonesia. Kepercayaan masyarakat akan bertambah. Para pemilik perbankan pun akan berfikir ulang untuk memanipulasi angka-angka dalam setiap transaksi. Kasus perampokan dan moral hazard bisa diminimalisasi.

Namun, sebaliknya ketika pemerintah mengingkari regulasi maka banyak yang akan bermain-main dan meremehkan pemerintah sendiri. Sehingga, kedaulatan bangsa ternodai. Maka, masyarakat hanya akan menjadi apatis dan ketimpangan selalu terjadi.

Muhammad Abdul Ghani
Penulis adalah Mahasiswa S2 International Islamic University Malaysia, Wakil Direktur Utama Islamic Economic Forum for Indonesia Development (ISEFID) 2009-2010, dan Asisten peneliti pada Fakultas Ekonomi International Islamic University Malaysia.



(msh/msh)