Membaca Malaysia

Jakarta - Advertisement is the truth which is beautifully said (iklan adalah kebenaran yang diungkapkan secara indah). Begitu definisi yang berlaku umum di kalangan periklanan dan komunikasi (Tantowi Yahya, 2009). Pemahaman ini akan saya jadikan pijakan untuk sedikit membaca iklan pariwisata Malaysia yang kini menuai protes masyarakat kita (Indonesia).

Taruhlah kasus iklan mengenai Tari Pendet, Reog Ponorogo, Angklung, dan sebagainya yang ditampilkan sebagai promosi pariwisata di sana. Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja. Jika ada turis yang berkunjung ke sana dan benar-benar bisa melihat tawaran promosi tersebut artinya turis tersebut tak dibohongi oleh iklan tersebut.

Hal ini sama halnya misalnya pemerintah daerah kota Bogor lewat sebuah situs berpromosi akan tampilnya Barongsai di Kampung Cina Kota Wisata Bogor. Kalau ternyata di sana benar tampil Barongsai sah-sah saja bukan? Persoalannya memang akan lain ketika budaya tersebut diklaim. Tari Pendet, Reog Ponorogo, Angklung, dan lain-lain diklaim Malaysia. Atau Barongsai diklaim budaya asli Indonesia.

Lantas, bagaimana kita mensikapi iklan pariwisata Malaysia ini? Sependek yang saya ketahui sebagian masyarakat kita hanya bisa marah tanpa mempunyai konsep yang jelas dan produktif. Termasuk pemerintah kita yang kurang punya nyali. Diplomasi kurang begitu berjalan efektif.

Terbukti, ketika kita ribut-ribut mengenai iklan pariwisata tersebut, sementara televisi kita, atas nama nasionalisme mengeksploitasinya dalam beragam tayangan, ternyata Malaysia tenang-tenang saja. Tidak ada klarifikasi yang berarti, atau sekedar permintaan maaf atas klaim-klaim yang dilakukan.

Saya kira, ini memang membuktikan bahwa kita masih lemah dari segala lini. Lemah dari usaha melindungi budaya sendiri, lemah dalam mengawasi kebudayaan atau pulau-pulau terluar yang punya potensi pariwisata bernilai ekonomi. Lemah dalam konsep-konsep penyelesaiaan masalah persengketaan budaya dan diplomasi dalam usaha menjaga martabat bangsa. Inilah pekerjaan rumah pejabat-pejabat pemerintahan kita.

Sementara, dari kaca mata kajian periklanan, saya kira iklan tersebut telah melampau batas. Sebut saja iklan tersebut telah melampaui realitas (hiperealitas). Sebuah dunia periklanan yang mencoba melakukan rekayasa (dengan teknologi informasi).

Sebuah usaha yang mencoba menjadikan dunia tersendiri, dunia di mana lewat iklan,
Malaysia diakui atau tidak klaim itu secara sepihak telah dilakukan. Hasilnya, iklan tersebut sesungguhnya telah terbukti sebagai iklan yang palsu (pseudo advertising). Sebuah wajah nyata kebohongan dalam iklan.

Namun, dibalik pro kontra mengenai iklan tersebut, kita mesti jujur, kita harus
belajar banyak dari kasus iklan pariwisata Malaysia ini. Kita menjadi perlu untuk
kembali mengingatkan pemerintah bahwa mereka telah mencanangkan tahun 2009 ini
sebagai tahun industri kreatif. Langkah, pembelajaran kita adalah, anak-anak muda
yang menjadi tulang punggung indutri kreatif ini dilibatkan dalam mencipta
iklan-iklan yang kreatif pula.

Seperti kalau kita sepakat dengan definisi iklan di atas kita perlu melakukan perlawanan. Tentu di samping demonstrasi di Kedubes Malaysia juga perlu. Namun, kita juga perlu membuat iklan-iklan yang kreatif pula sebagai promosi atas pariwisata dan kebudayaan kita yang begitu beragam ini. Inilah langkah pembelajaran riil kita. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau bekerja melakukan langkah konkrit ini bersama masyarakat (khususnya anak-anak muda pelaku industri kreatif)? Kita tunggu
saja.

Sudaryono Achmad
Pengamat Media, tinggal di Jakarta



(msh/msh)