.webp)
Semisal, dalam bidang kesehatan, penyakit tropis seperti malaria, kusta, dan filariasis (kaki gajah) semakin meninggi. Tercatat pada tahun 2000 penderita kusta di Indonesia berkisar 14.697 dan melonjak tajam mencapai 19.695 penderita pada tahun 2005. Sementara itu penderita kaki gajah mencapai 10.239 pada tahun 2005. Sementara penderita malaria terbanyak terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 70.390 penderita.
Ironis memang. Keberadaan Namru-2 yang seharusnya membantu pemerintah dalam mencegah peningkatan penyakit tropis ini biasa-biasa saja. Bahkan, dipermasalahkan fungsinya karena diduga menjadi pemasok informasi ke Amerika Serikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Survei tersebut walaupun tidak mewakili keseluruhan namun menunjukkan betapa pemerintah sebagai pihak mediator telah lepas tangan dan membiarkan kesenjangan sosial terjadi. Bukan tidak mungkin konflik-konflik yang bermunculan nantinya adalah lebih karena ketidakadilan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah.
Sementara itu pemerintah dinilai lemah dan bertindak setengah hati terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum Muslim. Pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap pemberitaan Jylands Postens terhadap penghinaan karikatur nabi yang juga disebarkan 13 media nasional sejumlah negara eropa.
Pemerintah pula bertindak setengah-setengah dalam menumpas gerakan aliran sesat. Selain itu pemerintah juga membiarkan beredarnya video kasus Ahmadiyah pada tanggal 23 Mei 2008 yang dapat dilihat melalui situs video internet terkemuka, youtube.
Tidak sampai di situ, Pemerintah pun tidak begitu tegas melarang aktivitas Ahmadiyah. Padahal di negeri kelahirannya saja Ahmadiyah telah dilarang aktivitasnya. Kasus ini pula yang menunjukkan betapa mudahnya pemerintah ditekan pihak asing. Penyelesaian kasus 1 Juni 2008, yang lebih dikenal "Monas Berdarah" yang menyebabkan ketidakadilan.
Kenaikan BBM di bulan mei yang lalu telah nyata menjauhkan pemerintah dengan rakyat. Pemerintah menganggap bahwa jalan terakhir menghadapi kenaikan BBM ini hanya dengan menaikkan harga BBM. Padahal Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins). 38 di antaranya telah dieksplorasi dengan cadangan kira-kira 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksi hingga tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barrel minyak dan 2,26 triliun TCF.
Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Dengan kenyataan seperti ini Indonesia bisa untung. Bahkan, kenaikan harga BBM itu bisa ditolak dan tidak pernah digunakan. Namun, pemerintah negeri ini terlalu lemah.
Intervensi asing menguasai penuh salah satu hajat hidup orang banyak ini. Salah satunya Exxon mobile. Exxon Mobil tahun 2007 sebesar US$ 40,6 miliar (Rp 373 triliun) dari pendapatan US$ 114,9 miliar (Rp 1,057 triliun --CNN). Bagi hasil migas sebesar 85:15 untuk pemerintah dan perusahaan asing baru dilakukan setelah dipotong "Cost Recovery" yang besarnya ditetapkan perusahaan asing. Jika tidak tersisa Indonesia tidak dapat. Di Blok Natuna setelah dipotong Cost Recovery Indonesia dapat 0 dan Exxon 100%
Dalam kancah perpolitikan yang menjadi pilar demokrasi terbukti bahwa keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu telah menjadi bukti nyata apatisnya masyarakat terhadap perpolitikan Indonesia yang kian suram. Lembaga Survei Indonesia menempatkan parpol diperingkat ke-3 di bawah media dan ormas dalam aspek merangkul aspirasi rakyat.
Apalagi, dengan jumlah 38 partai politik baru (tadinya 34 partai namun KPU menyetujui putusan PTUN terhadap 4 partai) menunjukkan kebingungan masyarakat terhadap partai mana yang peduli rakyat. Bahkan, di dalam partai politik sendiri terkadang terjadi perpecahan yang intinya ingin menjadi penguasa partai atau pun kekecewaan mereka terhadap keputusan musyawarah dan kesepakatan.
Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa Golput menjadi suara mayoritas. Pilkada pun disinyalir sebagai bentuk membual Janji, dan akal-akalan sejumlah orang untuk saling kong kalikong terhadap rakyat guna meraup keuntungan pribadi.
Mungkin, kita tidak berpikir bahwa sebenarnya akibat Pilkada ini siapa pun bisa menjadi gila. Sebagaimana diketahui di beberapa media massa seorang calon bupati Bojonegoro yang gagal memenangi pemilu menunggak utang yang digunakan untuk biaya pemilunya. Dan pada akhirnya calon tersebut stres berat dan menuju kegilaan.
Masalah-masalah yang ada seperti tumpukan sampah yang telah menggunung, semakin tinggi tumpukan maka semakin orang merasa jenuh melihatnya. Begitulah negeri ini, sejumlah masalah yang bertumpuk gagal diselesaikan oleh pemerintah. Akibatnya jumlah mereka yang putus asa terus bertambah. Bahkan, dalam periode 2000-2008 di banyak daerah pengidap Rumah Sakit Jiwa bertambah.
Inilah gambaran usia tua negeri ini yang tidak mampu lagi berdiri dan layu sebelum berkembang. Kemerdekaan yang ada belum mampu dicicipi dengan kemerdekaan yang nyata dan dalam realitanya malah kesejahteraan yang diimpikan hanya sebuah harapan yang tak pernah mungkin diraih. Ini semua disebabkan hanya satu hal yaitu penerapan sistem di negeri ini adalah sistem boneka yang dititipkan kaum penjajah untuk membatasi perkembangan negeri ini.
Sudah selayaknya sistem yang memang telah merusak ini digantikan dengan Islam, sebagai cahaya kesempurnaan dan kunci jawaban dari segala aspek masalah yang mendera negeri ini. Dan, penerapan Islam tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pemerintahan Islam yang biasa disebut 'khilafah' yang telah terbukti nyata memberikan kesejahteraan dan keselamatan selama 14 Abad.
Rizqi Awal
Jln Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor
picteam.training@gmail.com
085294952165
(msh/msh)
