Diplomasi Tepuk Dada Tanya Selera

Jakarta - Kedutaan Besar Republika Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur kembali menuai protes. Setelah tahun lalu pada HUT RI berhasil mengindahkan penolakan dari eleman ormas Indonesia di Malaysia untuk menampilkan pedangdut goyang erotis Inul Darasista.

Kali ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia kembali mengundang artis goyang ngebor Inul Darasista. Padahal sebelumnya pemerintah Malaysia telah dua kali menolak Inul tampil di publik Malaysia karena goyang erotisnya. Menampilkan Inul sebagai artis penghibur merupakan yang kedua kalinya setelah tahun 2008 Inul berhasil tampil dengan goyang erotisnya di Wisma Duta yang merupakan rumah dinas resmi Duta Besar Dai Bachtiar.

Perwakilan Indonesia di luar negeri merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan diplomasi untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri. Selama ini citra Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia masih banyak yang negatif. Terutama berkaitan dengan image terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sering menjadi 'buah bibir' media di Malaysia.

Selain masalah TKI ilegal media Malaysia juga sering menyoroti masalah sikap warga negara Indonesia (WNI) yang berbuat kriminal dan melakukan perkelahian. Baik antara sesama WNI maupun dengan penduduk setempat. Bahkan, polisi Malaysia beberapa kali menembak mati WNI yang diduga melakukan perampokan di Malaysia. Belum lagi image sebagian lelaki hidung belang Malaysia yang beranggapan TKW adalah wanita gampangan dan mudah diajak kencan dengan harga murah.

Citra Indonesia di Malaysia
Jumlah WNI di Malaysia merupakan jumlah yang sangat signifnikan. Diperkirakan terdapat 2 (dua) juta WNI yang berdomisili di Malaysia.  4.000 orang ekspatriat, 15.000 orang mahasiswa, 300.000 permanen residen, dan sisanya adalah TKI yang bekerja di Malaysia. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dari berbagai macam suku bangsa telah menjadikan Malaysia sebagai "rumah" kedua di samping terbukanya lapangan pekerjaan, fasilitas publik yang memadai, juga karena budaya Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda.

Belakangan ini diplomasi kita sedang diuji. Selain memanas karena Blok Ambalat dan penyiksaan TKI kasus terungkapnya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat perwakilan RI di Malaysia yang berujung ke penjara menambah semakin buruknya citra Indonesia di mata masyarakat Malaysia. Kasus tersebut memenjarakan 2 (dua) orang mantan duta besar dan 4 (empat) mantan konsul jenderal.

Bahkan, yang lebih memalukan terungkapnya korupsi tersebut salah satunya adalah karena laporan Badan Pencegah Rasuah (BPR) Malaysia yang mencurigai transaksi yang tidak lazim dari salah satu pejabat konsulat Indonesia di Pulau Penang yang akhirnya berhasil dibuktikan oleh KPK karena aliran dana tersebut adalah dari hasil uang pungutan liar tarif ganda keimigrasian terhadap TKI di Malaysia. Kasus ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di publik Malaysia.

Ditambah lagi sejak puluhan tahun lamanya perlakuan kantor perwakilan Indonesia khususnya di Kuala Lumpur terhadap TKI cukup memprihatinkan selain lemah dalam perlindungan. Sejak lama pelayanan pembuatan paspor diserahkan kepada agen dan calo yang meraup keuntungan dari kondisi sulit yang dialami oleh para TKI, apabila mengurus langsung, memerlukan waktu sebulan untuk perpajangan paspor, dan yang lebih menyedihkan lagi kondisi loket pelayanan ketika itu sangat kurang manusiawi, sampah menumpuk, tidak ada nomor antri, bahkan ketika itu ketika akan masuk ke KBRI harus duduk jongkok.

Untunglah perubahan demi perubahan terjadi kedatangan Presiden dan Wakil Presiden dan pergantian pimpinan KBRI mulai membawa perubahan. Berawal dari runtuhnya tanah di loket pelayanan karena pembangunan apartemen di sebelah KBRI sehingga pihak pembangun apartemen memberikan kompensasi dengan membangunkan kembali tempat pelayanan paspor yang lebih manusiawi, ber-AC, dan lebih tertib sehingga baru-baru ini mendapat penghargaan dari Presiden dan perlindungan mulai ditingkatkan.

Namun, stigma dan citra bahwa bangsa Indonesia masih belum terhapus dari ingatan para majikan di Malaysia. Mereka selalu bertanya apakah KBRI masih seperti yang dulu. Apakah pejabat KBRI sudah peduli dengan nasib TKI karena ternyata para majikan juga menyaksikan langsung berbagai perlakuan yang kurang layak terhadap TKI ketika itu.

Soft Diplomasi
Peran Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Malaysia cukup signifikan dalam membangun citra bangsa Indonesia di Malaysia. Berbagai macam kegiatan yang positif dilakukan seperti acara seni budaya yang mendatangkan Cak Nun dengan majelis shalawatnya yang dilaksanakan oleh kerja sama ormas di Malaysia yang dikomando oleh Persatuan Masyarakat Indonesia (Permai) yang merupakan ormas yang mewadahi WNI yang telah lama menjadi permanen residen di Malaysia.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Makaysia juga sangat giat membuat kegiatan yang positif membangun citra. Mereka menjadi pencetus ide dan pelaksana setiap dua bulan mengadakan pengajian akbar masyarakat Indonesia dengan mendatangkan dai kondang dari Indonesia seperti KH Didin Hafidhuddin, Ust Yusuf Mansur, KH Maruf Amin (Watimpres), Majelis Zikir Ad-Zikra pimpinan Ust Arifin Ilham, dan lain-lain. Para organisasi ekspatriat NU dan Muhammadiyah tidak kalah gesitnya. Selain zikir akbar mereka giat membuat diskusi pendidikan dan kajian keislaman yang membina mental dan rohani WNI di Malaysia.

Kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak langsung perlahan-lahan telah mengubah image Indonesia dari yang selalu distereotipkan sebagai bangsa 'kuli dan babu' dengan sebutan "indon" oleh segelintir masyarakat Malaysia menjadi masyarakat yang berkelas dan berbudaya serta menjunjung tinggi moralitas.

Solusi dan Saran
Mengahadirkan Inul kembali ke Malaysia dengan maksud menghibur masyarakat Indonesia di Malaysia adalah langkah yang fatal bagi diplomasi perwakilan RI di Malaysia. Di tengah ormas Indonesia di Malaysia giat membangun citra dengan people to people diplomasi justru KBRI Kuala Lumpur bisa dianggap melakukan langkah mundur dalam berdiplomasi.

Pemerintah Malaysia sudah dua kali membatalkan acara penampilan Inul di Malaysia. Bahkan, berbagai ormas Islam ketika itu gencar melakukan penolakan. Alangkah bagusnya KBRI Kuala Lumpur sebagai ujung tombak diplomasi Goverment to Goverment (G to G) menghargai budaya dan sikap pemerintah setempat. Seolah-olah KBRI Kuala Lumpur melecehkan sikap pemerintah dan ormas Malaysia dalam menolak pementasan Inul karena goyang ngebornya.

Sikap KBRI Kuala Lumpur secara tidak langsung sangat bertolak belakang dengan ormas Indonesia di Malaysia. Di saat mereka giat membangun citra positif masyarakat Indonesia yang bermatabat dan religi justru dinodai oleh goyangan erotis yang akan dibawakan oleh Inul. Padahal ini adalah momen penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada TKI kita karena selama ini aspek pembinaan dan pemberdayaan TKI masih terabaikan. Apalagi menyambut Bulan Suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan.

Sudah saatnya hiburan yang disungguhkan kepada masyarakat Indonesia adalah hiburan yang mendidik dan bermartabat. Apakah ini cerminan mental dari para pejabat kita di kantor perwakilan. Atau hanya inisiatif oknum tertentu yang ingin memuaskan nafsu dunianya. Tepuk dada tanya selera. Wallahualam.

Muhammad Iqbal
- Presiden Union Migrant (UNIMIG) Indonesia
= Mantan Ketua PPI Malaysia 2007-2008
Email : unimig@gmail.com



(msh/msh)