Ekonomi Kelautan: Visi yang Terlupakan

Jakarta - Isu tentang neoliberalisme, ekonomi kerakyatan, ekonomi kapitalis, pemberdayaan pasar tradisional, perbaikan anggaran alustista, hak asasi manusia, bantuan langsung tunai (BLT), dan lain-lainnya mendapat porsi yang cukup besar di media massa akhir-akhir ini. Khususnya dipaparkan sebagai strategi kampanye tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebaliknya, masalah pengembangan pembangunan sumber daya kelautan dan masalah lingkungan laut tampaknya kurang mendapat porsi yang cukup memadai. Dalam beberapa kesempatan debat atau pemaparan visi dan misi capres dan cawapres di media elektronik maupun media cetak, tak satu pun pasangan kandidat yang menggusung program pembangunan sumber daya kelautan yang hingga sekarang ini masih menghadapi banyak permasalahan dan tantangan pengembangannya dalam visi, misi, dan agenda mereka. Padahal baru-baru ini, tanggal 11- 15 Mei lalu  negara kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dalam suatu pertemuan kelautan internasional penting dan strategis dan menentukan masa depan dunia yaitu Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference-WOC).

Seharusnya WOC dan Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Pemerintahan yang memiliki wilayah laut (Coral Triangle Initiative-CTI summit) di Manado, Sulawesi Utara lalu itu dapat secara langsung memberi inspirasi kepada ke tiga pasangan capres/cawapres bahwa Indonesia sebagai negara maritim menyimpan potensi laut terbesar diyakini dapat menjadi keunggulan komparatif, kompetitif dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan dan keterpurukan bangsa ini dari utang luar negeri dan kemiskinan.

Menjadi kenyataan pahit bahwa selama 32 tahun masa Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap pembangunan bidang kelautan dan perikanan sangat minim. Dominasi cara pandang teresterial atau pendekatan berbasis darat menyebabkan laut dipandang sebagai pemisah antar pulau dan faktor pembatas pembangunan nasional. Meskipun pada pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) awal tahun 2000 telah didirikan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan program yang dicita-citakan pemerintahan SBY - JK "keberpihakan dan keadilan" yakni "pro poor, pro job pro growth, pro business, dan pro sustainable" telah berjalan. Namun, kondisi kehidupan masyarakat pesisir masih hidup di bawah garis kemiskinan yang dalam mengatasi fenomena tersebut bukanlah hal yang mudah.

Masa depan visi Indonesia dalam eksistensinya sebagai negara kepulauan atau maritim tidak hanya tergantung pada semua gagasan dan kebijakan generasi kepemimpinan hari ini. Tetapi, juga pada kemampuan kita mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya untuk melanjutkan dan mengembangkannya secara produktif dan inovatif.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Idealnya, Indonesia sepantasnya membuktikan bahwa ia merupakan negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan dan kelautannya. Dukungan yang relatif lemah, perencanaan program dan budget yang kurang tepat terhadap sektor ini menyebabkan melemahnya berbagai aspek lain yang saling terkait dan menimbulkan begitu banyak masalah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.

Pembangunan sumber daya kelautan masih menghadapi banyak permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya. Masih banyaknya kegiatan yang merugikan negara seperti praktek pencurian ikan illegal fishing terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal-kapal asing dengan berbagai bentuk merugikan  negara secara materi maupun moril.

Bentuk gangguan keamanan sumberdaya laut yang berdampak buruk bagi terbentuknya pengelolaan pesisir dan laut secara lestari tidak hanya  dilakukan oleh nelayan asing saja. Akan tetapi juga oleh nelayan Indonesia sendiri yang mengakibatkan negara kita yang mengalami kerugian secara materi cukup besar. Di sisi lain peraturan dan kebijakan pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dalam menghasilkan kontrol yang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan semata.

Di samping itu, permasalahan lainnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan pada ekosistem pesisir dan laut berupa kerusakan fisik dan pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut. Terjadinya deforestrasi hutan mangrove, degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut. Sementara itu, perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah pesisir dan laut juga belum dikembangkan secara tepat.

Sebagai negara yang memiliki sumber daya keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia seharusnya lebih mampu mendayagunakan sumber daya hayati laut tersebut sebagai asset nasional yang strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan. Namun, sampai saat ini pendayagunaan aset tersebut oleh dan untuk bangsa kita sendiri masih jauh dari optimal.

Kalaupun selama ini kita memanfaatkan sumber daya hayati laut, cara cara yang ditempuh sebagian besar bersifat destruktif, kurang mengindahkan aspek kelestariannya, dan kurang menerapkan IPTEK yang tepat maupun manajemen profesional.

Sumber daya pesisir dan lautan yang demikian melimpah, tidak seharusnya membuat Indonesia menjadi negara terkebelakang dibandingkan dengan negara lain. Sebagai negara bahari dan kepulauan, dua per tiga wilayah Indonesia merupakan wilayah laut yang memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Untuk itu, berbagai potensi dalam segala dimensi termasuk sebagai sumber devisa negara, perlu dikelola dengan baik dan terencana.

Namun, potensi tinggal potensi. Tanpa pembenahan dan peningkatan teknologi pengelolaan dan pola pemanfaatan yang baik, semua itu tidak akan membuat banyak arti bagi kemakmuran rakyat. Tentunya komitmen dan peranan penting pemerintah dalam hal ini khususnya presiden terpilih mendatang (2009-2014) sangat dibutuhkan untuk pengembangan, pembangunan, dan pemecahan masalah kelautan.

Menjelang pemilihan presiden 8 Juli mendatang, pilihan ekonomi rakyat berbasis kelautan sudah semestinya menjadi tolak ukur pembangunan dan penyelamatan komitmen nasional. Oleh karena itu, perlu gagasan mengenai pengembangan ekonomi kelautan yang handal, berwawasan dan memiliki nilai-nilai budaya bahari yang terbuka, tidak terbatas pada egoisme teritorial, demokrasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun sistem hukum laut yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata.

Tuntutan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan agar dijadikan sebagai motor penggerak dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan kelautan ke depan harus diarahkan pada pengelolaan berbasis ekosistem. Pembangunan juga ditujukan untuk peningkatan dan penguatan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan serta membangkitkan wawasan, budaya bahari dan kekuatan pertahanan kedaulatan sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa penguasaan laut sangat menentukan kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara (Who command the sea, command the world).

Upaya revitalisasi ekonomi kelautan  perlu difokuskan pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penganggaran, peningkatan patroli keamanan untuk menghindari pencurian ikan atau illegal fishing terutama dalam pengelolaan potensi laut juga pada pengamanan wilayah perairan. Apabila pemerintah mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan, maka sektor ini tidak hanya mampu mengeluarkan bangsa dari persoalan utang luar negeri, kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat.


Andi Iqbal Burhanuddin
Guru Besar dan Ketua Jurusan pada Jurusan Ilmu Kelautan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas-Makassar)
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
Telp. 0411 58-7000


(msh/msh)