.webp)
Seirama dengan proses kampanye calon legislatif beberapa saat yang lalu jargon-jargon dan janji-janji manis yang akan diberikan setelah kemenangan mulai merebak dan membuai mimpi massa rakyat kebanyakan. Satu hal perlu dicermati dan diwaspadai rakyat banyak adalah konsistensi antara janji dengan realisasi.
Setelah kita berpengalaman dengan beberapa pemilu terakhir yang dipandang cukup demokratis mestinya kita mulai kritis apakah jargon-jargon kampanye yang ditawarkan partai politik dan para calon presiden secara serius dan konsisten menjadi agenda utama setelah memperoleh kemenangan dan memerintah negeri ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, hampir semua partai politik, calon legislatif serta calon presiden
menjanjikan keberpihakan pada wong cilik, petani gurem, kaum terpinggirkan, orang desa, dan lain sebagianya. Kita bisa mengevaluasi apakah pihak yang termarginalisasi itu sudah merasakan perubahan dan peningkatan atas kemakmuran dan kesejahteraanya. Nampaknya, belum ada dampak yang signifikan dan menggembirakan.
Kemiskinan: Ancaman Kronis
Terlepas dari perdebatan pengukuran dan standar garis kemiskinan persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar bagi negara-negara berkembang di belahan bumi ini tidak terkecuali Indonesia. Menurut data SUSENAS dan BPS, selama 1976-1996 secara keseluruhan jumlah penduduk miskin telah menurun drastis dari 54,2 juta (40,08%) menjadi 22,5 juta (11,3%). Namun, krisis ekonomi global sejak awal tahun 1998 telah memperparah situasi kemiskinan yang sudah mulai membaik. Pada tahun 1998, diperkirakan jumlah penduduk miskin menjadi 36,5 juta (17,9%).
Data kemiskinan terakhir (2003-2007) juga belum menunjukkan adanya kecenderungan pengurangan nyata. Jumlah penduduk miskin masih bergerak fluktuatif antara 35,0 juta (15,97%) sampai dengan 37,3 juta (17,4%). Tahun 2007 jumlah orang miskin secara nasional masih sekitar 37,2 juta (16,6%) dari total penduduk.
Terkait dengan kemiskinan, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah lokasi di mana orang miskin berada. Di daerah pedesaan, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan jauh lebih besar. Secara absolut orang miskin yang tinggal di desa tahun 2003-3007, setiap tahunnya berfluktuasi anatara 22,7 sampai dengan 25,1 juta.
Jumlah ini secara proporsional merupakan 19,0 sampai 21,0 persen dari total orang yang tinggal di desa. Orang miskin tersebut utamanya berprofesi sebagai petani.
Penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan meskipun secara absolut dan proporsional lebih rendah dari penduduk pedesaan, namun masih cukup besar. Data kemiskinan 2003-2007 menunjukkan jumlah penduduk miskin di kota berkisar antara 11,4 sampai dengan 13,6 juta, yang secara proporsional merupakan 11,6 sampai dengan 13,5 persen dari total penduduk perkotaan.
Masih cukup banyak daerah yang memiliki proporsi penduduk miskin lebih dari 20 persen. Data BPS (2008) mencatat daerah tersebut antara lain: NAD, Bengkulu, Lampung, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Agenda dan Program Aksi
Pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 ini mestinya menjadi momen penting untuk memulai sejarah baru pengurangan jumlah penduduk miskin secara nyata. Janji dan bebagai jargon politik harus membumi dan ditunjukkan melalui komitmen dan pengambilan keputusan yang berpihak pada orang miskin.
Kebijakan dan program yang dirancang mestinya tidak hanya sekedar populis yang terkesan menyenangkan orang banyak. Harus ada pengambilan keputusan komprehensif dengan paradigma yang mendasar yang memang bisa mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Perlu dievaluasi apakah program yang populis seperti BLT dan pembagian beras untuk orang miskin perlu dipertahahankan atau direvitalisasi dengan program lain yang lebih bermartabat dan lebih mendorong orang menjadi lebih produktif dalam jangka menengah dan panjang.
Nampaknya memang perlu ada program yang bersifat darurat dan program produktif jangka menengah dan panjang. Untuk orang-orang miskin yang kekurangan pangan dan kelaparan, tentu program pembagian beras murah dan atau gratis bisa dilakukan. Namun, untuk orang yang masih memiliki kemampuan untuk mengakses pangan perlu program pemberdayaaan yang produktif yang lebih bermanfaat bukan sekedar membagikan beras dan uang.
Penciptaan lapangan kerja baru dalam berbagai sektor perlu menjadi prioritas. Pembangunan dan renovasi infrastruktur di daerah pedesaan seperti jalan desa, pasar desa, bendungan, saluran irigasi, gedung sekolah, sarana kesehatan dan sarana lainnya dapat menjadi investasi yang produktif. Pemberian modal kerja serta fasilitasi pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian dapat memiliki dimensi produktif yang berkelanjutan.
Program ketahanan pangan rumah tangga, layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas pemerintahan baru. Kalau program ini berhasil diimplementasikan dengan baik, selain dapat mengangkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat miskin juga dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia/Human Development Index Indonesia yang cukup terpuruk di kalangan negara-negara Asia pada beberapa tahun terakhir.
Sudah barang tentu prestasi itu juga selaras dengan komitmen bangsa terhadap pemenuhan tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang deklarasinya telah ditandatangai Indonesia bersama dengan 189 negara lainnya pada September 2000.
Subejo
Agricultural and Resource Economics, The University of Tokyo
Subejo1972@yahoo.com
81-8067454439
Dosen UGM, PhD Candidate The University of Tokyo, Ketua IASA Jepang.
(msh/msh)
