Politik Lokal untuk Pemanasan Global

Jakarta - Hajatan demokrasi yang kedua kembali akan digelar Bangsa Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi penyempurna dalam prosesi suksesi kepemimpinan negeri.

Hari-hari menjelang 8 Juli 2009 kembali rakyat akan disuguhi janji janji. Di tengah hangar bingar pesta demokrasi fenomena ini adalah keniscayaan. Sudah pasti para calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) akan menggunakan beragam cara dalam strategi marketingnya demi merengkuh hati publik. Apa pun metode dan gayanya. Satu hal yang mesti disadari capres cawapres dan dipahami calon pemilih bahwa kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Efektivitas kampanye sebagai media transaksi demokrasi dengan demikian tergantung pada kualitas produk yang dijual. Dalam hal ini adalah visi misi pasangan capres cawapres. Sebagaimana pemilu anggota legislatif sebelumnya hampir dipastikan isu yang akan paling laris dan memang lebih mudah mengena adalah masalah ekonomi jangka pendek. Seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, Bantuan Langsung Tunai (BLT), lapangan kerja, dan lainnya.

Semuanya menyangkut kebutuhan perut dan umumnya yang ditawarkan adalah program instan. Wajar, karena faktanya tidak sedikit rakyat yang memang masih lapar. Tanpa menafikkan kemendesakan problematika tersebut sisi realistis dan visi strategis jangka panjang tentu menjadi bagian yang tidak boleh dipinggirkan.

Masa depan Indonesia adalah jalan panjang yang membutuhkan visi dan misi calon pemimpin mendatang. Kebutuhan sekarang mesti segera dipenuhi. Namun, kebutuhan anak cucu mendatang harus juga dapat dijamin.

Satu aspek yang menentukan keberlanjutan pembangunan namun masih minim perhatian adalah isu lingkungan. Dari berbagai permasalahan lingkungan yang ada, ada satu fenomena yang dewasa ini menjadi pusat perhatian dunia. Fenomena itu adalah pemanasan global.

Bencana terus menyapa tanpa koma. Setiap musim penghujan hampir pasti banjir mengepung pelosok negeri. Gelombang pasang pun memaksa nelayan cuti menafkahi anak istri. Ketika kemarau tiba kekeringan melanda. Kebakaran hutan pun merajalela. Dan, dalam kurun waktu lebih panjang, cuaca menjadi sulit terprediksikan siklusnya. Bukti ini bisa kita jumpai sehari-hari.

Prediksi ancaman serius juga gencar dipublikasikan para ilmuwan. Menteri Negara Lingkungan Hidup pada peringatan Hari Air Sedunia 22 Maret 2009 menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang emisi karbon terbesar ke-10 sedunia. Dan, emisi Karbon itu adalah penyebab utama terjadinya pemanasan global. Lantas apa lagi yang kurang dari aspek lingkungan untuk tampil sebagai isu utama dalam pembangunan bangsa.

Tak ada yang harus dikambinghitamkan. Sekali lagi wajar dan harus jujur kita akui. Kepentingan sesaat dan materialisme masih mengungkung pola tindak setiap pihak. Swasta dengan kepentingan profit ekonominya. Politik dengan logika popularitasnya. Serta publik yang cenderung mengikuti arus saja.

Layak dan menarik untuk dicermati terhadap perkembangan sikap Amerika dan Australia. Keduanya adalah penyumbang emisi Karbon terbesar sedunia. Masih teringat menjelang Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali pada akhir tahun 2007.

Kedua negara maju itu masih bersikeras menolak Protokol Kyoto yang menghajatkan setiap negara melakukan upaya pengurangan aktivitas yang menghasilkan emisi Karbon. Lalu, mengapa akhirnya Australia mau meratifikasi? Mengapa pula AS dapat sedikit lebih melunak meski belum 100 persen bersedia meratifikasi Protokol Kyoto.

Tanpa mengabaikan perjuangan diplomatik dan persatuan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sikap kedua negara tersebut ternyata lebih dipengaruhi faktor politik di internal negaranya. Desakan oposisi di bawah Hillary Clinton ketika itu terbukti ampuh membuat kebijakan pemerintah AS sedikit lunak.

Fakta lebih fenomenal terjadi di Australia. Komitmen lingkungan yang dimasukkan sebagai salah satu isu pokok kampanye Kevin Rudd sukses mengantarnya ke tampuk perdana menteri dan mempecundangi pemimpin incumbent John Howard. Pemanasan global juga masuk dalam isu utama kampanye Barrack Obama. Fakta femomenal kembali terulang. Obama sukses melenggang ke Gedung Putih.

Kedewasaan demokrasi kedua negara besar tersebut memang di atas Indonesia. Bahkan, konon AS adalah kiblat demokrasi. Lantas apa salahnya bangsa ini berguru dengan mengambil poin positif dari mereka. Sudah jenuh kiranya rakyat disuguhi praktek politik tak bermutu. Rakyat umumnya akan lebih menghargai sedikit tindakan daripada segudang obralan.

Ketika bidang lingkungan atau isu pemanasan global telah menjadi agenda bersama maka layak bagi capres cawapres untuk berani mengambil inspirasi dari pengalaman AS dan Australia. Tentu tak sekadar menjadikannya komoditas politik. Tetapi, disertai komitmen dan terapan aksi di lapangan.

Butuh energi memang untuk menghadirkan solusi mengantisipasi pemanasan global di tingkat nasional. Apalagi lokal. Akan lebih efektif dan efisien jika kompetisi politis menggunakan isu lingkungan ini mulai dibangun dari bawah. Keterbukaan dan keterjangkauan iklim demokrasi hingga akar rumput dewasa ini telah membuka peluang untuk menggerakkannya. Desentralisasi juga telah membuka kran politik lokal untuk lebih mandiri dan dinamis.

Gerakan penyelamatan lingkungan mesti didukung penuh dalam dinamika politik lokal. Komitmen politik (political will) terhadap pelestarian lingkungan merupakan kunci menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pemilihan presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Namun, masih ada waktu bagi capres cawapres serta parpol pengusung untuk merancang ulang bahan kampanyenya. Rakyat, bangsa, dan anak cucu kita menunggu visi dan misi capres cawapres guna mengantisipasi mahadahsyatnya dampak pemanasan global.

RIBUT LUPIYANTO
Peneliti Pusat Studi Lingkungan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
www.lupy-indonesia.blogspot.com


(msh/msh)