Kemiskinan Hanya Sebagai Obyek Kepentingan

Jakarta - Menunaikan hak dan kewajiban adalah satu mata rantai yang tak pernah terpisahkan. Kewajiban berupaya menjalankan semua perintah atau sikap yang jauh dari mudarat. Sedangkan hak adalah hasil dari upaya. Bisa berupa reward, tuntutan, upah, atau kafalah.

Seorang karyawan harus memenuhi kewajiban dengan cara memenuhi perintah atasan dan dijalankan dengan baik tanpa ada keluh kesah. Seorang warga pun harus memenuhi kewajiban untuk bayar pajak, tagihan telpon, dan lain-lain.

Pembicaraan hak dan kewajiban mudah sekali diterjemahkan oleh sosok Maman (37). Ia adalah seorang pengusaha distribusi minuman. Sebelumnya ia sempat di PT Sinar Sosro hampir 20 tahun. Entah kenapa ia mengundurkan diri. yang pasti hak dan pengabdian sebagai karyawan tidak terpenuhi.

Setiap orang akan mengenalnya. Sosok pria bersahaja nan tegas dan berwibaya. Aku memang sudah lama kenal sosok pria ini. Maklum saja. Dulu sempat berkunjung ke rumahnya. Mari kita simak obrolan dengan pria satu ini di sebuah mobil kesayangannya.

Bicara kewajiban adalah bicara memenuhi kehendak sedangkan bicara hak bicara tuntutan, katanya. "Apa pun namanya yang jelas antara hak dan kewajiban terkadang ketika permintaan hak tidak sepadan dengan kewajiban yang telah dijalankan. Seorang caleg, misalnya, ketika kampanye ia mencoba bergerilya mencari dukungan tak segan selalu memberikan impian dan janjinya pada masyarakat', ucapnya memberikan contoh.

"Kita lihat saja pemilu kini", kata pria beranak dua ini. "Rata-rata partai selalu mengkultuskan dirinya rasa simpatiknya dengan memulihkan hak rakyat. Pepesan kosong kerap dilontarkan. Baik ketika kampanye maupun dalam bentuk slogan".

"Ironisnya, ketika berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa basa basi rakyat khususnya masyarakat miskin mengatakan muak dengan ucapan para caleg dan elit politik", umpatnya. Wajar sajar, sebab kenyataannya orang miskin sudah terbiasa menjadi latar eksploitasi.

"Mereka kerap disanjung dan selalu dikunjungi pasca pemilu. Sang miskin merasa sangat dibutuhkan para pejabat dan elit", ucap pria lulusan sarjana ini.

Bahkan jangan heran, menurut Maman, di antara mereka ada saja yang berpikiran cerdas. Letupan-letupan ucapannya pastinya membuat kita merasa tersanjung. "Sekarang sudah tak ada lagi wakil rakyat di parlemen. Yang ada hanya ajang mencari kekuasan", ucapnya pasti.

"Jadi, menurut Mas, sekarang ini rata-rarta caleg yang terpampang tidak adanya yang benar-benar seorang yang mewakili rakyat?" ucapku menegaskan.

"Mereka hanya mengumpulkan kader-kader untuk siap berkuasa", jawab Maman. Di sana tak ada lagi mengutamakan kepentingan rakyat tapi kepentingan partai. Lucunya jika sudah duduk di kursi terhormat mereka tanpa basa-basi mengelakan kepalanya bahkan segan mau menegur.

Katanya studi banding ke luar negeri namun nyatanya hanya berlabuh dengan menikmati harta dari upeti rakyat. Padahal saat itu sedang ada musyawarah besar membahas genting problem negeri ini.

Jika rakyat menuntut haknya yang ada mereka hanya memperlakukan tuntunan rakyat dengan menyerahkan kepada kacung-kacungnya. Andaikan memang demikian, kata Maman sambil menyeruput rokoknya, perlu sebuah kajian.

Selamanya rakyat terus didoktrin dengan slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Slogan itu memang sudah tak trendi lagi tapi nyatanya masih ada. Hanya bahasa saja yang berbeda. "Itu, kan, sama saja membodoh-bodohi rakyat", imbuhnya.

"Saat ini berapa besar keinginan Mas untuk memilih?" tanyaku. Si Maman mengatakan sulit untuk menentukan. Saya tidak tahu mana yang terbaik.

"Terus-terang saya, dulu simpati dengan salah satu partai berideologi Islam. Namun belakangan ini kenapa kader-kadernya selalu diminati duit ya? Padahal kader sudah berjibaku untuk mengeluarkan tenaga dan miliran bahkan waktu. Bayangkan kader harus mengeluarkan uang lima ratus ribu hingga satu juta rupiah. Bukankah, setiap caleg dipotong. Bahkan ngomong-ngomong sejumlah ormas memberikan berapa persen dananya sosial untuk partai," ucapnya bisik-bisik.

Jadi pemilu dapat menjamin hak dan kewajiban masyarakat tidak? Dengan tenangnya ia menjawab seolah-olah seorang pengamat sosial. Di satu sisi rakyat sebagai obyek pemilu dengan cara berkewajiban memilih. Sementara di sisi lain hak-hak rakyat diabaikan, dikebiri, bahkan diinjak-injak.

"Maksud Mas?" tanyaku penasaran. "Kini sudah jelas yang menjadi penyebab memudarnya rasa nasionalisme adalah tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Semua rakyat harus memenuhi kewajiban untuk mencontreng caleg. Sedangkan memenuhi hak mereka tidak diberikan sepenuh hati".

Contohnya, lumpur Lapindo saja. Ini tidak adil. Lamban laun rakyat hanya sebagai obyek kepentingan pihak lain. Bahkan, bisa jadi mereka sangat apatis terhadap segala imbauan pemerintah, pungkas, setengah hati.

"Sudahlah, ya, kamu turun di sini? Lain kali kita bahas kembali", ucapnya sambil menepikan mobilnya. Dan aku segera turun. Terima kasih Mas lain kali kita bahas kembali, ucapku melambaikan tangan.

Irwansyah
H Saikin
Pondok Pinang Jakarta Selatan
memed_02@yahoo.com
(msh/msh)