Potret Mubazir Sebuah Negara Maritim

Jakarta - Mungkin sedikit yang mengingat kalau hari Senin, 6 April adalah Hari Nelayan Nasional. Bahkan, sampai detik ini (artikel ini di tulis) media nasional pun seakan-akan tenggelam oleh gegap-gempita Pemilu 9 April nanti. Semoga tulisan ini dapat mengingatkan kita sebagai bangsa yang merupakan negara maritim terbesar di dunia.

Perahu kecil nelayan nasional terombang-ambing terbawa arus gelombang laut menggambarkan tidak menentunya nasib para nelayan kita saat ini. Di tengah Krisis global dan termakan euforia pesta demokrasi sebentar lagi nama mereka hanya menjadi komoditas politik para politisi tanpa keterikatan dan keterwakilan tanggung gugat yang jelas dari janji-janji manis partai politik (parpol) atau politisi.

Berbanding terbalik dengan orasi para politisi di atas harapan para nelayan kita merenung memandang samudra dengan tatapan berarti kepada sang Pencipta dengan doa "badai" cepatlah berlalu. Mereka bergumul dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sebanding dengan pendapatan sehari-hari. Memikirkan tingginya harga sembako hari ini dan bagaimana memberikan makan keluarga yang menanti di daratan. Berharap nasib mengubah keluarganya kelak dengan jalur pendidikan sang anak dengan harapan sukses nantinya.

Tapi, apa bisa dikata. Harapan sulit diraih karena pendidikan negeri ini semakin melambung tinggi. Belum lagi kail dan jala mereka semakin sedikit mendapatkan tangkapan hasil laut karena kalah cepat dengan kapal serta teknologi asing yang menjarah milik negeri mereka.

Potensi yang Mubazir
Dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki luas wilayah lautan sekitar 5,8 juta km2 atau sekitar 70% dari luas total teritorial Indonesia.

Dengan potensi fisik ini tentunya kita harus berbangga atas potensi ini. Serta seharusnya mampu mengelolanya dengan baik. Sayangnya dengan potensi yang cukup besar ini kita belum mampu menunjukkan kemandiriannya sebagai bangsa bahari.

Indikasinya sangat jelas. Sampai hari ini masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Harusnya dengan potensi kekayaan bahari tersebut para pemangku kedudukan sudah mampu membuat bangsa ini sejahtera.

Ini merupakan bukti kegagalan pemerintah kita dalam penegelolaan sektor kelautan dan perikanan. Sekaligus mengindikasikan perhatian pemerintah terhadap sektor ini masih dipandang sebelah mata.

Mengutip hasil penelitian beberapa ahli perikanan bahwa potensi sumber daya perikanan laut Indonesia adalah 6.18 juta ton per tahun yang terdiri dari potensi ikan pelagis besar 975.05 ribu ton, ikan pelagis kecil 3.23 juta ton, ikan emersal 1.78 juta ton, ikan karang konsumsi 75 ribu ton, dan cumi-cumi 28.25 ribu ton.

Selain potensi perikanan laut dengan panjang garis pantai terpanjang di dunia pesisir pantai Indonesia juga menyediakan lahan untuk budi daya dan marikultur yang cukup luas. Sekitar 830 ribu hektar.

Oleh sebab itu untuk menjadikan negeri maritim ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, terutama nelayan, sektor perikanan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui peningkatan devisa. Sehingga mampu memberikan keuntungan secara signifikan kepada nelayan yang saat ini masih jauh tertinggal dan harus ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut juga menuntut peran penting pemerintah salah satunya aparat penjaga perairan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan (selain sehat dan bergizi) nantinya mendorong produksi ikan nasional.

Permasalahan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing di perairan Indonesia merupakan permasalahan klasik sektor perikanan dan kelautan. Sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Dikhawatirkan praktek IUU Fishing tersebut akan mengancam perekonomian nasional dan kelestarian sumber daya ikan.

Permasalahan IUU Fishing di perairan Indonesia tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan (illegal fishing). Tetapi, juga masalah perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan perikanan yang tidak diatur (unregulated fishing).

FAO (2009) menunjukan bawah total produksi ikan tuna nasional yang tidak diserap oleh pasar ekspor dalam kurun waktu 1989-2007 rata-rata mencapai 91,43 persen per tahun. Sungguh-sungguh  potensi yang di-mubazir-kan oleh bangsa ini.

Ironi memang. Melihat fakta di atas dengan sejumlah harapan para "Kesatria Laut" kita (baca: nelayan) di tengah-tengah proses pelaksanaan pemilu saat ini. Para politisi hanya melihat ini sebagai komoditas untuk meraih simpati warga saja tanpa memiliki "blue print" prospek kelautan dan perikanan nasional yang jelas.

Para caleg maupun parpol cenderung hanya menjadi "vote gather" saja. Setelah duduk di kursi yang nyaman dengan cuek mereka meninggalkan setiap konstituennya. Apalagi untuk mengingat janji-janji manis mereka ketika berapi-api dalam orasi politik dulu.

Semoga saja harapan-harapan kesejahteraan nelayan nasional tersebut dapat menemukan titik terang dengan terbukanya hati nurani para pemangku kedudukan kelak. Selamat Hari Nelayan Nasional (6 April 2009).

Donald Around Mantiri
Sinabung 12 Malang
donald_mantiri@yahoo.com
08195555008



(msh/msh)