.webp)
851 ribu kasus tersebut merupakan angka yang cukup fantastis karena jumlah tersebut melebihi 2 kali lipat DPT tahun 2004 yang hanya sekitar 400.000 pemilih. Jumlah WNI di Malaysia merupakan jumlah yang terbesar dari angka migrasi WNI diluar negeri.
Menurut data imigrasi Malaysia, ada sekitar 1,2 juta TKI yang bekerja di Malaysia yang bekerja pada berbagai sektor. Para pekerja itu ada yang menjadi PRT, pekerja bangunan, pekerja pabrik, pekerja ladang hingga pekerja profesional (ekspatriat), demikian juga dengan mahasiswa yang jumlahnya sekitar 14.000 dan penduduk tetap (permanent residence) yang jumlahnya sekitar 300.000 yang telah bermukim puluhan tahun di negeri jiran itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
merupakan angka yang rasional. Alasannya karena memang jumlah WNI yang lebih dari 1 juta. Namun demikian, setelah dilakukan pengecekan secara acak, banyak ditemui kejanggalan dari jumlah tersebut.
Pertama, banyak ditemui nama ganda dari calon pemilih. Kedua, banyak nama anak
dibawah umur bahkan balita juga terdaftar dalam DPT. Ketiga, banyak pemilih yang
didaftarkan melalui administrasi pabrik ternyata sudah banyak yang pulang ke tanah air, bahkan menurut sebuah informasi hanya tinggal 10%.
Keempat, banyak alamat pemilih yang tidak lengkap sehingga dimungkinkan undi pos
tidak berjalan dengan baik. Kelima, banyak TKI yang terkena PHK sehingga sudah
pulang ke tanah air. Keenam, ada indikasi ditemukannya alamat palsu sehingga rawan
terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum parpol tertentu ketika undi posdilakukan.
Ketujuh, alamat pemilih ditujukan kepada agen pekerja yang sulit dipantau, apakah surat suara diterima oleh calon pemilih atau sudah dicontreng sendiri oleh para agen yang memiliki afiliasi ke parpol tertentu. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pengurus yang menjadi perwakilan parpol juga sebagai pemasok TKI (PJTKI).
Asal-usul DPT di Malaysia
Salah satu penyebab amburadulnya DPT di Malaysia adalah karena perwakilan R.I. tidak memiliki database tentang keberadaan jumlah WNI di Malaysia. Hal ini dikarenakan masih banyak WNI khususnya, TKI yang datang ke Malaysia tidak melaporkan diri ke lembaga perwakilan.
Selain itu, semua data mengenai TKI berada ditangan imigrasi Malaysia, namun ada kesulitan mendapatkan data tersebut. Hal ini disebabkan WNI tidak bermukim di suatu negeri tertentu, tetapi tersebar di berbagai Negara bagian. Masalah bertambah lagi karena sikap WNI yang acuh tak acuh terhadap pemilu.
Sikap WNI yang apatis inilah yang sudah barang tentu semakin menyulitkan perwakilan R. I. di Malaysia. Menurut PPLN di Malaysia, ada beberapa metode
yang digunakan dalam memperoleh DPT yang disusun oleh panitia pendaftaran pemilih (pantarlih).
Pertama, pendaftaran dilakukan terbuka secara online baik melalui website maupun melalui sms. Kedua, melalui organisasi masyarakat. Ketiga, melalui parpol dan keempat, melalui data atase imigrasi yang ada di kantor perwakilan dimana WNI melakukan pergantian paspor dan pindah alamat (lapor diri).
Namun dari sekian proses itu, data yang dimasukan tidak dicek kembali padahal nama-nama anak dibawah umur juga dimasukan. Demikian juga dengan nama yang diberikan oleh parpol karena pemilihan banyak dilakukan dengan undi pos. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oknum parpol tertentu untuk memberikan data TKI yang sudah pulang dengan modus mengirimkan surat suara ke alamat tertentu sehingga bisa
dilakukan kecurangan. Hal seperti inilah yang harus diwaspadai oleh PPLN dan panwaslu di Malaysia.
Selain itu, indikasi mandulnya panwaslu di Malaysia disebabkan karena KBRI tidak membuka rekruitmen secara terbuka kepada masyarakat untuk menjadi anggota panwaslu. Padahal amanat Bawaslu pusat sudah meminta proses transparansi. Diduga ada indikasi rekrutmen anggota panwaslu dibuat secara penunjukan langsung dan tidak mengakomodir terwakilinya masyarakat Indonesia yang kritis.
Padahal elemen masyarakat Indonesia di Malaysia telah membentuk posko pengaduan kecurangan pemilu yang dimotori oleh mahasiswa dan para pekerja professional yang menginginkannya pemilu bersih dan adil.
Implikasi DPT Bermasalah
DPT bermasalah memiliki implikasi besar terhadap kemurnian jalannya pemilu. Jika tidak segera diperbaiki isu ini bisa dimanfaatkan oleh pihak oposisi pemerintah untuk mengkambinghitamkan jika nanti terjadi kekalahan. Kasus ini juga hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat jika tidak diselesaikan dengan baik.
Dalam pemilu tahun 2004 lalu, dari sekitar 400.000 DPT yang tercatat di Malaysia, hanya sekitar 100.000 WNI yang menggunakan hak pilihnya. Itu pun lebih banyak menggunakan undi pos yang rawan akan kecurangan sehingga telah terjadi
pemubaziran 300.000 logistik pemilu. Sementara pada Pemilu 2009 terdapat sekitar 851.000 pemilih.
Jika pemilih yang mengunakan hak suaranya ternyata hanya 20-30%, akibat data yang tidak valid tersebut, bisa dipasikan negara akan mengalami kerugian yang luar bisa. Anggaran sekitar 2 Miliar yang saat ini dimiliki oleh PLLN akan menjadi sia-sia.
Penulis memperkirakan pemilih yang menggunakan hak pilihanya pada hari pemilihan tanggal 9 April mendatang tidak sampai 50%. Hal ini dikarenakan data yang tidak valid
tersebut dan waktu pemilihan pada hari kerja. Belum lagi keberadaan panitia
pendukung yang melibatkan para diplomat dan staf KBRI dengan menggunakan anggaran Negara sendiri. Yang lebih ironisnya DPT di Malaysia tidak terbuka kepada masyarakat dan parpol, sehingga banyak menimbulkan kecurigaan akan validitas DPT tersebut.
Solusi dan Saran
Seharusnya KPU Pusat melakukan pengecekan langsung DPT diluar negeri khususnya di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur dan PPLN di Malaysia sebaiknya segera membuat pernyataan resmi mengenai validitas DPT yang dipertanyakan masyarakat.
Seharusnya DPT dibuka kepada masyarakat khususunya di tempat-tempat yang akan dilakukan penconterengan undi pos dan Dropping Box sehingga masyarakat dapat memantau jalannnya pemilu yang jujur dan adil.
Sudah seharusnya anggaran Negara yang besar untuk pemilu digunakan semaksimal
mungkin. Kecerobohan dan keberanian KBRI Kuala Lumpur dalam menaikkan data DPT tanpa melakukan pengecekan ulang sangat disayangkan, karena selain menimbulkan kecurigaan dan prasangka dari masyarakat, juga mengakibatkan terjadinya pemubaziran anggaran Negara. Wallahu a'lam
*) Muhammad Iqbal, Ph.D Candidate from School of Psychology and Human Development National University of Malaysia, Bangi, Selangor, 43000. Presiden Serikat Pekerja Migran Indonesia Pemantau Pemilu Independen Terakreditasi KPU 2009.
(yid/yid)
