.webp)
Rakyat kembali menangis. Semua yang berharga terpaksa mereka lepaskan. Semua yang dikasihi terpaksa direlakan pergi. Mereka yang tertimpa bencana ini pun belum tahu ke mana nanti mencari tempat tinggal. Jangankan berpikir untuk tempat tinggal sanak keluarga yang hilang saja belum ditemukan. Apakah masih hidup dan entah ada di mana. Ataukah sudah menjadi mayat dan entah terendam di mana?
Salah satu yang menarik dari kejadian ini adalah pemandangan di lapangan sampai beberapa hari dari kejadian jebolnya tanggul Situ Gintung. Tampak di lapangan adalah para sukarelawan yang datang dengan inisiatif sendiri atau pun mereka yang tergabung dalam organisasi sosial atau perusahaan swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertanyaan yang kembali muncul adalah di manakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat saat ini?
Sebuah stasiun televisi swasta pada 29/3/2009 melaporkan bahwa sampai hari ke-3 masih belum ada tanda-tanda pemerintah baik pusat atau pun daerah akan terjun turun tangan menangani masalah ini. Membantu pengadaan alat-alat berat untuk lebih mempermudah pembersihan misalnya.
Mereka malah sibuk saling menyalahkan lempar tanggung jawab, mencari-cari statemen yang tepat untuk membuktikan bahwa jebolnya tanggul Situ Gintung bukan karena kesalahan dan kelalaian mereka. Dinas PU (Pekerjaan Umum) pun mengeluaran statemen-statemen yang bisa meringankan "dosa-dosa" mereka.
Begitulah kenyataan yang kita lihat. Bukan suatu hal yang aneh jika pemerintah selalu kurang tanggap dan kalah gesit dibandingkan organisasi-organisasi sosial atau pun pihak swasta dalam segala hal.
Pemerintah setempat di mana musibah ini terjadi belum juga menunjukkan perhatiannya. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pun menolak untuk menyatakan bertanggung jawab. Dia mengatakan bahwa tugas yang diberikan pusat (Wakil Presiden Jusuf Kalla) kepadanya adalah untuk memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan. Jadi tanggung jawab siapa sebenarnya?
Apakah jika suatu daerah itu berhasil dalam beberapa bidang lalu pemerintah setempat berlomba-lomba mengklaim bahwa di bawah kepimpinannya keberhasilan dan kemajuan daerah itu dapat diraih. Tapi, jika giliran musibah dan bencana yang datang ramai-ramai mereka menolak saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab?
Dinas PU mengatakan bahwa 1 miliar rupiah per tahun yang dianggarkan pemerintah untuk biaya perawatan Situ Gintung tidak mencukupi. Benarkah 1 miliar rupiah tidak mencukupi untuk biaya perawatan Situ Gintung?
Bagaimanakah model perawatan dan pengawasan yang dilakukan dinas PU terhadap Situ Gintung? selama ini yang berlaku dan sudah jadi rahasia umum di Indonesia yang disebut anggaran adalah dana yang sudah dialokasikan dan harus dihabiskan untuk proyek tertentu entah benar-benar terpakai untuk proyek tersebut atau tidak.
Jika 1 miliar yang dianggarkan dalam 1 tahun untuk Situ Gintung itu artinya adalah 1 miliar yang harus habis dan dipakai dalam 1 tahun atas nama perawatan Situ Gintung. Efektifnya jika dana tersebut tak terpakai di tahun sebelumnya bisa dikolektifkan dan dipakai sebagai dana tambahan untuk perawatan dan perbaikan di tahun-tahun selanjutnya.
Bayangkan saja. 77 tahun usia Situ Gintung apakah sudah mendapat perawatan yang selayaknya?
Birokrasi yang terlalu berbelit-belit menyebabkan keadaan yang sudah parah bertambah parah. Sudah lumrah jika dari dulu anggaran yang selau disunat maka saat ini melihat situasi dan kondisi di lapangan mungkin jalur birokrasi juga perlu disunat.
Fitrah Dhaniadi
69/702 Masakin Osman Nasr City Cairo Egypt
ring_kas04@yahoo.com
+20103781577
(msh/msh)
