Nasib Pewaris Budaya Bahari

Jakarta - Nelayan sebagai pewaris budaya bahari yang paling banyak memanfaatkan laut ternyata belum menikmati hasil memuaskan. Hal ini karena pemanfaatannya masih menggunakan metode sederhana sehingga hasilnya tidak optimal.

Pemanfaatan laut oleh nelayan dan masyarakat pesisir umumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jika dicermati sejak statusnya Ditjen Perikanan di Departemen Pertanian hingga mandiri, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) belum mampu memacu kesejahteraan nelayan yang umumnya tradisional itu. Data DKP menyebutkan, poverty headcount index (PHI) pada tahun 2006 sebesar 0,3214 yang berarti sekitar 32 persen dari 16,42 juta masyarakat pesisir di Indonesia, berada pada level di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat struktural dan ditengarai karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses informasi, teknologi dan permodalan, budaya serta gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar nelayan semakin lemah. Kebijakan pemerintah kurang berpihak pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir itu.

Kondisi masyarakat di 8.070 desa nelayan umumnya masih saja kumuh (kurang listrik, air bersih, jalan rusak). Sekolah dan sarana/ prasarana kesehatan pun masih minim.

Memang sejak sektor kelautan diperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang penghasilan nelayan pun berusaha dipenuhi. Pelabuhan Perikanan skala besar dan kecil serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun dan dibenahi. Dengan harapan produktivitas dan penghasilan nelayan meningkat. Sayangnya tidak diikuti pembenahan menejemen pelelangan ikan yang carut marut karena dominasi para pengambek (pedagang/ rentenir) dan juragan perahu.

Demikian pula bantuan kapal dan alat tangkap dengan pola bergulir hasilnya tidak pernah dievaluasi. Peningkatan sumber daya masyarakat idealnya mampu memberi bekal cara pengolahan ikan pasca tangkap untuk memberikan nilai tambah. Nelayan perlu diarahkan usaha budi daya laut (marinkultur) untuk mengantisipasi paceklik yang terjadi pada musim angin barat.

Berdasarkan perhitungan, sekitar 5 km dari garis pantai ke arah laut, budi daya laut diperkirakan mencapai 24,53 juta hektar. Terbentang dari ujung barat sampai ke timur Indonesia. Komoditas yang dapat dibudidayakan antara lain, kakap, kerapu, tiram, kerang darah, teripang, mutiara, abalone, dan rumput laut.

Program Mitra Bahari (PMB), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)yang dicanangkan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dan lingkungan pesisir, jangan lagi memosisikan nelayan hanya sekedar obyek. Tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, seyogianya tidak dilihat dari banyaknya sarana dan fasilitas yang telah dibangun. Atau pun dari indikator peningkatan ekspor setiap tahunnya.

Lihat pula bagaimana tingkat kesejahteraan, kondisi ekosistim lingkungan pesisir dan laut yang saling terkait. Lebih baik ataukah sebaliknya?

Itulah masalahnya. Kebijakan pemerintah selama ini baru menyentuh permukaan, yang kasat mata. Nelayan nasibnya masih saja miskin. Di laut dimainkan gelombang, di darat menjadi bulan-bulanan pengambek, terjerat utang turun temurun. Walaupun tangkapan ikan meningkat setiap tahunnya, akan tetapi tidak banyak membawa perubahan kondisi sosial ekonomi nelayan.

Di Jawa Timur misalnya, produksi perikanan tangkap tahun 2007 mencapai 328.875.10 ton dengan nilai Rp 2,6 triliun. Provinsi ini memberi kontribusi ekspor perikanan nasional sekitar 25,7 persen. Akan tetapi penghasilan nelayan pada tahun 2007 rata-rata sebesar Rp 4,061,756 (Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim). Atau sekitar Rp 333 ribu per bulan. Berarti hanya Rp 13 ribu per hari rumah tangga atau Rp 3,300 per anggota keluarga.

Jika mengacu standar Bank Dunia yakni keluarga miskin berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari betapa miskinnya nelayan kita. Padahal potensi sumber daya perikanan laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton per tahun. Ikan palagis, demersial, ikan karang, udang paneid, dan lobster tersedia cukup melimpah.

Berbagai upaya membantu permodalan nelayan pun banyak diluncurkan. Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), hingga kini belum menyentuh nelayan kecil. Program pendanaan dan permodalan yang digulirkan pemerintah jauh dari jangkauan nelayan.

Lain di tataran konsep beda pula realitas di lapangan. Dana pemerintah yang dititipkan pada bank atau lembaga keuangan lainnya belum efektif. Selain tidak tepat sasaran, ternyata juga mahal. Tidak ada bedanya dengan kredit umum.

Boleh dikata kebijakan pemerintah untuk nelayan belum mencakup aspek politik dan ekonomi secara menyuluruh. Kebijakan yang diambil baru menyentuh permukaan. Belum sampai ke kedalaman lautan persoalannya.

Oki Lukito
Griya Citra Asri RM18/17 Surabaya
rapalpol@yahoo.co.id
081615115174

Penulis adalah Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Sekertaris Eksekutif Dewan Maritim JawaTimur sejak 2003, Pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim 2005-2010, Pendiri dan pengurus Yayasan Laut Biru (2001), Pengurus Kadin Surabaya (Periode 2004-2008), Staf Ahli Bappeda Jawa Timur (2009).

(msh/msh)