Potret Petani

Jakarta - "Melarate wis entek-entekan (miskinnya sudah habis-habisan)". Demikian keluh seorang istri petani di sebuah desa di Lamongan Jawa Timur memaknai kehidupannya yang selalu terjerembab dalam perangkap kemiskinan. Begitulah gambaran kehidupan wong cilik yang semakin merana.

Maka alangkah tidak adilnya ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih banyak dihabiskan untuk membangun gedung-gedung kantor yang semakin mewah dan full AC, membeli mobil-mobil dinas yang makin mewah, menaikkan gaji pegawai, pejabat, dan anggota DPR/DPRD yang sudah jauh melampaui Upah Minimum Regional (UMR) .

Sementara orang kecil tertatih-tatih dalam derita. Petani mau beli pupuk saja harus antre. Apa-apa antre. Beli minyak, beli bensin, antre. Cari makan setengah mati. Makan nasi aking saja sudah syukur. Beli tahu tempe saja sudah susah. Semakin banyak balita dilanda gizi buruk. Semakin banyak insan dilanda kelaparan.

Betapa pedih nasib petani. Mereka harus mengalami krisis pupuk dan pemerintah untuk menaikkan harga pupuk pada saat petani membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Maka pada saat itu pulalah petani kembali dihadapkan pada keputusan pemerintah yang pahit.   

Petani yang dalam kehidupan sehari-hari hidupnya tak lepas dari bercocok tanam dengan banting tulang berkucur keringat hanya untuk mencari sesuap nasi harus menanggung biaya lebih tinggi lagi untuk membeli pupuk. Kenaikan harga pupuk sepuluh - lima belas persen merupakan potret kekalahan petani.

Betapa tidak. Hasil panen petani harga jualnya sangat murah. Sedangkan barang-barang yang harus dibeli petani untuk merawatnya sangat mahal. Bahkan terus dinaikkan.   

Kelangkaan pupuk bersubsidi menggiring terhadap semakin tidak imbangnya antara pihak petani selaku konsumen dengan produsen yang bermodal besar, karena dengan langkanya pupuk bersubsidi maka secara otomatis harga pupuk nonsubsidi akan diloncatkan harganya sehingga petani harus menanggung tingginya harga.

Lebih kronis lagi potret kelangkaan pupuk bersubsidi mendorong pemerintah untuk mengambil kesimpulan menaikkan harga eceran tertinggi (HET). Sebuah kesimpulan pemerintah yang secara tidak langsung mengklaim ada pihak, terutama kalangan petani, yang menyimpan dengan tujuan menghancurkan harga
pasar.

Keputusan untuk manaikkan HET sebagai upaya antisipasi terjadinya krisis pupuk, menurut Joko Hadi Purnomo pemerhati sosial dari Yogya, mencerminkan kedangkalan pemerintah untuk mencari alternatif lain. Krisis pupuk yang kerap kali mewarnai bangsa ini akibatnya hanya ditimpakan pada kalangan petani an sich.

Lebih dari itu pemerintah seperti tak mau tahu tentang akar fundamental yang mengakibatkan pupuk itu mengalami krisis. Sungguh petani di setiap era selalu menjadi pihak yang terpinggirkan dan terkalahkan. Entah sampai kapan?

Kalaupun ada yang membela juga sebatas retorika. Jika bukan pemerintah yang membela petani lalu pada siapa petani berharap? Atau memang hidup kami para petani hanya bergantung pada Tuhan dan kemurahan alam semesta.

Rosi Sugiarto
Pondok TK Al Firdaus BSB Jatisari Mijen Semarang
eroscintapadamu@yahoo.co.id
081390749967


(msh/msh)