Fenomena Ponari Buah Sistem Kapitalistik

Jakarta - Sampai hari ini, setiap hari, lima sampai sepuluh ribu orang berobat ke Ponari. Fenomena Ponari merupakan cermin masyarakat yang tidak terbina akidah dan kesehatannya.

Tidak ada yang salah dengan pengobatan tradisional non kedokteran. Seperti herbal dan bekam misalnya. Yang keliru adalah ketika manusia telah meninggalkan rasionalitasnya. Itu pun terpicu dari biaya berobat yang begitu mahal ditambah lagi sakit yang tidak kunjung sembuh.

Puncaknya adalah air bekas mandi Ponari dan air comberan dari rumah si dukun cilik itu menjadi rebutan massa untuk diminum sebagai obat. Sungguh menyedihkan. Ingin sehat saja harus meninggalkan akal sehat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang KH Kholil Dahlan mengingatkan masyarakat yang berobat kepada Ponari untuk tidak meyakini batu milik Ponari bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Juga tidak meyakini bahwa Ponari bisa menyembuhkan penyakit.

Keyakinan seperti itu, kata dia, bisa merusak akidah. "Ikut pengobatan seperti yang dilakukan Ponari akidah harus kuat. Kalau akidah tidak kuat bisa berubah menjadi syirik," katanya.

Pasien sebanyak itu setiap hari tidak akan kita jumpai di rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sakit. Namun, tidak memiliki biaya untuk berobat sehingga pengobatan alternatif yang memungut bayaran Rp 2,000 rupiah per orang ini marak dan ramai didatangi.

Adakah rumah sakit atau puskesmas yang hanya memungut Rp 2,000 rupiah saja bagi pasien yang berobat? Tentu saja tidak.

Lihatlah, sudah tidak terhitung berapa banyak ibu yang tidak boleh menggendong pulang bayinya. Lantaran si bayi ditahan di rumah sakit atau klinik sebelum biaya persalinan ibu miskin itu dibayarkan.

Kasus terbaru yang menunjukkan bahwa rumah sakit memang benar-benar komersil sehingga tidak ada uang berarti tidak ada pelayanan kesehatan. Adalah kisah yang menimpa Yakobus Anunut di Kupang.

Meskipun ia sudah menunjukkan jaminan kesehatan untuk orang miskin (askeskin) tapi gara-gara tak punya uang Rp 300 ribu untuk sewa ambulan rumah sakit milik pemerintah RSU Prof Dr WZ Johannes Kupang, Kamis (12/2) dinihari terpaksa membawa pulang jenazah anaknya yang berusia 2,5 tahun dengan berjalan kaki. Padahal jarak rumahnya itu sejauh 10 km.

Komersialisasi pelayanan kesehatan terjadi lantaran sistem Islam tidak lagi diterapkan. Sehingga pelayanan kesehatan yang seharusnya murni untuk kemanusiaan berubah menjadi komersial.

Sudah seharusnya biaya kesehatan diambil dari kepemilikan umum seperti tambang emas dan minyak. Namun, karena sistem yang diterapkannya demokrasi-kapitalistik maka kepemilikan umum yang seharusnya dikelola negara untuk kemakmuran rakyat tersebut malah dikuasai asing seperti Freeport dan Newmon. Pemerintah hanya memungut pajaknya. Walhasil yang makmur hanyalah penjajah dan antek-anteknya.

Sudah seharusnya ada di tengah-tengah masyarakat suatu kelompok yang bergerak membina pemahaman masyarakat agar memahami sistem Islam itu dan menyadari. Sistem yang berlaku buatan penjajah inilah yang membuat mereka sengsara.

Joko Prasetyo
Jl Holis KPAD F-6 Bandung 40211

(msh/msh)