.webp)
Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), ada sekitar 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di berbagai Negara tujuan seperti negeri jiran Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Syiria, Jordan dll. Mereka bekerja pada berbagai sektor pekerjaan, mulai dari tenaga profesional seperti dosen, dokter, perawat, konsultan IT, ahli pertambangan hingga pekerja pada level menengah ke bawah seperti pekerja pabrik, bangunan, supir, pekerja restoran, pekerja ladang hingga pekerja rumah tangga. Jumlah tersebut belum termasuk mahasiswa dan WNI yang telah lama menjadi permanent residence (mendapat izin tinggal menetap) di luar negeri.
Suara TKI di Malaysia
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahun 2004 Malaysia merupakan salah satu perwakilan luar negeri yang menyumbangkan suara terbesar lebih dari 100.000 suara. Pada tahun ini, menurut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia, terdapat sekitar 800.000 pemilih tetap yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu legislatif. Dengan demikian, kalau dimanfaatkan secara maksimal oleh para parpol dan caleg, bukan tidak mungkin suara WNI di Malaysia bisa menghasilkan 2-3 kursi DPR pusat.
Malaysia merupakan lumbung suara yang sangat signifikan untuk meraup suara bagi para caleg. Bahkan saat ini ada sekitar 7 perwakilan resmi partai politik yang membuka perwakilan di Malaysia, seperti PKS, PD, Golkar, Hanura, PAN, PDIP, dan PKB. Mereka giat melakukan kampanye dan sosialisasi pemilu dan mendapat sambutan hangat dari WNI di Malaysia. Bahkan, pada tanggal 27 Januari 2008, ratusan masyarakat Indonesia berkumpul di Aula KBRI Kuala Lumpur menyaksikan bedah calon legislatif Dapil Jakarta II yang dihadiri 6 Caleg dari 6 Partai Politik yang berbeda yaitu Hanura, PKS, Golkar, PAN, PD, dan PKB.
Acara yang dimotori oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia tersebut selain memberikan peluang kepada para caleg untuk meraih simpati, juga merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada pemilih di luar negeri yang mengharapkan memiliki wakil rakyat yang peduli dengan nasib TKI di luar negeri. Selama ini, TKI mengalami berbagai masalah yang tak kunjung tuntas, mulai dari masalah TKI illegal, gaji yang tidak dibayar, korban penipuan dan perdagangan manusia, pelarangan ibadah, hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dialami oleh kebanyak TKI yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga.
Pada pemilu di pemilu tahun 2004, banyak WNI di Malaysia merasa kecewa kepada wakil rakyat yang mendapat aliran suara dari luar negeri khususnya Malaysia, lebih dari seratus ribu suara disumbangkan oleh para WNI yang kebanyakan bekerja sebagai TKI namun, tidak seorangpun wakil rakyat melakukan kunjungan resmi ataupun datang untuk melihat daerah pemilihannya pada masa reses, sehingga mereka merasa kecewa. Sehingga PPI dan masyarakat Indonesia di Malaysia ketika melakukan bedah caleg tersebut membuat kontrak politik agar suara rakyat Indpnesia di luar negeri tidak lagi dikhianati.
Rawan Kecurangan
Potensi suara TKI merupakan lumbung suara yang cukup menjanjikan bagi semua partai politik. Ada beberapa perwakilan partai saat ini yang sudah lama menjadikan TKI sebagai media pemberdayaan dan program-program perlindungan seperti PKS, Partai Demokrat dan PKB dan selebihnya hanyalah partai-partai yang muncul pada masa menjelang pemilu saja. Melihat fenomena ini, dari amatan penulis berdasarkan pengalaman mengikuti pemilu tahun 2004 di Malaysia, ada beberapa pola yang akan dilakukan oleh perwakilan partai politik dalam meraup suara bagi pemilih TKI.
Pertama adalah dengan memanfaatkan jaringan paguyuban TKI dan mendatangi langsung para calon pemilih yang berada di pabrik-pabrik dan ladang-ladang yang merupakan basis TKI. Biasanya ini dilakukan oleh perwakilan partai yang sudah lama eksis dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui program-program pembinaan dan perlindungan bagi TKI bermasalah, sehingga tidak ada kesulitan bagi mereka untuk menjaring massa dan menarik simpati pemilih.
Kedua adalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga, misalnya para agen TKI dan majikan. Pola ini biasanya digunakan oleh partai yang memang memilki jaringan ke PJTKI atau bahkan perwakilan pengurus partai tersebut merupakan bagian dari agen TKI. Dengan pola ini, mereka dengan leluasa melakukan kampanye kepada TKI tentunya dengan dengan menebar berbagai macam janji politik, kadangkala mereka juga menggunakan kuasa majikan dan agen agar mengarahkan pekerjanya memilih calon atau partai tertentu.
Ketiga adalah dengan melakukan 'money politics' dengan memanfaatkan undi pos yang jauh dari pengawasan, biasanya partai atau caleg tersebut membayar mandor atau kepala rombongan TKI agar melakukan kecurangan dengan mencontreng satu nama atau pun menempatkan orang-orang bayaran untuk menconteng surat suara tanpa sepengetahuan pemilih karena dalam undi pos kertas suara dikirim ke berbagai pabrik dan ladang yang jauh di pedalaman dan jauh dari pengawasan. Pola seperti ini merupakan salah satu bentuk kecurangan yang harus diwaspadai oleh KPU dan PPLN karena pemilu kali ini dilakukan pada hari kerja dan tidak memungkinkan para calon pemilih hadir ke TPS di KBRI.
Solusi dan Saran
Sudah saatnya pemilu di luar negeri khususnya di Malaysia menjadi perhatian berbagai pihak. Pendidikan politik kepada TKI di luar negeri harus bisa menjadikan TKI lebih mandiri dan maju. Selama ini TKI selalu menjadi objek oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari TKI termasuk para calon legislatif yang saat ini berlomba-lomba memdapatkan suara TKI, namun aspirasi TKI tidak diperjuangkan. Momen pemilu kali ini harus bisa memberikan pendidikan politik dan memperjuangkan aspirasi TKI di luar negeri melalui wakil rakyat dari Dapil II, sehingga tidak ada lagi pengkhianatan terhadap suara-suara TKI yang diperoleh oleh wakil rakyat dari Dapil II seperti pada pemilu sebelumnya.
KPU, KBRI, PPLN, Banwaslu, LSM dan seluruh elemen masyarakat diharapkan peka terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu di Malaysia, diharapkan ada pengawasan dan penegakan hukum bagi parpol atau caleg yang melakukan kecurangan khususnya dalam hal adanya pemaksaan oleh agen TKI dan majikan serta money politics terutrama dalam pelaksanaan undi pos yang memiliki potensi besar berlakunya kecurangan. Banwaslu dan pengawas independen diharapkan bisa mengawasi langsung pemilu di Malaysia yang merupakan lumbung suara yang sangat potensial bagi mendapatkan kursi di DPR Pusat.
Untuk ke depan, sudah saatnya daerah luar negeri dibentuk Dapil khusus luar negeri yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang menguasai permasalahan WNI di luar negeri. WNI di luar negeri memiliki berbagai macam permasalahan yang harus segera diselesaikan, mulai dari banyak pekerja il egal, perlakuan buruk kepada TKI, kesejahteraan Mahasiswa hingga perlindungan TKI diluar negeri. Terkahir penulis mengucapkan selamat berjuang pagi para caleg semoga pemilu kali ini lebih baik dan berkualitas. Wallahu’alam
*) Muhammad Iqbal, Presiden Serikat Pekerja Migran Indonesia, Kandidat Doktor Universiti Kebangsaan Malaysia, School of Psychology and Human Development National Universiti of Malaysia, retas_iblpsi@yahoo.com (asy/asy)
