Dilema Pilihan 2009

Jakarta - Pemilihan Umum tinggal menghitung hari. Saat ini para caleg tengah sibuk beraksi menebar janji membangun simpati. Formasi Caleg cukup beragam, mulai artis sampai mantan aktivis, mulai orang kaya sampai kaum dhu’afa, mulai orang yang biasa menindas sampai mereka yang terbiasa ditindas. Semuanya lengkap, tersedia dalam galeri calon wakil anak negeri. Ya! Calon wakil kita semua, yang akan mengelola urusan kita dalam penentuan perundangan dan anggaran.

Para ahli ekonomi politik mengatakan bahwa demokrasi menjanjikan banyak hal, termasuk kebebasan dan kesejahteraan. Namun jangan lupa, demokrasi di era pasar juga telah menghisap dana yang luar biasa, baik dana Negara, dana partai dan kadernya maupun dana para kandidatnya. Kemana larinya? Tentu sebagian besar jatuh ke tangan pemilik modal, bisa lewat sepanduk, kaos, bendera, kertas, media, dan lain sebagainya. Sebagian rakyat kecil mungkin juga kecipratan, tentu dengan bagian yang juga sangat kecil, seperti uang recehan yang dibagikan sesaat sebelum pencoblosan oleh caleg atau partai yang terbiasa melakukan kecurangan.

Meski rutinitas mewah ini seringkali gagal merealisasikan janjinya secara signifikan, bangsa ini masih terus menganggapnya sebagai prosesi wajib yang mesti dijalani. Setiap individu yang terlibat, khususnya para caleg, rela mengorbankan apa saja, baik yang mereka punya maupun yang tidak mereka punya. Semua rela mereka korbankan demi kursi yang kelak bisa dikonversi kembali menjadi sumber materi. Demokrasi sudah layaknya bisnis, siapa yang investasi pasti berharap modal kembali tentu dengan profit yang lebih dari sekedar memadai.

Dalam diskusi antar caleg mantan aktivis, di kawasan Senen, Jakarta, Minggu (1/2/2009), tanpa malu ada caleg yang berkata "Sampai sekarang saya sudah habis Rp 160 juta, dua bulan ini saya belum bisa bayar SPP anak" . Ada lagi caleg yang dengan polosnya mengatakan "Saya sudah keluar Rp 75 juta, total kekayaan saya Rp 50 juta". Bahkan ada caleg yang mengaku sudah sampai pada tingkat tekor gara-gara dana puluhan juta rupiah sudah menggelontor untuk berkampanye (detik.com, Minggu, 01/02/2009 16:19 WIB).

Terkadang saya berfikir, apa mungkin model caleg yang seperti ini bisa kita percaya untuk menyelesaikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan kita? Meski mereka mantan aktivis, sama sekali bukan jaminan bagi mereka untuk konsisten di atas garis-garis perjuangan kerakyatan. Malah kadang kita menemukan hampir sulit membedakan antara aktivis dan pengemis.

Mereka adalah orang-orang yang bermasalah dengan dirinya. Mereka jadi atau tidak jadi anggota dewan sama-sama menghasilkan masalah. Andaikan mereka gagal, tentu mereka akan pusing memikirkan bagaimana hutang harus dibayar dan bagaimana SPP anak harus diselesaikan. Jika mereka gagal, maka yang susah hanyalah terbatas pada diri, keluarga, kerabat ataupun orang-orang yang memodali mereka.

Sementara jika mereka berhasil, masalahnya akan lebih besar lagi. Yang mereka pikirkan pertama tentu bagaimana modal bisa kembali, hutang bisa terlunasi, dan anak bisa sekolah lagi. Dengan akses kekuasaan yang sangat besar, sangat mudah bagi mereka untuk melakukan penyelewengan.

Idealnya, mereka yang berhasrat mengurus urusan publik haruslah mereka yang telah mampu menyelesaikan urusan dirinya. Dalam artian mereka bukanlah orang-orang yang bermasalah dengan dirinya. Sehingga ketika mengurus urusan publik mereka tidak terbebani dengan urusan-urusan pribadinya.

Konflik kepentingan seringkali muncul karena para pengelola urusan publik masih bermasalah dengan dirinya. Bukankah Muhammad SAW adalah orang yang telah selesai urusan diri dan keluarganya ketika beliau ditugaskan untuk mengurus urusan publik? Bukankah Abu Bakar menyumbangkan semua harta yang dimilikinya untuk urusan publik, dan bukan sebaliknya mangambil harta publik untuk urusan dirinya? Umar bin Abdul Aziz gagal menemukan orang miskin hanya dalam tiga tahun kepemimpinannya. Hal ini tidak lain karena beliau mampu meninggalkan kepentingan pribadinya dan hanya berkhidmat untuk kepentingan publik semata ketika berkuasa.

Sayangnya hari ini kita lebih banyak disuguhkan mereka-mereka yang banyak bermasalah dengan dirinya. Apa yang diberitakan oleh detik.com hanyalah contoh kecil bagaimana wajah calon anggota dewan kita pada tahun depan. Caleg dengan aneka masalah lainnya juga tersedia pada pemilu 2009. Meski caleg yang belum teridentifikasi masalahnya juga terlihat wajahnya dipinggir-pinggir jalan.

Tapi, bagaimanapun itulah realitas kita. Pada akhirnya kita harus menentukan pilihan. Memilih yang baik di antara alternatif pilihan yang buruk memang menyebalkan. Karena terkadang kita harus menentang nurani kita sendiri. Memilih yang baik dari alternatif yang buruk tentu tidak akan melahirkan perbaikan. Akan tetapi kita bisa berharap, paling tidak kerusakan yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Tidak ada kata netral, karena itu artinya kita membiarkan kerusakan secara leluasa berkembang.

Semoga Allah SWT membimbing kita untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik meski kita sadar kita harus mengambilnya dari alternatif-alternatif yang buruk.

*) Mukhamad Najib, 4-6-41 Shirokanedai, Minato-Ku, Tokyo, mnajib23@yahoo.com (asy/asy)