Mencermati Kebijakan Fiskal

Jakarta - Sangat menarik jika kita perhatikan akhir-akhir ini pemerintah melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam suatu pemerintahan keberadaan APBN sangat dibutuhkan guna merancang arah kebijakan ekonomi negara tersebut. Terlebih lagi pada masa krisis global saat ini. Kebijakan dalam bentuk keringan atau pengurangan pajak dan kebijakan simulus fiskal lainnya akan mempengaruhi fostur anggaran belanja negara-negara didunia.

Amerika Serikat sejak pemerintahannnya dipimpin oleh Barack Obama tengah bersiap-siap meluncurkan program paket ekonomi berupa stimulus yang nilainya lebih kurang USD 800 miliar. Pada saat melakukan kampanye pemilihan presiden Obama mentargetkan 4 juta orang akan terserap lewat program paket stimulus ekonomi.

Memang sejak diterpa oleh krisis keuangan banyak pekerja-pekerja di negara tersebut kehilangan pekerjaan. Keadaan yang sama dialami juga oleh berbagai sektor industri dan jasa negara adi daya tersebut.

Bagaimana dengan negara-negara maju di Asia. Korea Selatan, China, dan Jepang, bahkan India tidak luput dari krisis. Industri-industri otomotif yang berbasis di Jepang dan Korea Selatan mengalami kelebihan pasokan sehingga memaksa para produsen otomotif itu melakukan tindakan berupa perampingan jumlah sumber daya manusianya. Lemahnya permintaan atas produk mereka di pasaran mengakibatkan terjadinya penumpukan pasokan. Kondisi moneter dalam negeri Jepang dengan menguatnya mata uang Yen terhadap Dolar Amerika memiliki peran kuat guna menurunkan angka penjualan otomotifnya.

Kebijakan ekonomi dalam negeri kita telah dicanangkan sejak awal krisis
berlangsung. Pemerintah mengedepanakan upaya-upaya penyelamatan dan pengamanan dalam berbagai bentuk. Paket stimulus fiskal yang bernilai Rp 71 triliun sedang dibahas bersama Legislatif. Pemerintah bersama DPR dalam membahas paket tersebut harus memiliki semangat yang sama dalam melakukan kerja sama.

Program peningkatan ketahanan pangan, pemantapan daya beli, dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha kecil dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi bagian prioritas kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ditambah juga beberapa kemudahan dalam bentuk penangguhan pembayaran pajak untuk beberpa sektor industri juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kesemuanya ini merupakan gambaran jenjang kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Mempertahankan daya beli masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Sebab, kondisi saat ini hanya bisa dijalankan dengan melakukan program penigkatandan mempertahankan daya beli serta mempercepat penyerapan pengeluran pemerintah di berbagai daerah. Sejatinya kondisi yang berlangsung saat ini tidak sepenuhnya bisa diatasi dengan aksi-aksi mendasar yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Langkah lain yang bisa dipacu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional adalah bagaimana pembangunan infrastruktur yang memadai bisa tercapai. Daya saing negara kita yang bisa diandalkan untuk dikelola dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia harus didayagunakan secar maksimal. Selama ini pemerintah lalai dalam menggenjot realisasi pertumbuhan pengadaan infrastruktur dan sarana infrastruktur lainnya. Padahal salah satu elemen untuk menambah daya tarik masuknya investor adalah ketersediaan sarana pendukung berupa pengadaan infrastruktur.

Stimulus fiskal dengan pencapaian maksimal guna memperlambat aksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat dinantikan oleh dunia usaha. Meskipun tidak semua sektor terpenuhi namun pelaksanaannya bisa membantu bergeraknya sektor-sektor lain. Dalam hal ini kemauan pemerintahdan DPR secara bersama-sama membahas paket stimulus dapat terwujud dan memiliki kesamaan pandangan serta beroreantasi pada pikiran yang sejalan.

Gejolak krisis keuangan telah melanda beberapa negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kena dampaknya. Kebijakan ekonomi yang terintegrasi dengan mengutamakan keunggulan daya saing menjadi penentu kesinambungan ekonomi bangsa. Ancaman kegagalan kegiatan industri nyata telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi. Skala penerimaan negara yang lebih bertumpu kepada sektor pajak pasti terimbas nyata penurunnya.

Semua kebijakan ekonomi pemerintah seharusnya dapat memberi nilai tambah. Cerminan kondisi sekarang ini perlu disikapi hati-hati oleh pemerintah. Implikasi negatif menjadi hasil akhir jika dalam pelaksanaan stimulus fiskal tersebut tidak memenuhi target yang diidam-idamkan. Penulis mengharapkan lebih mendalam agar kurun waktu ke depan seluruh elemen-elemen yang memiliki kepentingan langsung dalam memberdayakan ekonomi nasional mengutamakan akselerasi pandangan secara terukur dan terarah. Kebijakan ekonomi parsial hanya menghasilkan keuntungan sesaat tetapi tidak menetes samapi ke akar.        

Helmy Harahap
Perumahan Puri Beta
Cluster Hujan Mas No 12
Tangerang
helmy_harahap@yahoo.co.id
0816842044

(msh/msh)