Reformasi dan Pemimpin Besar

Jakarta - Semenjak semangat reformasi dikobarkan mahasiswa di awal dan pertengahan tahun 1998  lalu yang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harapan bangsa ini untuk melepaskan otoritarian menumbuhkan masyarakat madani yang demokratis, menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi masyarakat semakin besar dan menjanjikan.  Namun, setelah sebelas tahun berlalu asa itu belum menemukan titik terang apalagi berhasil.

Semenjak kepemimpinan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Kini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usaha bangsa ini keluar dari krisis menuju kesejahteraan masih jauh dari harapan. Bukti kongkretnya sampai tahun 2008 angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi. Pengangguran terbuka diperkirakan bertambah 13,6 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 48,7 juta jiwa.

Beragam upaya yang dilakukan seakan sia-sia dan kehilangan momentum karena tak kunjung membuahkan perubahan signifikan. Kehidupan ekonomi masyarakat semakin terpuruk, korupsi masih jalan terus, penegakan hukum terlalu beraroma tebang pilih, reformasi birokrasi kian kehilangan arah, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam dan krisis identitas bangsa kian nyata. Semua itu mengakibatkan masyarakat semakin kehilangan kesabaran menjalani proses reformasi ini.

Pelbagai reformasi telah banyak dilakukan di semua bidang dan aspek kehidupan. Namun, mengapa tak kunjung membawa hasil? Lebih jauh, jika kita datang ke kawasan pedesaan kita akan mudah menemukan ungkapan tulus masyarakat yang secara jujur mengatakan "hidup di zaman orde baru lebih sejahtera daripada zaman reformasi." Benarkah demikian adanya? Sungguh ironis memang!

Apakah ini adalah salah satu bentuk ke-frustasi-an masyarakat menunggu hasil reformasi. Jika kita berfikir dengan jernih maka seharusnya kita tidak kembali bernostalgia dengan masa lalu yang penuh manipulasi data. Ini yang harus kita waspadai bersama! Kita tetap harus optimis, terus berjuang, dan berkarya dengan prestasi terbaik.

Adalah wajar bila masyarakat menuntut lebih atas prestasi negara ini dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran. Karena negara ini terbentuk dengan tujuan mulia yakni mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lalu, siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab atas lambannya proses reformasi dalam rangka mencapai kesejahteraan?

Kegagalan bangsa ini memperbaiki kesejahteraan rakyatnya tidak lepas pula dari kegagalan bangsa ini dalam menentukan skala prioritas kebijakan pembangunan dan reformasi. Dalam hal ini, presidenlah sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintahan yang layak dimintai pertanggungjawaban.

Begitu pula sebaliknya. Jika sang presiden sukses mengantarkan bangsa ini menuju kesejahteraan dialah yang pertama kali harus kita apresiasi. Bangsa ini betul-betul membutuhkan seorang pemimpin besar (a great leader) yang memiliki integritas tinggi, visi besar, dan tegas dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang begitu agung.

Kita mendambakan pemimpin yang berani berkorban untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Ini sejalan dengan kata-kata John F Kennedy yang terkenal dengan ungkapan, "Don't ask, what your country can do for you. ask, what you can do for your country".

Pemimpin bangsa ini haruslah pribadi yang mampu menjadikan kekuasaan sebagai amanah, di mana kekuasaan sebagai 'beban' bukan kehormatan, menjalankan kekuasaan sebagai peluang untuk berbakti, bukan 'kesempatan' untuk menumpuk kekayaan sebagaimana dipesankan Khalifah Umar ibn Khattab kepada Utsman ibn Affan.

Bangsa ini tidak lagi butuh seorang pemimpin yang menurut Jim Collins dalam bukunya Good to Great sudah merasa puas dengan melakukan sesuatu yang baik, sehingga mereka berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kita butuh pemimpin yang senantiasa mengejar keberhasilan dan prestasi-prestasi terbaiknya.  

Selain di atas, pemimpin besar harus memiliki kekerasan hati dan berani dalam
bertindak. Kekerasan hati dan keberanian ini mencakup tiga dimensi yaitu mental, emosional, dan manajerial. Mentally tough berarti tahan banting atas segala tantangan dan senantiasa bergairah dalam berprestasi. Sedangkan emotionally tough berarti bertindak mantap, bermental baja, berketetapan hati, tegas tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Dan managerially tough berarti menaruh perhatian pada semua aspek, berpikir dan bertindak ekonomis dan profesional, menjaga prestasi sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Dengan sikap-sikap pemimpin di atas maka ia diyakini dapat menghantarkan bangsa ini menuju perubahan yang besar seperti ungkapan besar Mao Ze dong yaitu the great leap forward (loncatan besar ke depan). Dan, kita semua berharap semoga siapa pun presiden 2009 nantinya dapat hadir dengan ide-ide besar dan prestasi-prestasi besar pula serta dapat menjalankan misi reformasi ini dengan sepenuh hati demi untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Amien

Sholehudin A Aziz MA
Jl Al-Ikhlas 6 B2A 11
Bumi Sawangan Indah 2 Depok
bkumbara@yahoo.com
081310758534

Penulis adalah Peneliti CSRC UIN Jakarta.

(msh/msh)