.webp)
Tak hanya Pejaten Timur. Sepanjang aliran sungai Ciliwung meliputi Kalibata, Bukit Duri, Kampung Melayu, Bidara Cina, Matraman Dalam, Pengadengan, Gang Arus, dan Rawa Baru mengalami nasib yang sama. Mendapat banjir kiriman.
Peristiwa yang sama mengingatkan banjir besar yang melanda DKI Jakarta pada awal Februari 2007 yang sempat menghentikan sejenak aktivitas ekonomi dan menyebabkan kerugian berdasarkan perkiraan Bappenas pada (14/2/2007) tak kurang dari Rp 8 triliun. Banjir merendam 70% wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 50 centimeter hingga 5 meter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi secara geografis wilayah Indonesia termasuk dalam katagori rawan bencana seperti gempa bumi dan gunung meletus. Namun, lagi-lagi persoalan politik kerap menjelma sebagai sesuatu yang pelik dan mesti diselesaikan terlebih dahulu.
Sejumlah bencana alam sebagian pihak masih menganggap hanya fenomena alam yang lumrah. Bukan karena campur tangan manusia. Pandangan ini memerlukan perhatian serius.
Bahwasannya musibah banjir atau tanah longsor bukan karena curah hujan yang tinggi melainkan daerah hulu yang sudah gundul hutannya, kerusakan lingkungan, dan banyaknya penyempitan aliran sungai sebagai aliran air menuju muara (laut) oleh pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya.
Kasus sub prime di Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan krisis finansial global dan Pemilihan Presiden AS sejak September hingga November 2008 menyedot perhatian publik dunia. Tak terkecuali Indonesia. Akibatnya, banyak isu global lain penting jadi tenggelam.
Iklan dan Pahlawan
Indonesia memperingati hari pahlawan setiap tanggal 10 November. Untuk tahun 2008 ada penghargaan baru. Kepada para veteran akan mendapatkan tunjangan Rp 300 ribu per bulan dan pengangkatan Mohammad Natsir (Ahli diplomasi dan mantan perdana menteri) dan Bung Tomo alias Sutomo (pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya) sebagai pahlawan nasional. Gelar keduanya didapat setelah menunggu 15 tahun dan 27 tahun.
Untuk menjadikan warga negara Indonesia sebagai pahlawan nasional tentunya telah melalui proses seleksi, masukan masyarakat, dan memenuhi kriteria peraturan perundangan. Asvi Warman Adam, Peneliti Utama LIPI mengatakan, untuk mendapatkan gelar pahlawan, paling tidak harus memenuhi tiga syarat utama, yakni warga negara Indonesia, berjasa membela negara, dan sejarah perjuangannya tidak pernah cacat moral.
Namun, syarat maupun kriteria menjadikan seseorang bergelar pahlawan masih
mengundang pro dan kontra. Ada yang menyebut pemerintah masih mendiskriminasi golongan tertentu guna mendapatkan gelar pahlawan.
Keprihatinan muncul ketika seorang warga negara yang berjasa karena perjuangannya dan membawa bangsa lepas dari belenggu penjajah telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Ada golongan tertentu yang mengklaim secara berlebihan seolah gelar pahlawan hanya dimiliki sekelompok orang atau ormas tertentu. Bukan menjadi milik masyarakat Indonesia secara umum.
Ketika sekelompok warga negara yang kreatif berinisiatif menampilkan para pahlawan dalam bentuk iklan dan sejenisnya agar dapat menjadi panutan seluruh penduduk negeri justru ditanggapi negatif. Meski, kreativitas yang dimaksud sebagai ajang rekonsiliasi dan memupuk persatuan semua pihak. Lalu apa artinya gelar pahlawan?
Mari Kembali Peduli
Cukuplah sudah perdebatan mengenai pahlawan atau membahas krisis global yang kerap membuat dahi berkerut. Mulailah pandangan ditunjukkan kepada mereka yang kini sedang tertimpa musibah banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
Respon dan perhatian negara-negara dunia terhadap sejumlah bencana di Indonesia luar biasa. Tak hanya simpati, belasungkawa, pengiriman relawan, dan bantuan uang serta material. Bahkan untuk pencegahan (mitigasi).
Sumbangan lain berupa konsep, perangkat antisipasi terjadinya bencana seperti pengadaan dan pemasangan early warning system tsunami yang dipasang di sejumlah perairan Indonesia adalah wujud nyata kepedulian mereka. Ironisnya, justru sebagian alat yang telah terpasang raib diambil oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.
Lebih jauh, berbicara mengenai birokrasi dalam proses penyaluran bantuan yang
cenderung lambat, berbelit, dan memakan waktu lama dari donatur kepada korban bencana sering menjadi hambatan utama di lapangan. Birokrasi belum sepenuhnya mendukung konsep penanganan bencana secara cepat dan akurat, di mana pertolongan dan bantuan segera sampai kepada korban bencana.
Khusus wilayah DKI Jakarta dan sekitar pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan banjir baik dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi dampaknya dengan terbatasnya anggaran. Meski berbagai cara telah dilakukan berupa pembangunan banjir kanal timur dan kanal barat, pembangunan polder-polder di daerah cekungan, pencegahan penurunan muka tanah pemukiman rawan banjir, pengendalian tata ruang, peningkatan kesadaran masyarakat, dan konservasi daerah aliran sungai.
Apa yang dialami perkampungan Pejaten, dan sebagian wilayah Ibu Kota, tanpa hujan pun, sudah terendam banjir kiriman. Masyarakat pun masih harus terus berjuang mengamankan wilayahnya dari hantaman banjir tanpa berharap banyak siapa yang bakal meringankan kesusahannya. Meski dalam benaknya selalu menanti sosok pahlawan yang berjuang. Bukan hanya untuk kemerdekaan negara tapi mampu mengatasi deritanya.
Rasulullah SAW bersabda: "Amal perbuatan paling disukai Allah SWT ialah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, melenyapkan kesusahannya, melunaskan hutang yang ditanggungnya, atau mengusir kelaparannya." (dea)
Dwi Eka A
Jl Batan Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan
ymku21@yahoo.com
02192114002
(msh/msh)
