Figur Perempuan Sebagai Pemimpin

Jakarta - Dalam hidup ini Allah telah menciptakan alam seisinya dengan sangat sempurna. Semua dirancang dan dikendalikan sesuai dengan tata hukum Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Penciptaannya berupa keteraturan yang terancang. Bukti dari semua itu adalah diciptakannya segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Ada baik dan buruk, panjang pendek, tinggi rendah, jauh dekat, pria wanita, dan atau laki-laki perempuan. Semua itu merupakan bukti kesempurnaan.

Perbedaan tersebut bukanlah hal untuk membedakan. Perbedaan itu tidak sekedar permainan kata-kata belaka. Tapi, sebuah hal yang harus difahami. Karena dengan perbedaan itulah segala kebaikan muncul. Pria dan perempuan keberadaannya sangat menentukan perkembangan dunia ini. Khususnya perempuan. Sosok yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang ini mempunyai potensi dan kekuatan yang begitu besar.

Selama ini keberadaan perempuan sangat dikesampingkan sekali. Geraknya tidak pernah dijadikan perhatian. Tapi, ketika semua orang mengetahui potensi besarnya perempuan merupakan pusat hal yang diperhatikan. Kemajuan peran perempuan di dalam kepemimpinan di Indonesia sungguh luar biasa. Keinginan para perempuan untuk mendapatkan jatah lebih besar di dalam kancah politik pun akhirnya terakomodasi.

Ini dapat dilihat dengan adanya kuota 30% untuk pengurus parpol dan pencalonan anggota legislatif. Gejala ini tentunya berdampak pada tuntutan. perempuan harus memainkan perannya dalam mewujudkan demokrasi yang tidak bias gender sekaligus sebagai bukti kedewasaan suatu bangsa.

Hadirnya sosok perempuan ke kancah dimensi publik baik itu orang nomor satu di Indonesia dan di daerah-daerah membawa kecenderungan baru dalam konteks kekinian. Perempuan ingin dunia memperlakukan kaumnya secara proporsional. Kecenderungan inilah yang salah satunya berimplikasi pada terstimulusnya kaum perempuan bersaing dengan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin.

Tentu sangat mudah melakukan inventarisasi ketokohan perempuan di Indonesia. Misalnya bisa dicari dari sisi profesionalitas, intelektualitas, integritas, kemampuan kepemimpinan, dan tentu saja track record-nya di dalam mengurus organisasi atau bidang tertentu.

Srikandi Pemimpin perempuan
Pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keberanian dalam menduduki pos penting di dalam kabinet pun terjadi. Munculnya Marie E Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Siti Fadhilah sebagai Menteri Kesehatan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Muthia Hatta, merupakan bukti kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan perempuan di Indonesia.

Sementara kepemimpinan parpol perempuan pun bertambah. Setelah Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan), ada Muthia Hatta yang memimpin partai PKPI, dan Amelia Yani memimpin partai PPRN, menunjukkan kemampuan memimpin para perempuan.

Di beberapa daerah kepala pemerintahan sudah dipegang oleh perempuan. Gubernur Banten dimenangi oleh Ratu Atut. Provinsi Jawa Tengah kemenangan Bibit Waluyo
(Gubernur) juga dinilai disebabkan faktor Rustriningsih (Wagub), yang sebelumnya dinilai berhasil pada saat memimpin Kabupaten Kebumen sebagai Bupati.

Dalam Pilgub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tampil sebagai salah satu kandidat perempuan. Kiprah peran politik perempuan akan semakin ramai, misalnya, ada parpol lain yang berani memunculkan nama calon presiden dan wapres untuk bertarung dalam Pemilu 2009.

Sesungguhnya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi pencalonan seseorang. Berbagai bentuk komunikasi politik dan publik bisa dilakukan untuk mengangkat citra seorang tokoh perempuan agar bisa lebih dikenal publik pemilih.

Pro dan Kontra
Kiprah politik perempuan di ranah publik agaknya masih belum dapat dilepaskan dari pro dan kontra. Kepemimpinan perempuan, khususnya jabatan politik, masih menjadi sesuatu yang "debatable". Dalam negara demokrasi seperti Indonesia sudah seyogianya perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam membangun bangsa sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Pemberdayaan dan pendidikan dalam dimensi apa pun bagi perempuan adalah suatu keharusan. Dalam partisipasi di ruang publik segala macam hambatan yang dikhawatirkan dapat meminimalisir peran dan kiprah perempuan untuk mengaktualisasikan diri seharusnya direformasi total.

Dalam realitanya ideologi, psikologi, dan minimnya sumber daya manusia perempuan kerap dijadikan senjata ampuh untuk menyerang eksistensi perempuan di ranah publik. Padahal, dari sisi ideologis, misalnya, tidak ada satu pun dalil yang bisa menjadi landasan kuat melarang kiprah politik perempuan.

Bahkan, dalam pandangan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan tertera dalam Al Quran, di antaranya pada surat At-Taubah: 71, yaitu: "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang maruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah."

Secara eksplisit ayat di atas mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Serta melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif. Di samping itu, sejarah Islam pun menunjukkan betapa urgennya peran perempuan di ruang publik.

Oleh karena itu, tidak heran saat itu banyak didapati kaum perempuan yang berani menyatakan sikap dalam sistem pemerintahan. Tidak berbeda dalam konteks kewarganegaraan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang dapat ditinjau dari tiga aspek.

Pertama, dalam tataran individu semua kaum perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, perekonomian yang memadai, dan jaminan pendidikan keagamaan.

Kedua, sebagai warga masyarakat, perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi tehadap sumber daya dan informasi, dan mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses manajemen pembangunan.

Ketiga, dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara, perempuan berhak untuk memilih dan dipilih, berbicara, berserikat, berusaha, dan memperoleh perlindungan hukum.

Tak kalah menarik adalah banyaknya artis-artis cantik terjun sebagai politisi dadakan untuk duduk menjadi anggota legislatif (caleg). Wajahnya yang ayu, bisa saja memukau para pemilih pemula dan manula. Sah-sah saja artis menjadi caleg. Toh yang akan memilih adalah rakyat. Kalau politisi tulen berkualitas tentu sang artis akan kalah perolehan suaranya. Namun, kalau mereka tak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, jangan salahkan kalau pilihan berpaling.

Rakyat selalu butuh alternatif baru. Kalau penggantinya tak lebih baik cari pilihan lainnya. Begitu terus-menerus. Kita memang tak selalu puas dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi para perempuan tetaplah berjuang dalam berpolitik untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Sayangnya, sampai saat ini jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat belum begitu banyak.

Politisi perempuan diharapkan bisa memberi sentuhan kelembutan dalam politik agar kehidupan politik jadi damai dan santun. Tak perlu anarkisme. Kehadiran perempuan tentu akan membuat kehidupan politik semakin bergairah dan penuh dinamika dalam kehidupan demokrasi.

drg Della Rianti
Wisma Jaya Bekasi Timur
flecherdani@yahoo.com
08129722706

(msh/msh)