Awalnya memang kebijakan pemerintah dalam bentuk stimulus fiskal ini sangat dinantikan oleh dunia usaha. Tak tanggung-tanggung pemerintah yang sedia kalanya melepaskan kebijakan tersebut telah mengalokasikan ke dalam dua tahap yakni tahap I berjumlah Rp 12 triliun dan tahap ke II berjumlah Rp 38 triliun. Namun, tentu saja dengan diumumkannya penurunan jumlah stimulus fiskal tersebut mengakibatkan munculnya komentar beragam dari berbagai pihak.
Sepertinya penurunan jumlah stimulus fiskal dari pemerintah lebih ditekankan kepada langkah mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 yang mengalami defisit sebesar 1%. Terlebih lagi kalau kita lihat jumlah anggaran belanja negara yang tersedia pada pos belanja negara mencapai Rp 1,037 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komposisi jumlah belanja negara yang tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan dan hibah membuat seluruh kementerian dan lembaga bersiap-siap melakukan percepatan dalam melakukan penyerapan pengeluaran pemerintah. Ruang gerak yang selama ini membiasakan belanja pada akhir tahun harus diubah ke bagian atau wilayah yang bersifat awal tahun.  Â
Faktor pelambatan ekonomi global telah bergerak terus menerus memasuki negara-negara di Asia. Dampaknya adalah tergerusnya laba korporasi dan menurunnya laju pertumbuhan ekspor serta berpotensi menurunkan investasi yang akhirnya bermuara kepada penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap Produk Domestik Brutto (PDB).
Berbagai kalangan menilai agar APBN 2009 lebih meningkatkan kembali anggaran belanja negara yang sudah tercatat dalam pos anggaran. Ini melihat tren ke depan yang banyak diprediksiakan mengalami perlambatan sama halnya dengan tahun 2008. Untuk itulah pelebaran defisit APBN menjadi satu kata kunci agar keinginan menggerakkan perekonomian nasional dengan membelanjakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah ke berbagai program pembangunan.
Kesan yang ingin diraih dengan menciptakan pelebaran defisit APBN tidak mudah untuk dicapai. Saat ini saja sumber penerimaan negara dari sektor pajak dan bukan pajak terpangkas akibat krisis keuangan global. Lagi pula akibat penurunan target penerimaan dari kedua sektor tersebut sudah dipastikan defisit akan menjadi lebar dan pemerintah harus melakukan revisi APBN.
Lain lagi halnya kalau kita melihat konteks menutup lubang defisit tersebut melalui pinjaman luar negeri. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penerbitan obligasi negara di dalam negeri atau yang berdenominasi valuta asing. Ujung-ujungnya pemerintahakan menanggung biaya yang mahal akibat karena yield-nya tinggi.
Mengharapkan belanja negara menjadi lokomotif pergerakan ekonomi nasional yang dapat berperan lebih besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi tidaklah mudah diimplementasikan. Apalagi rencana akan direvisinya APBN yang diakibatkan penurunan penerimaan negara dari sektor pajak dan bukan pajak menjadi sinyal akan semakin lebar defisit APBN 2009.
Tiada kata lain adalah mengefektifkan program stimulus fiskal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun jumlah stimulus fiskal mengalami penurunan namun sasaran yang lebih mengena untuk beberapa sektor industri diharapkan menghidupkan kembali geliat ekonomi domestik yang sempat tidur sementara akibat krisis keuangan global.
Mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah yang telah diluncurkan diharapkan dapat membantu dan sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional. Demikian juga halnya percepatan penyerapan pengeluaran pemerintah lewat belanja negara menjadi alat bantu untuk membantu masuknya investasi asing yang akan menanamkan modalnya. Â
Helmy Harahap
Perumahan Puri Beta
Cluster Hujan Mas No 12
Tangerang
helmy_harahap@yahoo.co.id
0816842044
(msh/msh)











































