.webp)
Pemilihan presiden dan anggota legislatif secara langsung memang memiliki nilai positif. Di antaranya mampu melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat. Bukan pemimpin yang dihasilkan dari kolusi segelintir elit dan partai politik. Namun demikian juga memiliki nilai negatif yakni besarnya biaya yang harus dikeluarkan, rawan politik uang, dan munculnya polarisasi di masyarakat.
Masyarakat secara alamiah membentuk kelompok-kelompok. Tak jarang polarisasi tersebut memuncak menjadi konflik fisik yang merugikan masyarakat. Euforia kekebasan berpolitik ini sah-sah saja. Namun, bila tidak diimbangi dengan kedewasaan berdemokrasi para elit politik dan masyarakat maka akan memunculkan kondisi labil yang mengancam stabilitas nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan biaya Pemilu 2004, yang secara total menghabiskan dana Rp 56 triliun. Sungguh Mahal benar biaya demokrasi ini!
Besarnya biaya demokrasi ini juga bisa terlihat dari biaya yang dikeluarkan tiap-tipa calon legislatif dari seluruh partai peserta Pemilu 2009. Ketika saya pulang ke daerah saya di Jember saya mendapatkan konfirmasi dari teman yang kebetulan menjadi calon anggota legislatif (caleg) bahwa biaya minimal yang harus keluar dari kocek pribadinya untuk DPRD kota kabupaten sebesar 50 - 200 juta lebih. Belum lagi bagi caleg DPRD Propinsi yang diperkirakan berkisar 300 - 900 juta. Sedangkan untuk DPR RI dipatok pada angka kisaran 1 miliar ke atas.
Belum lagi jika kita hitung total biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah di Indonesia, yang menurut hasil penelusuran Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), pilkada telah berlangsung sebanyak 345 pilkada. Jika diambil rata-rata biaya pilkada di seluruh Indonesia secara keseluruhan sebesar Rp 60 miliar maka total biaya pesta demokrasi ini telah menghabiskan dana hampir Rp 21,7 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis!
Jika kita berandai-andai, alangkah bermanfaatnya dana tersebut jika diabdikan bagi kemaslahatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat
seperti pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan pendidikan gratis dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa hadirnya pemilihan secara langsung oleh masyarakat merupakan wujud reformasi kelembagaan sebagai upaya menuju demokrasi yang sesungguhnya.
Pemilihan presiden dan anggota legislatif secara langsung juga menunjukkan ada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, yakni membuka kesempatan bagi rakyat melalui pemilu untuk menentukan sendiri calon pemimpin mereka. Selain itu, juga akan memutus kesenjangan antara aspirasi rakyat dan para wakil rakyat dalam proses pemilihan pemimpin yang semula dipilih oleh DPR/DPRD serta mampu meningkatkan akuntabilitas presiden dan anggota legislatif terpilih kepada konsituen yang telah memilihnya.
Dari sejumlah data di atas, muncul pertanyaan, dari mana dana besar tersebut
diperoleh? Lalu Bagaimana jika mereka gagal? Pertanyaan di atas layak dikemukakan disebabkan besarnya ongkos politik yang harus mereka keluarkan. Apa sebenarnya motif mereka berlomba-lomba memperebutkan "status" tersebut dengan biaya yang sangat fantastis. Yang jelas modal besar mereka pasti dapatkan dari berbagai sumber, di mana politik balas jasa dan budi dipastikan pula akan berlaku. Di sinilah aroma korupsi kelak bisa bermuara jika mereka telah duduk menjadi seorang legislatif.
Besarnya modal para caleg ini berimplikasi kepada akibat yang ditimbulkan bila mereka gagal. Harus di ingat bahwa cukup banyak bukti para calon bupati dan gubernur yang awalnya sehat lahir batin akhirnya harus mengalami depresi karena kegagalannya mencapai target yang diinginkan.
Saya memprediksi paska pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009 banyak politisi kita (celeg) yang akan mengalami depresi dan ujung-ujungnya gila karena gagal mendapatkan suara terbanyak. Padahal biaya biaya politik yang terlanjur dikeluarkan sudah terlampau besar. Bahkan sampai harus berhutang ke sana ke mari.
Setiap caleg harus berjibaku melawan para caleg lain dari 38 partai. Belum lagi perebutan dengan caleg di partainya sendiri. Sungguh berat dan mahal nian ongkos politik yang harus dikeluarkan demi sekedar menjadi anggota legislatif.
Namun demikian kita masih berharap pesta demokrasi dengan biaya super mahal benar-benar ditujukan untuk niat yang benar yakni untuk menjadi penyambung lidah aspirasi rakyat, dan bukan sebaliknya yaitu untuk mengeruk keuntungan pribadi saja.
Lebih lanjut semoga pemimpin-pemimpin terpilih kelak benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Amien.
Sholehudin A Aziz MA
Jl Jatipadang Baru No 17
Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan
bkumbara@yahoo.com
081310758534
Penulis adalah peneliti CSRC UIN Jakarta.
(msh/msh)
