.webp)
Syarat menjadi presiden Indonesia mendatang bakal tak jauh dari mereka yang tergantung dan bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS), berjiwa kepemimpinan, beragama Islam, punya modal tak kurang dari 2 triliun, mempunyai kendaraan partai politik, dan suku Jawa.
Analisis sederhana. Rakyat Indonesia bakal makmur dan sejahtera jika APBN (anggaran pendapatan belanja negara) dibagikan sama rata kepada seluruh warga. APBN 2009 asumsinya mencapai Rp 1,037 triliun. Masing-masing warga bakal mendapat jatah Rp 4,3 juta per tahun. Artinya perbaikan terhadap sistem anggaran mutlak diperlukan untuk meminimalisir dan mencegah kebocoran atau menghindari anggaran tidak berbasis kerakyatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini sangat menghawatirkan karena cadangan devisa hanya sekitar USD 50 miliar. Pemerintah pun disarankan meningkatkan rating agar utang tersebut bisa diperpanjang bila tak ingin sumber devisa tergerus.
Parpol Berhemat
City Group, perusahaan yang berbasis di AS bakal merumahkan 50.000 karyawan. Sedangkan Philips yang bermarkas di Belanda berencana mengurangi ribuan pekerjanya. Dua perusahaan raksasa ini bagian dari perkiraan 20 juta pekerja di seluruh dunia yang bakal di-PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat krisis global.
Segenap partai politik (parpol) di tanah air mulai memangkas anggaran kampanyenya. Kegiatan kampanye berupa pengerahan massa dalam jumlah besar, iklan, atribut, dan aktivitas sosial menjadi sorotan karena efektivitasnya mulai redup.
Konsep mendekatkan parpol kepada publik melalui ekspansi kader ke basis massa secara door to door dianggap cara paling efektif. Masyarakat menjatuhkan pilihan tak hanya awarness melainkan karena pengetahuan yang memadai dan kebutuhan pribadinya akan perubahan.
Tak Ada yang Salah
Pemerintahan Orde Lama berhasil menjalankan kehidupan demokratis meski kesejahteraan sedikit terabaikan. Antitesanya lahir Orde Baru dan berhasil mengangkat kesejahteraan rakyat. Tapi, kehidupan demokrasi terkekang. Orde Reformasi sejatinya adalah sintesa dari keduanya. Mengambil yang baik yakni menjalankan sistem demokratis dan rakyat sejahtera.
Dalam prakteknya Orde Reformasi tak menjawab sepenuhnya. Rakyat belum sejahtera. Masih ada 21.893 desa tertinggal dan penduduk miskin 34,96 juta dengan 1,67 balita di antaranya berstatus gizi buruk.
Rekonsiliasi dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Jangan ada lagi dendam atau diskriminasi perlakuan terhadap golongan tertentu. Biarlah hanya menjadi catatan sejarah pembersihan total terhadap orang-orang Orde Lama oleh rezim Orde Baru dengan "menghukum" puncak pemimpin dan keturunannya jauh dari hak sebagai warga negara atau Orde Reformasi yang mencemooh para tokoh Orde Baru.
Mengambil yang Baik
Perlu pemimpin bijak yang mampu menerapkan dan mencari solusi permasalahan bangsa dalam posisi seadil-adilnya. Saat pemerintah berpikir keras bagaimana mengatasi beban utang dengan berbagai jalan, melalui diplomasi pada debitur, peningkatan pajak, penerbitan SUN, dan upaya pengurangan subsidi, masyarakat memerlukan pemenuhan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau harganya, tak terkecuali BBM.
Wajar ketika ada pejabat KPU (Komisi Pemilihan Umum) melakukan kunjungan ke luar negeri dan renovasi gedung DPR yang mencapai Rp 34 miliar baru-baru ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. "Ya, karena negeri ini sedang berhemat, makanya pejabat mesti tahu diri donk!" kata teman saya. (dea)
Dwi Eka A
Jl Batan Raya Lebak Bulus
Jakarta Selatan
ymku21@yahoo.com
02192114002
(msh/msh)
