.webp)
Koalisi membantu mengurangi ketidakpastian siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden nanti. Koalisi juga biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa dukungan terhadap partai politik sering terkait erat dengan dukungan terhadap calon presiden dan kepala daerah dari partai bersangkutan.
Dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia seseorang dicalonkan untuk jabatan tersebut oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik. Keberadaan partai politik sampai saat ini setidaknya masih membantu mengurangi tingkat kesulitan memperkirakan perilaku pemilih terhadap calon-calon presiden dan kepala daerah yang akan bersaing dalam pemilihan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ideologi Jangan Jadi Ancaman
Kemunculan partai politik yang berasaskan agama merupakan salah satu fenomena politik yang menarik pasca pemerintahan orde baru. Kebangkitan partai-partai seperti ini, khususnya Islam, mendorong munculnya semacam kekhawatiran sebagian kalangan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemunculan partai-partai yang berbasiskan pada ideologi keagamaan akan memunculkan fundamentalisme keagamaan, khususnya "fundamentalisme Islam" di Indonesia.
Banyak kalangan juga menilai munculnya kembali ratusan partai politik, baik agamis maupun nasionalis, akan membawa dampak negatif terhadap stabilitas nasional dan politik kebangsaan. Antara religius keislaman akan bertarung dengan religius kekristenan, dan di antara partai-partai yang berbasis keagamaan akan bertarung dengan partai nasionalis sekuler.
Pandangan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Apabila melihat masing-masing platform partai hanya dari satu sudut pandang sempit. Seperti halnya melihat fundamentalisme Islam yang terjadi di Timur Tengah dan fundamentalisme Kristen yang terjadi di beberapa negara Eropa.
Berbeda halnya dengan di Timur Tengah dan Eropa fundamentalisme keagamaan dalam partai politik di Indonesia sampai saat ini belum terjadi. Seyogyanya beberapa kalangan agama tertentu berharap hal tersebut tidak terjadi. Adanya pemandangan koalisi antar partai yang berbeda platform atau ideologi dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap munculnya fundamentalisme sangat tidak beralasan.
Membangun Koalisi Demokrasi
Ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan yang berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terciptanya koalisi antar partai yang berbeda ideologi. Di antaranya adalah adanya kepentingan politik murni yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi. Atau adanya kesamaan pandangan dan tujuan dalam politik demokrasi kebangsaan demi meraih cita-cita dan tujuan nasional.
Koalisi antar partai yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas. Demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebab elite hanya mementingkan kekuasaan dan pembagian jatah atas sesama partai yang berkoalisi.
Sedangkan koalisi yang bertujuan atas dasar adanya kesamaan pandangan dan politik demokrasi kebangsaan demi meraih cita-cita dan tujuan nasional akan membawa dampak positif bagi terpeliharanya kepentingan rakyat dan terjaminnya segala kebutuhan rakyat. Bagi sebagian kalangan yang meragukan bahwa demokrasi tidak dapat dilakukan oleh partai-partai yang berbasiskan pada agama maka pandangan tersebut dapat dikatakan sepenuhnya salah.
Sebagai contohnya, Ahmad Vaezi, seorang Professor Islamic College for Advanced Studies-London berujar bahwa pemikiran politik Islam kontemporer telah begitu dalam dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Muslim yang melakukan perdebatan politik pun tidak dapat mengabaikan signifikansi dari demokrasi.
Jadi pentinglah bagi setiap sistem politik alternatif. Baik itu religius maupun nasionalis sekuler untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Berbeda halnya dengan beberapa pemikir fundamentalis yang berargumen bahwa antara Islam atau agama dan demokrasi adalah suatu hal yang bertentangan dan tidak dapat direkonsiliasikan.
Agama dan Demokrasi
Beberapa intelektual Muslim lain berpandangan bahwa adanya pandangan yang menyatakan ketidaksesuaian agama dengan demokrasi disebabkan oleh adanya salah penafsiran terhadap agama. Khususnya Islam.
Mereka menyatakan bahwa tidak ada konflik antara demokrasi dan sebuah pemahaman agama yang selalu berubah, rasional, dan selalu sesuai dengan kriteria dan nilai di luar agama. Bahwasanya Islam sebagai sebuah agama juga memberikan penekanan terpenting yang mendukung dan menjustifikasi otoritas rakyat dalam suatu pemerintahan yang merujuk pada syura (konsultasi).
Apa yang membuat syura sebagai suatu unsur mendasar dari demokrasi Islam adalah adanya kenyataan bahwa syura merujuk pada salah satu esensi penting dari demokrasi. Demokrasi dalam sejarahnya yang panjang telah mengalami evolusi dan perubahan. Tetapi, masalah-masalah seperti partisipasi publik atau masyarakat, peraturan hukum, dan pertanggungan jawab dari penguasa dapat dikatakan esensial bagi demokrasi.
Dari sudut pandang di atas tidak ada keraguan bahwa ayat suci Al-Quran dan
hadist Nabi dan para Imam tentang syura menekankan pentingnya partisipasi publik dalam urusan-urusan sosial dan politik. Tetapi, pertanyaan berkaitan dengan peran politik dari syura dalam proses pengambilan keputusan tetap ada.
Pandangan tentang Islam dan demokrasi di atas kiranya juga searah dengan apa yang dikemukakan oleh Sargent tentang perlunya kita membedakan ideologi agama sebagai sebuah konsep dan sebagai sebuah doktrin politik. Ketika kita melihat ideologi sebagai sebuah konsep maka akan lahir kesamaan pandangan dalam beberapa hal. Contohnya demokrasi.
Seperti telah dijelaskan oleh Ahmad Vaezi bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah suatu hal yang tabu bahkan banyak sekali nilai Islam yang mencerminkan demokrasi. Adanya pandangan-pandangan tentang demokrasi inilah yang kemudian seharusnya dijadikan latar belakang alasan kenapa partai politik yang berbasiskan kepada salah satu agama tertentu, misalnya Islam, memilih untuk mau berkoalisi dengan partai-partai lain yang berbasiskan pada paham nasionalis-sekuler.
Perlu juga dipahami kiranya bahwa tidak selalu orang-orang yang berada dalam partai nasionalis sekuler tidak memahami nilai-nilai agama. Justru sebaliknya kita juga harus memahami bahwa mereka mempunyai kepedulian yang cukup besar terhadap agama.
Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan membentuk baitul ma'dis merupakan cerminan kuat bahwa kepedulian terhadap nilai-nilai dan ajaran agama dalam partai nasionalis-sekuler sama kuatnya dengan partai yang berbasiskan pada agama Islam.
Bukan suatu hal yang mustahil jika saat ini kita melihat partai yang berbasiskan antar agama dan non-agama saling bekerja sama atau berkoalisi. Akan tetapi yang perlu tetap diperhatikan adalah selama koalisi didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Walaupun yang ada dalam koalisi itu adalah partai politik yang berbeda paham atau ideologi maka akan menghasilkan kinerja politik yang luar biasa.
Yusa Djuyandi
Jl H Nimin 3 RT 11 RW 03 No 3
Cengkareng Jakarta Barat
f_yusa@yahoo.com
08179242566
Penulis adalah Staf Anggota DPR RI dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
(msh/msh)
