Pemetaan Energi Nasional Jawaban Kelangkaan BBM

Jakarta - Hari-hari terakhir ini adalah hari kesimpangsiuran penyebab kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Betapa tidak. Ketika Presiden geram dengan Pertamina terkait keterlambatan disebabkan faktor cuaca hingga mengganggu suplai dalam negeri di sisi lain Direktur Utama (Dirut) Pertamina Ari Hernanto Soemarno menuturkan bahwa penyebabnya adalah transisi sistem pelayanan administrasi dan rumours penurunan harga BBM per 1 Januari 2009.

Transparansi komunikasi dan informasi juga menjadi hal yang langka bagi masyarakat dalam kejadian ini. Bukankah masyarakat juga berhak mendapatkan layanan yang terbaik dalam sektor apa pun? Masyarakat kita pada dasarnya dapat menerima ketika adanya komunikasi yang harmonis dalam hal ini dengan mengambil langkah-langkah antisipasi dan persiapan.

Terlepas dari itu semua sangatlah penting dilakukan Pemetaan Kebutuhan dan Cadangan Energi Nasional (termasuk energi terbarukan) sebagai solusi atas permasalahan ini. Dengan langkah ini semua persiapan stok persediaan 10 tahun beserta tingkat kebutuhan dapat teratasi dan tentunya berpihak ke masyarakat.

Supply and demand terhadap BBM sangat tinggi sekali dan menjadi mimpi buruk dalam beberapa tahun ke depan. Maka program berikut adalah perlunya membuat Target Penghematan Nasional. Sudah saatnya masyarakat terbebas sebagai objek penderita tanpa jelas batas berakhirnya.

Bukan tidak mungkin dampak atas terjadinya kelangkaan BBM mengakibatkan side effect pada pertumbuhan sektor lain. Terlebih ketika masyarakat tengah berjuang dalam himpitan krisis global. Faktor ketergantungan terhadap energi khususnya minyak bumi seyogyanya menjadi bahan perenungan prioritas bagi pemerintah sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan.

Seharusnya Kelangkaan BBM tidak akan terjadi dengan adanya Pemetaan Kebutuhan dan Cadangan Energy nasional dan disegerakan Dewan Energi Nasional bekerja membangun suatu kebijakan energi nasional yang komprehensif dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan energi nasional. Saat ini tingkat keseriusan Pemerintah sedang diuji sejauh mana penyelesaian masalah ini.

Masyarakat menunggu babak akhir dari drama ini. Siapa yang paling bertanggung jawab? Sebab, tidak ada garansi kalau ini tidak akan terulang. Kembali masyarakat kita diberi bagian dari drama ini karena semua yang terkait dalam hal ini saling tuding di mana letak kesalahan.

Pihak Pertamina beralasan hal ini diakibatkan pemberlakuan sistem baru dari manual ke Daring (online). Sementara dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menunda DO (Delivery Order) dengan alasan adanya spekulasi turunnya kembali harga BBM pada awal tahun 2009. Andai saja ada yang berbesar hati mengklaim kalau itu adalah bagian kesalahan.

Awal tahun 2009 ini sungguh memberikan kado yang istimewa untuk masyarakat pada awalnya. Terbersit kabar BBM kembali mengalami penurunan harga pada Kamis, 15 Januari 2009 pukul 00:00 setelah dua kali sebelumnya turun yaitu pada tanggal 1 dan 15 Desember 2008.

Tanpa ada tanda apa-apa bagai petir di siang bolong berbanding terbalik dengan apa yang ada di benak masyarakat. BBM lenyap tanpa jejak! Tak tahu berada dimana tanpa ada informasi yang jelas penyebabnya. Terlihat jelas sekali lemahnya pengawasan. Mengapa tak ada peninjauan ke Depo dan sejumlah instalasi energi lain terlebih menjelang awal tahun 2009. Begitu juga belum maksimalnya sistem pemasaran dan penebusan secara online dengan teknologi MySap dan terkesan belum siap.

Masyarakat hanya berharap semua berjalan baik dengan kawalan yang ketat demi terus berlangsungnya roda-roda aktivitas tanpa hambatan. Sesungguhnya masyarakat kita menyadari kalau sekarang berada di negeri yang subur dan kaya akan potensialnya.

Berawal dari kesadaran inilah ekspektasi lahir begitu kuatnya dan menuntut perbaikan pelayanan dan penyediaan. Keterwakilan masyarakat kepada pihak pengelola (baca: pemerintah) apakah sudah di tempat dan di tangan yang kompatibel? Lupakan kepentingan sesaat dengan duduk bersama.

Lakukan Pemetaan Kebutuhan dan Cadangan Energy Nasional menjadi pilihan yang utama untuk rumusan Tata Kelola Energi Nasional Terpadu sebagai solusi untuk implementasi yang pada akhirnya mengarah cita-cita terwujudnya civil society seperti termaktub pada UUD 1945 pasal 33.

Iskandar Ramli
Kayumanis Jakarta Timur
energy_efficentrum@yahoo.co
021-7244039

(msh/msh)