Turun BBM Tak Serta Merta Harga Sembako Turun

Jakarta - Pemerintah memastikan tanggal (15/1/2009) bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar turun masing-masing menjadi Rp 4,500 per liter. Kali ini pemerintah lebih cepat mengumumkan penurunan harga ke publik dan setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sudah dapat membeli dengan harga Rp 4,500 pada (12/1/2009) sebagai antisipasi keluhan pengusaha atas kenaikan harga sebelumnya yang menanggung kerugian akibat selisih harga.

Kebijakan penurunan harga BBM diharapkan dapat menekan laju inflasi dan menjadi pengobat hati rakyat yang selama ini telah menanggung beban akibat naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Apalagi sebelumnya Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 8,75%. Namun, dalam prakteknya setelah mengalami dua kali penurunan harga BBM tak serta merta harga kebutuhan pokok turun secara signifikan. Suku bunga perbankan bahkan malu-malu turun.

Sektor transportasi mewakili karena berurusan langsung terhadap pemakaian BBM dan acap kali menjadi sumber keluhan publik. Sektor ini seolah menjadi barometer kebijakan.

Saat pemerintah menaikkan harga BBM pengusaha angkutan umum baik darat, laut, maupun udara tanpa keputusan pemerintah sudah terlebih dahulu menaikkan harga. Akan tetapi, ketika pemerintah menurunkan harga pengusaha justru diam dan cenderung menunggu imbauan pemerintah.

Sejumlah alasan pun menggema jika mereka belum juga menurunkan tarif karena harga suku cadang sudah naik jauh sebelum penyesuaian harga BBM, banyaknya pungli, preman, dan mahalnya urusan administrasi lainnya.

Sementara keinginan masyakarat untuk mendapatkan sarana transportasi yang murah, nyaman, dan cepat tak kunjung tercapai. Yang mengemuka justru pertikaian berbagai kelompok pengusaha, hadirnya angkutan umum yang diharapkan mampu mengangkut banyak penumpang, dengan tarif yang lebih murah justu menjadi ancaman bagi jenis angkutan yang lebih sedikit penumpangnya.
 
Seperti baru-baru ini aksi mogok sejumlah sopir angkot yang menentang pengoperasian angkutan massal di Bandung Jawa Barat, meski eksekutif dan legislatif telah sepakat, lagi-lagi pemerintah gagal menolong rakyatnya. Belum lagi maraknya konflik laten antara angkot dengan tukang ojek, atau metromini dengan angkot.

Pada akhirnya masyarakat lebih memilih menggunakan motor sebagai kendaraan paling murah operasionalnya. Meski konsekuensi penggunaan BBM lebih boros dan risikonya lebih besar. Fenomena ini menunjukkan masing-masing pihak tidak memperhatikan dan cenderung mengabaikan hak konsumen mendapatkan pelayanan maksimal.
 
Selain penurunan tarif dasar listrik pemerintah mendorong penurunan harga susu, daging, dan minyak goreng. Kebutuhan pokok yang menjadi perhatian pemerintah dan bakal menjadi pengalihan dari premium yang tak lagi bersubsidi yakni minyak goreng.

Pemerintah seperti tak sanggup menahan gejolak harga minyak goreng yang dengan cepat meroket harganya. Padahal produksi crude palm oil (CPO) sangat besar. Mencapai 19 juta ton per tahun dan jauh melampaui kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 4 juta ton untuk makanan dan bahan bakar 3 juta ton.

Pengusaha sawit dalam negeri lebih senang menjual CPO-nya dengan harga sangat murah ke luar negeri, karena lebih praktis, cepat menghasilkan uang, ketimbang mengolahnya menjadi minyak goreng.

Saat harga CPO dunia turun pada kisaran 600 USD per ton sebelumnya 1,300 USD mengikuti pergerakan harga minyak mentah pada level 40 USD per barel dari sebelumnya 140 USD, tapi anehnya harga minyak goreng justru tak kunjung turun.

Subsidi minyak goreng rentan karena pelaku usaha minyak goreng. Khususnya  bahan baku sawit. Jumlahnya sedikit yang cenderung monopoli. Pabrik pengolahannya terbatas dan hanya dimiliki segelintir pengusaha sehingga tidak mencerminkan persaingan pasar yang sempurna. Sementara kemampuan pemerintah baik pusat mau pun daerah dalam menstimulan industri hilir dan peran pengusaha lokal untuk serius mengolah dan mengelola minyak goreng cenderung tanpa perencanaan dan umumnya hanya simbolis.

Untuk itu pemerintah hendaknya segera mencari solusi. Menetapkan aturan yang jelas dan memberikan kemudahan administratif seperti perizinan, pengadaan pabrik kepada pengusaha lokal, dan garansi perbankan. Di samping menumpas mafia, makelar yang berprilaku sebagai spekulan dan kerap mempermainkan harga dengan sanksi lebih tegas.

Semoga momentum penurunan harga BBM menjadikan pengusaha dapat memberikan layanan optimal kepada masyarakat dan bukan hanya memanfaatkan keuntungan. Apalagi bangsa Indonesia sangat dikenal sebagai orang yang pemaaf. Selalu maklum dalam setiap keadaan dan sedikit yang berani melakukan tuntutan atas peristiwa yang terjadi atas kelalaian berbagai pihak. (dea)

Dwi Eka A
Jl Batan Raya Lebak Bulus
Jakarta Selatan
ymku21@yahoo.com
021-92114002

(msh/msh)