Ekonomi dengan Stimulus Fiskal

Jakarta - Pembukaan awal tahun 2009 ditandai dengan rasa optimistis oleh pemerintah terhadap perekonomian kita. Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Asumsi Makro 2009 yang memuat beberapa asumsi dasar antara lain seperti ditetapkannya angka Pertumbuhan Ekonomi yang dipatok sebesar 6,0 persen.

Menarik memang, pemerintah memasang angka batasan 4, 5-6 persen adalah angka yang cukup konservatif di tengah krisis yang sedang berlangsung. Meskipun begitu pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 4.5 persen akan menjadi kenyataan apabila pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut :

1. Mempercepat penyerapandan pembangunan infrastruktur.
2. Menurunkan angka konsumsi nasional.
3. Mengefektifkan belanja nasional.
4. Memberikan insentif kepada dunia usaha.
5. Menetapkan sumber-sumber ekonomi baru.

Untuk terus mengawal angka pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah telah menetapkan tujuh skala prioritas pembangunan ekonomi yang harus dikerjakan pada tahun 2009 ini.

1. Membatasi pengangguran baru.
2. Mengelola inflasi.
3. Menjaga sektor rill.
4. Mempertahankan daya beli masyarakat5.Melindungi masyarakatmiskin.
6. Memelihara kecukupan pangan dan energi.
7. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.   

Insentif kepada dunia usaha diberikan oleh pemerintahuntuk meredam merebaknya gelombang aksi pemutusan hubungan kerja (PHK). Stimulus fiskal yang ditetapkan pemerintah bernilai 50 triliun diharapkan untuk dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri.

Di samping itu juga insentif fiskal yang lain dalam bentuk pembebasan bea masuk import bahan baku, pendukung, dan komponen industri. Kesemuanya memang industri berbasis padat modal dan meyerap banyak tenaga kerja.    

Keberadaan stimulus fiskal sejauh ini diberikan dalam rangka menggenjot belanja infrastruktur. Khususnya di sektor pekerjaan umum, perhubungan, dan pertanian. Tujuannya adalah tentu saja agar sumber-sumber ekonomi baru bisa dikelola dan digerakkan lebih memadai yang pada akhirnya membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Kalangan dunia usaha sendiri menilai pemerintah belum sepenuhnya memberikan gambaran yang jelas tentang alokasi insentif fiskal tersebut. Industri-industri di tanah air menginginkan program insentif fiskal tersebut mempunyai paling sedikit 5 kriteria, yakni:

1. Berbasis industri dalam negeri.
2. Menyerap banyak tenaga kerja.
3. Industri beroreantasi padat modal.
4. Menyerap dan menggunakan komponen bahan baku dalam negeri.
5. Dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara maksimal.

Tentu saja kebijakan pemerintah di awal tahun 2009 bisa memberi semangat dalam menggerakkan ekonomi dalam negeri. Terlebih lagi akan dilaksanakannya pemilu pada tahun ini dengan besarnya pengeluaran partai politik dan calon presiden.

Harapan penulis pemerintah tidak lagi mengulangi pencapaian tahun 2008 yang mana untuk tingkat inflasi muncul secara tidak memuaskan meskipun pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan baik.      

Helmy Harahap
Perumahan Puri Beta Cluster Hujan Mas No 12
Tangerang
helmy_harahap@yahoo.co.id
0816842044

(msh/msh)