Penurunan BBM Sebagai Prestasi

Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam hal BBM (Bahan Bakar Minyak) menurut saya tak perah jelas. Sebab, ketika harga BBM diturunkan yang terjadi adalah kelangkaan BBM di mana-mana. Ada kesan rakyat dihibur dengan turunnya harga BBM. Tapi, penurunan harga tak dimbangi dengan pengadaan. Alhasil, seperti ini seolah-olah hanya akal-akalan saja --dengan memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa pemerintah sigap pada saat harga minyak dunia kian menurun.

Padahal turunnya harga minyak dunia secara hingga mencapai lebih kurang 50%, yakni dari $130 per barel menjadi 65 dollar sampai 70 dolar per barel sebagai hal yang lumrah kalau harga minyak dalam negeri. Jadi bukan sebagai prestasi bahwa pemerintah pro rakyat dengan menurunkan harga BBM. Karena itu memang sudah keharusan. Sekali lagi keharusan. Ini tak ubahnya juga ketika harga CPO turun. Mestinya harga minyak goreng juga turun.

Pemerintah seharusnya tak hanya menyalahkan perusahaannya. Tapi, mestinya sudah mengantipasi hal ini. Karena kelangkaan BBM bukan sekali dua kali. Tapi, dalam sepengetahuan saya sudah berkali-kali. Alhasil penurunan BBM juga tak menguntungkan masyarakat akibat dari kelangkaan BBM. Kenapa? Karena penurunan BBM juga tak diimbangi dengan penurunan biaya transportasi umum.

Bahkan, transportasi dan distribusi di berbagai daerah juga menjadi seret. Harga kebutuhan pokok yang idealnya ikut turun malah jadi naik. Masyarakat hidupnya semakin dibikin susah. Bukan semakin mudah.

Selain itu, seperti kata pengamat, kebijakan subsidi juga hanya akal-akalan
pemerintah dengan dengan menurunkan harga minyak, karena secara prinsip tidak menaikkan subsidi tersebut, melainkan hanya mengurangi stok BBM. Akibatnya saat harga diumumkan turun stok BBM di pasaran juga turun. Harga eceran menjadi naik. Bahkan beberapa kali lipat sebelum harga itu diturunkan.

Celakanya lagi, kebijakan stok BBM tersebut, telah dilakukan jauh sebelum harga BBM itu resmi diturunkan. Contohnya beberapa pekan terakhir warga kesulitan menemukan BBM di berbagai SPBU resmi. Alasannya libur panjang. Pertamina belum "online" dengan SPBU, sehingga order pengadaan sulit. Rasanya semua alasan tersebut tak masuk akal.

Saya setuju dengan pendapat salah seorang pengamat ekonomi bahwa pemerintahan SBY-JK memang sudah gagal dalam menjalankan pemerintahannya. Terutama di bidang ekonomi. Kegagalan ini kemudian diarahkan pemerintah dengan menyalahkan Pertamina. Padahal, apa yang terjadi pada Pertamina sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah saat ini. Jadi mohon jangan masyarakat dibodohi dengan penurunan harga minyak sebagai prestasi. Jika masyarakat kemudian jadi semakin sulit.

Ridin
Karangduren RT 001/RW 05
Bobotsari Karangduren Purbalingga
ridin.ridin@live.com
081389853503

(msh/msh)