Memilih Pemimpin yang Jujur

Jakarta - Idealnya, seorang pemimpin yang akan dipilih nanti merupakan pemimpin dari sosok yang sangat kental sekali dengan sifat jujur.

Perkembangan demokrasi inilah yang sudah sejak dini harus dijunjung tinggi oleh siapa pun dan pemilih mana pun (baca: rakyat Indonesia) atas alasan utama menjaga keutuhan NKRI dan menghargai rakyat yang sudah menggunakan hak pilihnya.

Alasan lain kenapa harus memilih pemimpin dari calon pemimpin yang jujur, karena ketika kampanye yang dilakukan calon pemimpin tersebut jujur maka ke sananya pekerjaan sebagai pemimpin (baca: presiden) juga akan ia lakukan dengan kejujuran.

Kampanye merupakan hal awal di mana untuk menarik simpati dan "menyerahkan" hak pilihnya kepada pemimpin tersebut. Tapi, kerja konkrit seperti kampanye pun harus sangat kompetitif dan kejujuran juga.

Tapi, saat ini kerja konkrit tersebut tidak lagi dilakukan dengan cara berkampanye besar-besaran. Atau pun, kampanye dengan menggunakan segala atribut (konvensional) kampanye yang serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tapi, kampanye sudah dilakukan dengan cara "lain". Cara lain yang dimaksud yaitu dengan menggunakan lembaga survei.

Awalnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) memang independen. Namun, selain pernah diakui oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prof Dr Ahmad Mubarok --bahwa LSI yang dipimpin oleh Saiful Mujani dikontrak oleh Demokrat. Meski beralasan untuk mengetahui data akurat mengenai tingkat elektabilitas menjelang Pemilu 2009 tapi alasannya pun tak masuk akal agar LSI tak mengarahkan proses survei agar berpihak pada Demokrat.

Ibarat memerintahkan kepada anak kecil tidak banyak-banyak makan es atau permen supaya tidak sakit --hal ini pun diibaratkan hal yang sama pula. Ketika masyarakat mengetahui hal ini mana mungkin masyarakat juga "dibelenggu" pikirannya dengan alasan yang dikemukakan Mubarok.

Ini tidak fair, ini jelas "mengungkung" pikiran masyarakat agar tingkat elektabilitas Demokrat tetap tinggi --bukan hanya sekedar mengetahui saja. Ini licik.

Siapa pun yang mencalonkan sebagai capres sedang bertarung fair. Tapi, ada gaya lain untuk menggelembungkan suara secara tidak benar. Akal-akalan lainnya yang dikatakan Mubarok LSI membutuhkan biaya untuk mencari informasi yang akurat tentang Demokrat.

Hal terpenting lagi ketika partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (entah apakah itu dilakukan oleh tim suksesnya) yang mengkhawatirkan Pemilu 2009 ada rencana untuk diundur.

Seolah-olah ini adalah kekhawatiran ketika Panitia Pengawas Pemilu maupun Badan Pengawas Pemilu akan memberikan "default" kepada Demokrat akibat kesalahannya yang mengontrak LSI.

Tentunya hal ini membuat partai-partai lain berang. Ini saja baru sebagian yang diketahui. Bagaimana dengan kesalahan lain yang dilakukan Demokrat pada saat kampanye seperti akhir-akhir ini?

Abdul Karim
Komplek Inkopad Blok E -12/15 RT016/005
Sasakpanjang Tajurhalang Bogor
car.rimz@yahoo.com
08572931260

(msh/msh)