Golput pun Suatu Pilihan Terbaik Jika

Jakarta - Melihat realitas pemerintahan sekarang ini dan sebelumnya bagi rakyat tidaklah secara langsung dapat membawa ke arah perubahan hidup yang semakin baik. Nasib rakyat kecil tetaplah kecil.

Kemiskinan tetaplah exist dan semakin mengangga. Ketidakbecusan para pemimpin publik yang datang dari partai politik semakin mengecewakan nurani rakyat yang mendambakan dewa dewi penolong dalam menjalankan roda kehidupannya sehari-hari.

Tiap ganti pemimpin tiap ganti presiden tiap kali juga ganti kebijakan. Kebijakan itu sebelumnya pun belum tuntas datang lagi kebijakan baru yang makin membingungkan rakyat.

Rakyat tetap saja sengsara. Kesejahteraan rakyat kian menjauh dari harapan. Pengentasan kemiskinan hanyalah utopi belaka. Yang ada hanyalah menciptakan kemiskinan baru, pengangguran bertambah dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kemelaratan jadi tontonan keseharian, penggusuran di mana-mana.

Mana buktinya partai-partai yang mau membela rakyat. Yang nyata setelah mereka terpilih hanya membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat.

Contohnya dengan menaikan harga BBM sehingga berimbas kepada semua lini kehidupan. Pun menjadi naik dan serba mahal sekalipun sudah ada penurunan harga toh tetap saja ongkos-ongkos transportasi mahal dan tidak mau kompromi.

Apakah itu yang harus dibebankan kepada rakyat. Sementara rakyat disuruh memilih mereka. Bahkan, harus dikeluarkan fatwa haram agar rakyat tidak golongan putih (golput) dan harus memilih.

Apakah rakyat harus memilih orang-orang yang banyak berbuat dosa terhadap rakyatnya. Bukankah paradigma berpikir itu sudah terbalik.

Semestinya rakyat haram untuk memilih jika para pemimpin negara ini malah mengkhianati, mendzalimi, dan menelantarkan rakyatnya. Hidupnya dibikin sengsara. Susah buat beli kebutuhan hidup sehari-harinya. Mahal untuk mengecap pendidikannya. Mahal untuk biaya berobat dan kesehatannya.

Tidak ada satu ayat pun baik dalam Quran atau hadits yang menyatakan bahwa tidak memilih (golput) itu haram. Bahkan pendekatan ijtihad melalui kaidah ushul fiqh dan segala macam metoda pun rasanya tidak kena dan akan terlihat dipaksakan. Yang ada hanyalah sebaliknya bahkan haram hukumnya bagi rakyat jika memilih para pemimpin dan wakil-wakilnya yang hanya membuat kerusakan bagi negara dan bangsa ini.

Contohnya bagi para calon pemimpin yang hanya akan berbuat korupsi, mark up, suap, main perempuan/ berzina, dan menghambur-hamburkan anggaran negara yang notabene uang rakyat. Itulah seharusnya yang dipikirkan dan kena sekiranya rakyat tidak memilih wakil-wakilnya yang semacam ini. Haram hukumnya untuk memilih pemimpin-pemimpin macam beginian (wajib golput).

Jadi intinya kondisi pemerintahan dan sikap para pemimpin dapat menetukan sikap rakyat. Rakyat boleh memilih atau tidak itulah haknya sebab kedaulatan ada di tangan rakyat.

Rakyat tidak bisa dipaksa-paksa untuk memilih atau untuk golput. Rakyat sudah cerdas. Bahkan, golput pun suatu pilihan terbaik jika yang akan dipilihnya malah mengkhianati rakyat.

Agama jangan dipaksakan untuk kepentingan sesaat. Bahkan, malah menyesatkan dan kabur dari nilai-nilai kebenaran agama itu sendiri. Apalagi yang punya gagasan semacam ini dari partai yang berasaskan religius. Wah, bisa jadi simalakama baik buat partai maupun buat yang bikin keputusan fatwa ini.

Semoga para pemimpin bangsa ini semakin cerdas dalam mengambil kebijakan publik. Sebab, rakyatnya sudah cerdas duluan. Sebab, rakyatnya sudah tidak bodoh dan tidak mau dikibuli terus. Janganlah ambil kebijakan-kebijakan yang bodoh dan seolah memaksakan kehendak. Amiin.

Dan, semoga bangsa ini segera bangun dari mimpinya dan tidak terus terlelap dalam khayalan (hidup adil, makmur, sejahtera gemah ripah loh jinawi, toto tengtrem kerto raharjo) dan dininabobokan oleh dongeng-dongeng indah para politisi busuk.

Ghie
Melong Raya Cimahi
paradigma.rider@yahoo.co.id
02292554639

(msh/msh)