Politik Proteksi dan Teori Domino

Politik Proteksi dan Teori Domino

- detikNews
Selasa, 02 Des 2008 18:05 WIB
Politik Proteksi dan Teori Domino
Jakarta - Aktivitas bisnis di mana pun dan perusahaan apa pun yang dimainkan Amerika Serikat (AS) senantiasa di bawah "kawalan" militer. Itulah praktek politik proteksi AS selama ini. Artinya militer menjamin atau memberi garansi keamanan, kelancaran, bahkan kemajuan kegiatan dunia bisnis dan ekonomi. Sebaliknya suatu usaha atau pun kegiatan ekonomi yang di-backing-nya wajib memberikan jaminan (semacam uang "setoran") kepada militer.

Dalam situasi tertentu sering terdapat bargaining antara militer dan dunia usaha. Misalnya perusahaan A memberi pesawat tempur, kapal perang, dan sebagainya. Sebaliknya militer memberikan proyek garapan, lapangan kerja, dan seterusnya. Dengan demikian dukungan anggaran militer AS tidak hanya dari negara (baca: APBN) saja. Tetapi, juga dari dunia usaha atau bisnis pun turut menyuplainya. Nilai tambah dari sinergi semacam ini yaitu membesarkan power militer termasuk dunia usaha serta entrepreneur di AS.

Fenomena di atas berbalik 180 derajat dengan Indonesia. Di republik tercinta ini dunia usaha dan banyak bidang bisnis meminta perlindungan kepada "preman". Meskipun tidak semuanya demikian namun tatkala berkembang istilah "jatah preman" dalam masyarakat, maka terjadi permakluman. Entah preman sungguhan atau "preman berseragam". Just the same.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Militer dan polisinya justru dikebiri. Tidak boleh melakukan kegiatan bisnis apa pun. Dan itu secara jelas tersurat dalam hukum-hukum positif di negeri ini.

Ketika ada pengusaha mampu "menggaji" militer atau polisi guna mem-backing suatu kegiatan usaha (biasanya bisnis "miring-miring"), muncul issue atau rumor seolah-olah ada militer bayaran, bodyguard pengusaha, dan seterusnya. Konsekuensi yang timbul dari sistem seperti di Indonesia ialah dukungan pembinaan dan operasional serba kekurangan. Itulah yang kini terjadi.

Militer dan polisi di republik ini hanya tergantung budget yang dianggarkan oleh pemerintah sehingga ceperan aparat atau pejabat justru dari anggaran negara yang "diotak-atik".

Sungguh menarik ketika iklim di Indonesia di mana banyak perusahaan dibekingi oleh para preman dan kebetulan juga sangat menarik bilamana sekarang pihak Kepolisian "gencar" menangkap aksi para preman yang dikhawatirkan operasi preman yang dilakukan oleh polisi itu justru ibarat seperti gunung es. Hanya menebas puncaknya sedangkan akar permasalahan tetap bercokol (iklim investasi yang dibekingi oleh preman atau pun preman yang berseragam). Dan ini akan muncul dan berkembang lagi dikarenakan sebab di atas.

Selanjutnya manakala pemerintahan SBY - JK mencanangkan good governent maka banyak pejabat negara dan mantan pejabat masuk penjara. Sesungguhnya itu hanya efek dari aktivitas "korupsi berjamaah" masa lalu yang terlambat disikapi (moral switch) oleh para pejabat di era kini.Β  Β 
Β Β Β Β Β Β Β  Β 
Keuntungan dan Kerugian
Keuntungan politik proteksionisme seperti di AS amat jelas. Kemajuan kegiatan bisnis dan ekonomi serta pembesaran dunia militer terlihat significant.

Pengusaha tak ragu-ragu melebarkan sayap usahanya karena keamanan benar-benar terjamin. Sebaliknya militer pun secara full power mengantar kelancaran mitra usahanya. Oleh sebab "hitung-hitungan"-nya jelas. Keduanya bersinergi menurut pola terbaik untuk mencapai tujuan yang ingin diraih.

Pada sistem seperti ini jangan berharap ada kenetralan militer dalam tata negara. Semua langkah dan kebijakan militer sarat dengan kepentingan (vested interest).

Para prajurit militer AS biasanya mengagungkan peralatan dan kecanggihan teknologi perang. Masalah dedikasi, mental serta moral prajurit, nilai-nilai kejuangan dan loyalitas pada negara menjadi nomor sekian. Mereka terbiasa berbagai fasilitas mewah dan kesejahteraan yang relatif baik.

Keadaan ini berbeda dengan Indonesia. Dunia usaha bergerak menurut irama masing-masing tanpa jaminan negara. Konsep jaminan keamanan yang mutlak disediakan negara cq pemerintah kepada investor dan dunia usaha cuma sekedar slogan oleh karena tindak lanjutnya samar-samar. Aparat di wilayah cenderung menafsirkan "slogan" itu sesuai tata cara pandang masing-masing. Jarang yang seragam.

Akibatnya ada pengusaha diuntungkan. Tak sedikit justru dihambat bahkan dirugikan. Sedangkan back up militer atau polisi terhadap dunia usaha atau bisnis diletakkan bukan sebagai tugas pokok. Tetapi, sembunyi-sembunyi atau terselubung.

Dan "hasil" jaminan dari jasa keamanan tersebut tidak masuk institusi. Namun, cenderung lari ke saku individu aparat. Istilahnya: umega yaitu usaha menambah gaji.

Loyalitas dan nilai kejuangan para prajurit dalam sistem seperti ini niscaya agak terpecah. Mana yang harus didahulukan: tugas negara atau bos yang menghidupinya?

Wajar berkembang anekdot ejekan ada tentara bayaran, polisi penjaga Cina, anjingnya konglomerat, dan seterusnya karena banyak pengusaha meminta kawalan aparat, rumahnya dijaga tentara, sopirnya polisi, dan sebagainya. Persoalan tentang buruknya tingkat kesejahteraan dan gaji kecil menjadi alasan klasik mengapa aparat negara berbuat demikian.

Teori Domino dan Efeknya
Permainan kartu domino digambarkan ketika salah satu pilar utama dijatuhkan atau dimatikan maka akan berimbas keambrukan mata rantai yang lain. Sebaliknya jika pilar utamanya kuat akan semakin perkasa mata rantai pendukung. Itulah teori domino dan efek yang ditimbulkan.

Contohnya kiprah militer AS di Iraq. Dalam pandangan militer AS, Irak merupakan proyek besar karena ladang-ladang minyaknya tidak akan habis hingga ratusan tahun ke depan. Di sini militer AS bermain membuat "kapling-kapling" di Irak bersama kaum pengusaha.

Para entrepreneur mendukung secara penuh kebutuhan militer untuk penciptaan kondisi di daerah sasaran. Artinya bahwa dukungan riil baik dana maupun peralatan dari kaum pengusaha sesungguhnya merupakan hutang militer yang harus dibayar dalam bentuk proyek di Irak nantinya jika misinya berjalan sukses.

Ketika kenyataan berbalik, dengan kata lain, kehancuran militer AS dan sekutunya di Irak, otomatis berdampak buruk terhadap perekonomian serta dunia usaha di AS berikut mata rantai yang ada di muka bumi. Betapa tidak. Berapa triliun dolar AS biaya perang AS dan para sekutunya di Irak?

Sesungguhnya gambling yang dilakukan para entrepreneur untuk "proyek" di Irak sangatlah masuk akal. Oleh karena Irak sudah dalam keadaan titik nadir setelah diinvasi AS dan sekutu-nya. Tentara Irak lari entah ke mana. Presiden Sadam Husin digantung tepat hari raya kurban (arti tersirat: simbol dunia Islam hancur), rakyatnya dicabik-cabik, pemerintahan di Irak dijadikan boneka AS dan sekutunya.

Dengan demikian bertahannya AS serta para sekutu di Irak dan sekitarnya sesungguhnya semakin menambah keterpurukan sistem perekonomian dan moneternya. Perlawanan "maha dasyat" terhadap kekuatan militer AS dan sekutunya di Irak di luar perkiraan dan hampir tak lazim dalam logika perang.

Kini AS menjumpai buah simalakama. Menarik pasukan "bapaknya mati". Melanjutkan invasinya "ibu yang tewas". Itulah yang terjadi.
Β 
Demikian sekilas cerita politik proteksi dan teori domino. Intinya jika satu pilar utama telah mati maka berimbas kepada kehancuran mata rantai pendukungnya. Kekalahan militer AS dan sekutu dalam perang di Irak mengandung konsekuensi kehancuran ekonomi dan dunia usaha penyuplainya.

Artinya ketika ekonomi AS menjadi pilar perekonomian global maka keambrukan sistemnya berdampak langsung pada sistem perekonomian dunia. Itulah efek teori domino.

Hamid Ghozali
Warung Contong Timur 1 Cimahi
hamidghozali@hotmail.com
0817437171

(msh/msh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads