Kerja Sama Global Bidang Ekonomi

Jakarta - Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara diharapkan banyak berperan dalam pergaulan internasional. Kerja sama global yang telah dibangun dengan beberapa negara akan bisa mendatangkan manfaat positif khususnya dalam bidang ekonomi.

Baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti beberapa forum kerja sama ekonomi global yang tergabung dalam kelompok G 20 dan APEC. Kedua pertemuan tersebut dilangsungkan secara terpisah dengan waktu berbeda. G 20 sendiri dilaksanakan di negara Amerika Serikat sedangkan KTT APEC diselenggarakan di Lima, Ibu Kota Peru.

Khusus mengenai forum pertemuan KTT APEC yang berakhir 23 November 2008 telah menghasilkan Deklarasi Lima. Deklarasi Lima ini berupaya mendukung pembentukan kerja sama ekonomi dalam bentuk Perdagangan Bebas di Asia-Fasifik (Free Trade Asia Pacific).

Seperti yang dilansir oleh salah satu media ekonomi kesepakatan yang dikenal dengan nama Integrasi Ekonomi Regional dalam Deklarasi Lima meliputi:

1. Komitmen terhadap Deklarasi Bogor.
2. Mengkajilebih dalam Free Trade Asia-Facific (FTAAP).
3. Menetapkan 5 model penilaian untuk mengukur kualitas dan koherensi Regional Trade Agreements (RTAs) dan Free Trade Agreements (FTAs).
4. Mendorong implementasi fasilitas perdagangan tahap II untuk mencapai tujuan pengurangan biaya transaksi perdagangan hingga 5% pada 2007-2010.
5. Perbaikan iklim investasi melalui APEC Investment Facilitation Action Plan (IFAP).
6. Dukungan terhadap penguatan serta keterkaitan antara private public partnership dan pengembangan pasar modal dalam pembangunan infrastruktur kawasan.
7. Penguatan perlindungan dan penegakkan hukum atas kekayaan intelektual.
8. Dukungan terhadap implementasi APEC Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative(ACPI) serta perbaikan sistem paten.
9. Penetapan Digital Prosperity Checklist (DPC) sebagai alat untuk mendorong kelanjutan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana Indonesia menghadapi kesepakatan Deklarasi Lima tersebut?

Rencana pembentukan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik bukan sesuatu yang baru. Indonesia telah membentuk kerja sama sejenis dengan beberapa negara. Seperti dengan Jepang baru-baru ini. Tentu saja ada beberapa persiapan dalam menanggapi rencana pelaksanaan pembentukan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik tersebut.

1. Pembenahahan dalam kelompok infrastruktur yang menjadi penunjang ekspor.
2. Mengawasi dengan ketat kualitas yang menjadi nilai ukur dan penentu suatu produk.
3. Terbentuknya sistem jaringan komunikasi yang memadai untuk kelancaran arus barang dan investasi.
4. Mengedepankan prinsip percepatan administrasi perizinan.

Skala yang dituju dalam pembentukan perdagangan bebas Asia Pasifik ini memiliki kadar dan luas yang berbeda. Dengan beranggotakan 21 negara anggota tentu potensi permasalahan yang dimiliki masing-masing negara berbeda.

Dengan segenap kemampuan dan modal yang dimiliki Indonesia pada saat yang sama akan melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan iklim ekonomi semakin kondusif. Pada akhirnya ekonomi dunia akan saling bahu-membahu untuk mengatasi kekurangan.

Jalan keluar menuju perbaikan ekonomi adalah terciptanya keseimbangan yang berkompentensi dan berkelanjutan antara dunia usaha dengan pemerintah.     

Helmy Harahap
Perumahan Puri Beta
Cluster Hujan Mas No 12
Tangerang
helmy_harahap@yahoo.co.id
0816842044

(msh/msh)