.webp)
Di tengah era globalisasi yang melanda dunia tidak bisa dielakkan banyaknya kaum muda Indonesia yang menginginkan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan di luar negeri (LN). Terutama Eropa dan USA.
Banyak faktor yang mempengaruhi keinginan tersebut. Seperti nama harum yang dimiliki oleh universitas-universitas LN, keinginan untuk mempelajari bahasa asing langsung di negaranya, keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru atau sekedar keinginan untuk belajar hidup jauh dari orang tua. Ke semua faktor tersebut dapat diterima dan ke semuanya akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas diri. Tentunya kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditambah dengan kejadian 11 September 2001 yang menyebabkan pemerintah USA dan banyak negara Eropa seperti kebakaran jenggot dan ingin segera memadamkannya dengan mempersulit keinginan orang luar untuk memasuki negara mereka. Terlebih kalau orang tersebut berasal dari negara yang dianggap berpotensi untuk menciptakan teroris-teroris handal.
Berbagai cara dilakukan oleh mereka. Salah satunya adalah meningkatkan nilai jaminan yang wajib ditaruh di bank seandainya pelajar tersebut membiayai hidupnya dengan uang pribadi.
Pada tahun 1999 untuk mendapatkan visa studi ke Jerman pelajar hanya diminta menunjukkan bahwa mereka memiliki uang yang cukup (sekitar Rp 60 juta) untuk membiayai hidupnya minimum satu tahun ke depan. Sekarang, selain diminta untuk menunjukkan jumlahnya pun ditambah (sekitar Rp 85 juta, sumber:website kedutaan Jerman). Uang tersebut harus segera ditransfer ke rekening pelajar di Jerman.
Sesulit apa pun peraturan yang diterapkan setiap tahunnya Indonesia tetap mampu mengirimkan aset-aset terbaik mereka untuk menempuh pendidikan ke LN. Baik itu dengan uang pribadi atau bea siswa.
Masalahnya sekarang setelah lulus dengan segudang ilmu di kepalanya apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka menjaga "nasionalisme" mereka dengan kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia dari dalam. Apa pun risiko dan kenyataan yang ada? Ataukah bebas menerima setiap tawaran yang dapat berguna bagi kehidupan pribadi?
Pertanyaan yang sederhana tapi sulit untuk dijawab. Apalagi kalau sudah dihadapkan dengan masalah nasionalisme. Tidak ada satu pun warga negara yang ingin dicap tidak nasionalis. Termasuk eks tapol yang terpaksa mengungsi ke LN pun tidak sudi dicap tidak nasionalis.
Tetapi, seandainya seorang lulusan LN memutuskan untuk menerima tawaran bekerja di LN karena dapat memperbaiki kehidupan pribadinya apakah itu berarti orang tersebut tidak nasionalis? Bukankah mereka juga merupakan orang-orang nasionalis yang menjadi pahlawan devisa negara sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam berurusan dengan pihak luar?
Di bidang ekonomi hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan yang dialami Cina dan India saat ini yang tidak lepas dari adanya peran aktif penduduknya yang menempati posisi-posisi penting di LN. Di bidang politik, dicontohkan oleh negara kecil Israel yang memiliki dukungan politik kuat dari USA dan Eropa. Ini juga tidak lepas dari peran kaum intelektual mereka yang tersebar di mancanegara.
Seiring dengan perkembangan teknologi batasan-batasan psikis negara yang pada zaman pertengahan dulu begitu jelas tergambar sekarang ini semakin kabur. Pengiriman berita antar benua yang dulu dapat memakan waktu 2-3 minggu kini hanya berlangsung dalam bilangan detik.
Teknologi transportasi yang semakin canggih memungkinkan kita berkelana dari satu benua ke benua lain dalam hitungan jam. Faktor-faktor ini menyebabkan terjadinya pergeseran arti nasionalisme. Nasionalisme tidak lagi dilihat dalam artian yang sempit melainkan dalam artian yang lebih luas.
Semakin terbukanya kesempatan untuk bekerja di LN dengan imbalan memperoleh pengalaman, kestabilan iklim kerja, dan gaji yang relatif besar, salah satunya disebabkan keuntungan kurs, semakin mengubah pola pikir sebagian besar lulusan LN untuk mencoba dulu peruntungan dengan bekerja beberapa tahun di LN.
Banyak yang pada awalnya hanya berkeinginan 2 tahun bekerja berakhir dengan menetap 10 tahun bahkan selamanya. Ketidakstabilan politik, tingkat KKN yang tinggi menjadi momok yang membuat para lulusan baru ini, yang biasanya idealis, takut untuk kembali ke Indonesia.
Pertanyaan 'apa yang bisa kulakukan di Indonesia?' memenuhi benak para lulusan LN. Jadi tidak selalu uang yang menjadi alasan. Ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan para lulusan LN. Juga tidak bisa dipungkiri menjadi alasan utama. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki semakin sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Tingkat penyaringan karyawan yang tidak transparan serta ketidakseriusan perusahaan dalam menanggapi surat lamaran menjadikan setiap pelamar malas untuk berkorespondensi. Sebagian perusahaan hanya mau membalas surat lamaran bagi pelamar yang diterima. Tidak bagi pelamar yang tidak diterima.
Kemalasan ini berpengaruh bukan saja bagi lulusan baru tapi juga bagi lulusan LN yang sudah lama bekerja di LN dan ingin mencari jalan untuk kembali ke Indonesia. Seandainya mendapat surat panggilan untuk wawancara pun masalah tidak berhenti sampai di sini.
Bagaimana seorang lulusan LN yang sedang aktif bekerja di LN dapat meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kerja di Indonesia? Berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk transportasi saja? Dan jaminan diterima pun belum ada.
Sementara itu, dari sisi lulusan LN, keputusan untuk bekerja di LN tidaklah dicapai
dengan mudah mengingat mereka akan dihadapkan dengan banyaknya persoalan-persoalan non teknis seperti penyesuaian cuaca, kultur, karakter perusahaan, karakter manusia.
Ditambah dengan rasa rindu tanah air dan keluarga yang sering melanda menjadikan bekerja di LN tidak semudah yang dibayangkan. Contoh yang sangat sederhana adalah makanan. Setiap pulang berlibur, kopor-kopor akan dipenuhi dengan berbagai jenis makanan Indonesia.
Seandainya boleh memilih, banyak diantara lulusan LN yang lebih memilih bekerja di Indonesia, seandainya ada lapangan pekerjaan yang sesuai dan tentunya penghasilan yang memadai. Penghasilan di sini tidak perlu diartikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima di LN. Paling tidak seimbang dengan tingkatan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Tetapi, dengan tingkat pengangguran sebanyak 10,6 juta orang diakhir tahun 2007 (data BPS 2007, sumber:http://www.bps.go.id/sector/employ/table4.shtml), rasanya sangat sulit untuk mengharapkan hal ini.
Kesulitan lain yang dihadapi para pekerja di LN adalah semakin lama mereka bekerja di LN. Semakin kecil kemungkinan mereka untuk pulang. Usia dan kestabilan keluarga merupakan faktor utama. Dengan usia diatas 40 tahun tidak banyak yang masih memiliki semangat untuk memulai sesuatu yang baru apalagi kalau harus memulai dari
awal.
Bagi yang memiliki anak, terlebih kalau anak tersebut lahir di LN, akan lebih sulit lagi. Di sekolah, si anak tentunya memiliki lingkungan pergaulan dan bahasa tersendiri.
Ketika orang tua memutuskan untuk pulang, tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah bagi sang anak. Akhirnya mereka ibarat memakan buah simalakama, pulang ke Indonesia salah, tidak pulang pun harus menghadapi risiko menghabiskan hari tua sendiri di negeri orang, jauh dari keluarga besar.
Pemerintah sudah selayaknya tidak tinggal diam dengan masalah-masalah ini. Biar bagaimana pun para lulusan LN yang tersebar di berbagai negara merupakan aset utama bangsa. Di tengah tingkat kesulitan para lulusan LN untuk kembali ke tanah air sudah saatnya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan misalnya dengan mendirikan lembaga yang khusus mengurusi masalah ini.
Lembaga ini dapat ditempatkan di bawah salah satu departemen terkait. Ironisnya, lembaga-lembaga yang memberi kemudahan bagi para lulusan LN justru tidak datang dari Indonesia sendiri melainkan dari negara lain.
Di Jerman misalnya, terdapat sebuah organisasi ZAV (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung), yang khusus membantu para lulusan Jerman dari negara berkembang untuk mendapatkan pekerjaan di negara asalnya. Bukan hanya bantuan dalam bentuk saran lembaga ini bahkan memberikan bantuan uang yang relatif besar bagi para lulusan tersebut untuk memulai kehidupan baru di negara asalnya.
Lembaga seperti ZAV dan banyak lainnya tentunya tidak tanpa maksud melakukan hal ini. Pemerintah mereka memiliki pandangan yang jauh ke depan dan menganggap para lulusan ini sebagai mitra kerja masa depan yang berkualitas dan menjanjikan.
Seandainya pemerintah Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dan memberikan kemudahan, paling tidak dalam hal mencarikan pekerjaan yang sesuai tanpa prosedur yang berbelit-belit, maka tendensi lulusan LN yang pulang ke Indonesia dan membangun Indonesia dari dalam akan semakin meningkat.
Sekarang keputusan berada ditangan pemerintah. Maukah pemerintah kita menjemput bola?
Nova Andriano Nuzera
Buchenstrasse 15 Freiburg
nova_nuzera@yahoo.com
+497613845251
(msh/msh)
