Pemilihan Presiden Cukup Satu Putaran

Jakarta - Di televisi, di koran-koran, atau spanduk-spanduk sudah banyak menayangkan beberapa tokoh yang bakal mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2009. Hajatan demokrasi langsung ini pun tinggal hitungan bulan. Alangkah ironis, aturan mainnya, berupa UU Pilpres ternyata tak kunjung tuntas.

PDIP dan Partai Golkar adalah dua partai yang cukup pede dengan bertahan pada kisaran angka 25-30 persen sebagai syarat pencalonan presiden. Sedangkan beberapa partai lain, tak kalah ngotot, ingin batas perolehan suara untuk mencalonkan presiden di kisaran angka yang lebih kecil. Salah satu alasan adalah agar muncul beberapa calon sehingga pilpres terkesan lebih demokratis. Karena, rakyat banyak pilihan.

Ketimbang memperkarakan ke-pede-an atau dalih demokratis seharusnya perlu perhatian beberapa hal lain yang terkait.

Pertama, kebetulan saat ini sedang terjadi krisis global, sehingga bangsa ini perlu melakukan efisiensi di segala hal. Termasuk dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Logikanya, kalau nanti calon yang maju sedikit, kan tidak harus ada putaran kedua. Biaya demokrasinya jelas berbeda kan.

Kedua, agak aneh jika ada kekhawatiran tidak bisa mencalonkan seorang capres jika perolehan suara pemilu legislatif tidak signifikan. Sebab, toh partai-partai bisa berkoalisi untuk memenuhi batas tertentu. Adalah fakta, meski banyak partai, sebenarnya ideologi yang dianut tidak terlalu beragam. Partai-partai seideologi bisa berkoalisi sejak dini.

Ketiga, waktu terus berjalan. Bandingkan dengan Pilpres di Amerika Serikat yang dalam waktu setahun sebelumnya sudah mengerucutkan dua capres saja. Obama dan Mc Cain. Di negara kita, tak terhitung dengan jari berapa tokoh yang 'katanya' ingin bersaing di Pilpres 2009.

Nah, keempat, jelas rakyat yang dirugikan, karena terlalu banyak capres itu membingungkan, sehingga berdampak pada sulitnya untuk mengenal secara lebih jauh sosok tokoh-tokoh yang bakal dipilih.

Rakyat ini sudah cukup dipusingkan dengan eforia politik yang terefleksikan dengan munculnya partai bak cendawan di musim penghujan. Tiga kali pemilu yang katanya demokratis partai patah tumbuh hilang berganti.

Setali tiga uang dengan Capres yang terlalu banyak. Meski sebenarnya cuma wajah-wajah lama. Mengapa tidak dibuat semacam aturan yang lebih ketat dalam pendirian partai. Misalnya mereka yang cuma ganti baju jangan diloloskan lagi.

Demikian pula dengan pembatasan suara legislatif untuk pengajuan capres. Buatlah setinggi-tingginya agar beragam perbedaan dapat dikristalisasi menjadi persamaan untuk bangkitnya bangsa ini.

Fadli Eko Setiyawan
Jln Tanah Kusir II RT 009 RW 009
Kebayoran Lama Selatan Jakarta
fadli_setiyawan@yahoo.com
02199032991

Penulis adalah Mantan Aktivis 1998.

(msh/msh)