NKRI: Gagasan Mosi Integral Natsir

Jakarta - Kiprah Natsir dalam dunia politik praktis secara penuh dimulai ketika Ia turut tergabung dalam Partai Maysumi yang didirikan semenjak tahun 1945. Masyumi didirikan bersamaan dengan dibukanya kesempatan yang luas untuk mendirikan partai politik berdasarkan Maklumat No X November 1945.

Dengan menggunakan kendaraan Masyumi inilah sepak terjang Natsir dalam mewarnai kanvas politik Nasional Indonesia penting untuk diperhatikan. Selain itu, Natsir juga pernah aktif sebagai anggota Komite Indonesia Pusat dan menjadi Badan Pekerja KNIP pada Januari 1946.

Pada tahun 1946, Natsir diangkat sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Syahrir I dan II. Kepiawainnya dalam menjabat membuat Natsir kembali dipercaya untuk memangku posisi sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Hatta 29 Januari 1948.

Pada tahun 1949 Natsir terpilih menjadi Ketua Umum Masyumi hingga tahun 1958. Cita-cita universal yang ditancapkan Natsir di Masyumi adalah menegakkan Republik Indonesia yang menjadikan Islam sebagai landasan utamanya.

Sebagai upaya konkrit Natsir dalam mengimplementasikan cita-cita perjuangannya itu, pada tanggal 3 April 1950, pasca Republik Indonesia Serikat dibubarkan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), Natsir mengambil inisiatif untuk menyampaikan mosi integrasi di hadapan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Mosi integrasi yang disampaikan Natsir di depan DPR ketika itu merupakan sebuah cerminan luhur Natsir akan pentingnya persatuan Indonesia dalam bingkai NKRI. Sebagaimana kita ketahui, pada saat itu Indonesia terpecah ke dalam 17 negara bagian atau federal. Gagasan Natsir akan mosi integrasi yang dibacakannya di depan DPR RIS pada waktu itu. Turut mendapatkan dukungan baik dari kawan maupun lawan politiknya.

Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong Soekarno memproklamirkan untuk kembali kepada NKRI pada 17 Agustus tahun 1950. Atas gagasan Natsir yang luar biasa ini, tak ayal Seokarno menunjuk Natsir sebagai untuk menyusun kabinet dan menjabat sebagai Perdana Menterinya. Walaupun usia kabinet Natsir hanya berlangsung selama 8 bulan.

Banyak prestasi yang ditorehkan Natsir selama menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu. Herbert Faith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia mencatat beberapa kesuksesan Kabinet Natsir yakni, Natsir membawa negara beberapa langkah ke jalan tertib sipil, melaksanakan administrasi rutin, dan meningkatnya produktivitas nasional serta pertumbuhan ekonomi.

Ikhlasul Amal pun mencatat bahwa Natsir sukses memikul tugas berat dengan mengembalikan situasi revolusi ke dalam situasi normal dan berhasil meletakkan dasar-dasar politik demokrasi. Dari sini bisa kita lihat bahwa spirit NKRI yang kini banyak digaungkan, memperoleh letaknya dalam catatan politik Indonesia melalui mosi integrasi yang digagas Natsir pada tahun 1950. Hal ini pun menjadi sebuah cerminan nyata akan kecintaan Natsir terhadap persatuan Indonesia.

Spirit yang sama pun bisa kita simak pada tahun 1958 ketika terjadi beberapa pemberontakan di Indonesia. Salah satunya yaitu pemberontakan PRRI di Sumatera. Natsir pun menerjunkan dirinya dalam gerakan yang oleh banyak kalangan dicap sebagai gerakan pemberontakan. Saat itu, posisi Natsir di Masyumi digantikan oleh Mohammad Rum dan Prawoto Mangkusasmito.

Terlibatnya Natsir dalam PRRI memunculkan tanda tanya besar bagi banyak pihak akan sikap Natsir yang sesungguhnya. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama Natsir untuk terlibat dalam PRRI? Untuk hal ini kita bisa merujuk kepada 3 pandangan yang datang dari Siddiq Fadhil, GM Kahin, dan hasil wawancara Majalah Berita Mingguan Tempo.

Menurut Fadhil, terlibatnya Natsir dalam PRRI harus dilihat sebagai suatu usaha untuk menghalangi tindakan tindakan yang tidak demokratik dan inkonstitusional yang dilakukan oleh Soekarno. Selanjutnya menurut GM Kahin, kehadiran Natsir dalam PRRI memberikan kontribusi terbesar dengan menjaga tetapnya PRRI berjuang dalam konteks NKRI. Bukan untuk keluar dari RI. Apalagi bersifat separatisme.

Kemudian berdasarkan catatan Tempo pada tanggal 13 Februari 1993, terlibatnya Natsir dalam PRRI lantaran sikap Presiden Soekarno dengan konsepsi Presidennya yang akan merombak struktur negara secara keseluruhan dinilai telah melanggar konstitusi.

Akan hal ini Natsir pernah mengatakan "Sebutlah gerakan itu pemberontakan, karena melepaskan diri dari pemerintah, tapi itu bukan untuk kepentingan sendiri. Kami ingin kembali ke UUD. Kita tunduk sama-sama. Apa itu pemberontakan namanya? Syafruddin sendiri sudah mengatakan, kalau pemerintah Jakarta mau kembali ke UUD yang dilanggar itu, kami bersama sama memerlukan suatu budaya taat kepada UUD. Seokarno telah melanggar, dan komunis malah terus memasukkan paham mereka sehingga memperoleh kekuasaan" (Memoar Senarai Kiprah Sejarah).

Sekali lagi, dari sini bisa kita saksikan bahwa betapa besar pengorbanan Mohammad Natsir untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Ia merelakan dirinya dicap sebagai pemberontak atau setidaknya bekas pemberontak. Asal negara ini tetap utuh tidak terpecah-pecah. Hal ini tentunya tidak pernah akan lahir dari sosok pribadi yang sempit wawasan kebangsaaannya atau tipis rasa cinta tanah airnya.

Muhammad Tri Andika
Kamitachiuritori Omiyani shi Hairusuzuri cho 296
Kyoto, Japan
gr039085@ir.ritsumei.ac.jp
+81 8308041747

Kandidat Master International Relations Ritsumeikan University

(msh/msh)