Papua Jangan Menjadi Timor Timur Ke-2

Jakarta - Mencermati memanasnya situasi yang terjadi di Papua sebagai akibat munculnya kembali semangat untuk memisahkana diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bangsa Indonesia harus dapat mengambil langkah secara bijak, tepat, cepat, dan tegas. Wacana  semacam ini memang sering kali muncul di daerah daerah yang memiliki riwayat dan memiliki "warisan" untuk memisahkan diri dari NKRI. Seperti Aceh, Maluku, dan Papua.

Apa yang terjadi di Papua saat ini sudah seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Pastilah juga mendapat provokasi dari luar di mana dua orang anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries yang tentunya berkoordiansi dengan tokoh OPM di sana menggagas adanya kaukus parlemen internasional yang ditujukan untuk membantu proses pemisahan Papua dari NKRI.

Aspirasi dari dua orang asing ini beserta tokoh-tokoh OPM yang ada di Papua tentunya sangat tidak mencerminkan dari seluruh rakyat Papua. Apalagi bila melihat dari ide mereka yang mengusulkan agar diadakan referendum ulang di Papua tentunya sangat tidak masuk akal.

Apa yang terjadi di Timor Timor sangatlah berbeda dengan Papua. Seperti kita ketahui proses penggabungan Papua ke wilayah NKRI berlangsung sangat demokratis melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang mendapat legitimasi dari PBB. Oleh karena itu jangan sekali-kali pemerintah memiliki wacana apalagi bersedia menuruti keinginan segelintir orang untuk menggelar referendum ulang di sana.

Pemberlakuan otonomi khusus yang telah dilakukan di Papua adalah merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan HAM di Papua. Alokasi anggaran yang cukup besar tentunya memang harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang bermutu dan jujur. Agar alokasi dana pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Memang kita akui kendala geografis di sana sampai saat ini masih mengakibatkan adanya daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan. Pihak-pihak dari luar yang selalu memprovokasi Papua saya yakin hanya memiliki motif pengambilan keuntungan. Baik jangka pendek atau pun jangka panjang. Apalagi kekayaan sumber daya alam di Papua memang terkenal bernilai sangat besar.

Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas dengan hal-hal semacam ini. Di samping itu pemerintah harus mampu memberikan informasi secara akurat kepada dunia luar mengenai keseriusan dan perkembangan pembangunan di Papua. Apa pun yang terjadi permasalahan di Papua yang merupakan bagian utuh dari NKRI harus cepat diselesaikan dan tidak boleh dicampuri oleh kepentingan asing.

Perilaku dua orang anggota parlemen Inggris memang sangat melukai dan tentunya harus mendapat tanggapan yang cukup tegas dari pemerintah. Kemudian untuk pergerakan tokoh-tokoh OPM beserta anggotanya yang ada di Papua pemerintah harus dapat menyelesaikan secara persuasif.

Namun, apabila cara itu tidak berhasil tindakan tegas harus dilakukan. Karena bagaimana pun segala kegiatan yang bertujuan untuk mengancam keutuhan NKRI tidak boleh dibiarkan. Demi menjaga keutuhan dan martabat NKRI tercinta. Sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Hanis Suswanto
RT 01/10 No 7 B Kampung Sumur
Klender Duren Sawit Jakarta Timur
hanis_suswanto@yahoo.com
08881021542

(msh/msh)