Pemimpin Iklan (Mimpi Jadi Presiden)

Jakarta - Munculnya iklan bertajuk pencitraan seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir di media cetak maupun televisi diikuti Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto, Rizal Malaranggeng, dan Wiranto dari Partai Hanura mengundang reaksi berbagai lapisan masyarakat sehingga istilah "pemimpin iklan" pun lahir dari sini. Sejak itu terbersit wacana menentukan sosok presiden yang tepat untuk memimpin Nusantara pada periode 2009 – 2014.

Segenap tokoh muda seperti M Fajroel Rahman, Rizal Malaranggeng, dan Yudhi Crisnandhi memproklamirkan siap maju menjadi RI 1. Para politisi mulai mengambil celah melalui perangkat konstitusi yang ada agar bisa memunculkan calon presiden dari unsur independen.

Peluangnya ada mengingat greget calon independen menuai hasil positif dan memenangkan sejumlah pemilihan kepada daerah (pilkada). Di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Irwandi Yusuf dan pasangannya Muhammad Nazar sukses menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Setelah melalui perdebatan sengit RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) disahkan pada sidang paripurna DPR Rabu (29/10/2008). Namun, ada dua materi yang belum disepakati yakni syarat persentase dukungan calon presiden dan aturan rangkap jabatan capres atau cawapres terpilih sebagai pimpinan parpol menuai kata sepakat.

Sembilan fraksi minus fraksi PAN sepakat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional menjadi syarat persentase dukungan untuk mengajukan capres. Artinya partai yang tidak mencapai electoral threshold dan tidak memiliki kursi di DPR tetap bisa mengusung capres asalkan perolehan suara gabungan parpol mencai 25 persen.

Terkait materi ini fraksi PAN menjadi satu-satunya fraksi yang bertahan dengan pilihannya. 15 persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara nasional.  

Presiden Figur Rakyat
Sosok presiden tetap jadi isu hangat. Bagaimana strategi calon presiden meramu Indonesia makmur dan sejahtera merupakan perbincangan menarik. Jurus jitu bagaimana mereduksi penduduk miskin Indonesia yang masih berkisar 34,96 juta jiwa, mengatasi para pembalak liar dan legal yang masih menguasai 25% hutan Indonesia, kebijakan buruh migran yang senantiasa jadi bulan-bulanan para majikan dengan beban kerja tinggi, upah rendah, minim jaminan asuransi, dan penghargaan sebagai manusia.

Pengaturan perusahaan asing yang terus mengeruk sumber alam negeri tanpa henti, menyisakan kerusakan alam, pencemaran lingkungan dan penderitaan penduduk lokal.

Selain itu persoalan Ambalat (Ambang Batas Laut Teritorial) yang terus berkoar menunjukkan lemahnya peran diplomasi. Memungkinkan sedikit demi sedikit wilayah Nusantara lepas ke negeri tetangga karena kalah dalam sidang mahkamah internasional.

Di lain pihak bibit disintegrasi mulai muncul seiring berdirinya International Parlementarians for West Papua yang diprakarsai dua anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries. Belum lagi di sektor ekonomi. Jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) hingga 58% sejak Januari 2008 mengikuti pergerakan harga saham global dan depresiasi nilai tukar rupiah menjadi perhatian serius Bank Indonesia agar senantiasa merevisi kebijakan moneternya.

Merosotnya barang ekspor sebagai pengaruh langsung dampak krisis global yang melanda Amerika Serikat (AS) patut diseriusi. Karena, kemampuan para eksportir belum sepenuhnya mengendalikan pasar. Mereka masih didikte kepentingan asing dan belum bisa menjadi raja pasar.

Perilaku dan mental birokrat yang masih jauh dari harapan sebagai abdi dan pelayan masyarakat sejati menjadikan adanya jurang antara pemerintah dengan rakyat. Maraknya iklan yang berusaha mengambil simpati rakyat justru menunjukkan adanya bias yang jelas kalau sekiranya para birokrat memang belum merakyat.

Ulasan ini menunjukkan betapa beratnya tugas seorang presiden. Wajar jika sejumlah persyaratan kerap menjadi bahan analisis. Tapi, dalam prakteknya emosi, kedekatan,
hubungan kekeluargaan, balas budi, dan motif kepentingan politik kerap mengaburkan urgensi sebuah perundangan.

Apa yang diungkapkan Dr A Irmanputra Sidin SH MH, Pengamat Hukum Tata Negara, Mantan Koordinator Staf Ahli MK RI, "Ke-'harus'-an ini hanya muncul pada tingkat UU Pilpres yang sebenarnya mereduksi konstitusi. Munculnya kata "diusulkan" pada Pasal 6A (2) UUD 1945 sesungguhnya bermakna bahwa seluruh parpol dalam pengajuan pasangan calon presiden tidak boleh introvert untuk kemudian terjebak eksklusivitas oligarki, elite, etnik, dan kelompok dalam tubuh parpol, melainkan parpol haruslah ekstrovert. Parpol harus memberikan ruang seluas-luasnya secara inklusif kepada warga negara untuk menjadi capres yang kemudian diusulkan oleh parpol dengan jalur konvensi. Logika linear berikutnya dari pasal ini adalah meskipun parpol merupakan pilar utama demokrasi, tidak seluruh parpol yang berdiri dapat mengusulkan pasangan capres ke KPU".

Bermimpi Boleh
Teringat pesan orang tua sahabat saya "Jangan bermimpi ketinggian, nanti jatuhnya
lebih sakit". Betapa kita bebas bermimpi, apalagi bercita-cita. Namun, semua tetap
pada ukuran dan koridornya. Sehingga masyarakat pun paham dan besar hati menerima
kehadiran kita tanpa tendensi apapun.

Lalu, sahabat saya kembali berkelakar kapankah sosok Umar bin Khattab ra muncul di negeri dengan penduduk Islam terbanyak dunia ini? Di mana semua orang sadar dan suka rela memilih sahabat Rasulullah yang dijuluki Singa Padang Pasir. Ya, memang Umar ra sangat berkualitas. Jangankan manusia. Allah SWT telah menjamin surga untuknya. (dea)

Dwi Eka A
Jl Batan Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan
ymku21@yahoo.com
02192114002

(msh/msh)