Demokratis Tanpa Demokrasi

Jakarta - Ketika Wiyosan Dalem (ulang tahun ke-61) Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sebuah pidato yang sangat berarti bagi masa depan Kasultanan Yogyakarta. Dalam pidato itu sultan mengatakan tidak bersedia menjabat lagi sebagai Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Periode 2008-2013.

Ketidaksediaan sultan untuk menjadi gubernur untuk periode selanjutnya tentu akan merobohkan sendi-sendi sistem pemerintahan di Yogykarta yang sudah terbentuk selama ratusan tahun. Gubernur DIY harus dari Kasultanan dan wakil gubernur dari Pakualaman.

Ketidaksediaan Sultan untuk menjadi gubernur tentu akan menciptakan dan memberi peluang hidupnya budaya demokrasi di Yogyakarta. Apalagi Sultan Hamengku Buwono X
memberi isyarat pemilihan Gubernur DIY Periode 2008-2013 tidak lagi harus berdasarkan garis keturunan dari biru keraton. Namun, berdasarkan prinsip kesetaraan, egaliter.

Dengan demikian maka sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Yogyakarta akan sama dengan kebanyakan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pernyataan sultan itu menjebol dan mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tentang Keistemewaan Yogyakarta. Pasal krusial mengenai gubernur harus dari kasultanan dan wakil gubernur dari pakualam membuat rancangan undang-undang itu mengalami kebuntuan.

Sikap Sultan Hamengku Buwono X yang tidak bersedia menjadi gubernur kembali sebenarnya merupakan sebuah tauladan bagi yang lain. Di saat orang lain berebut kekuasaan justru sultan melengserkan diri bahkan ia melakukan reformasi total
terhadap Kasultanan Yogyakarta kekuasaan dikembalikan ke rakyat. Sikap sultan merupakan sikap yang tidak banyak dimiliki orang.

Namun, keinginan Sultan itu sepertinya terbentur oleh kemauan rakyatnya sendiri.  Pada Selasa (25/3) di DPRD I Yogyakarta ribuan rakyat yang datang dari pelosok daerah itu mengadakan Sidang Rakyat I. Tujuannya Cuma satu yakni menolak pilkada sekaligus menetapkan Sultan dan Paku Alam sebagai kepala dan wakil kepala daerah.

Dengan adanya sikap rakyat yang demikian maka itu suatu bukti bahwa rakyat sangat
mencintai Sultan. Rakyat Yogya seolah-olah tidak mau ditinggal oleh Sultan. Rakyat Yogya yang tidak mau ditinggalkan oleh Sultannya bukan kali ini saja yang terjadi.
Ketika dulu Sultan hendak ikut Konvesi Presiden yang diadakan Partai Golkar seluruh perangkat desa di wilayah itu mengharap agar Sultan mundur dari konvensi itu. Rupanya sultan menuruti kemauan rakyatnya.

Sepertinya untuk tuntutan kali ini Sultan masih menuruti kemauan rakyatnya sehingga di Yogya masih menganut keistimewaan. Kepala daerah masih langsung dipegang oleh Sultan dan wakil gubernur oleh Pakualam. Bagi rakyat masalah dukungan kembali kepada Sultan untuk menggunakan hak istimewanya didasari oleh beberapa hal.

Pertama, masalah ini bukan masalah demokratis atau tidak. Namun, sejauh mana pemimpin mampu membawa rasa aman dan nyaman maka sistem apa pun yang dianut tidak menjadi masalah. Meskipun feodal tidak menjadi soal bila hak-hak rakyat tetap dihargai dan dihormati. Rakyat Yogya menjadi contoh bahwa pemimpin yang jujur, mampu ngayomi dan ngayemi, akan terus melekat di hati sehingga mereka rela melawan
(demokrasi) apa yang selama ini disebut sebagai sistem yang paling baik.  

Kedua, pilkada yang dilihat selama ini ternyata lebih banyak membawa kerugian pada
tatanan sosial masyarakat. Persaudaraan menjadi hilang ketika selisih itu muncul.

Ketiga, memilih pemimpin itu bukan pada masalah sekedar keterikatan pada partai politik atau segolongan namun memilih pemimpin juga dilandasi rasa budaya, hubungan batin, dan manunggalnya kawulo lan gusti.

Ardi Winangun
Jl Kendal Menteng Jakarta Pusat
ardi_winangun@yahoo.com
08159052503

Ardi Winangun Peneliti Institute for Transformations Studies (Intrans).

(msh/msh)