.webp)
Sebagai partai baru PKB berhasil menunjukan eksistensi dan kekuatanya. Keikutsertaannya pada pemilihan umu (pemilu) 1999 PKB berhasil memperoleh suara sebesar 12,6% (13.336.982 suara). Menempati urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar.
Namun, sesuai ketentuan UUD Pemilu saat itu PKB hanya memperoleh 51 kursi DPR. Menempati urutan keempat setelah PDIP, Golkar, dan PPP. Meskipun pada pemilu 1999 tidak berhasil memperoleh suara mayoritas KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden dengan Wakil Presiden adalah Megawati. Pada Pemilu 2004 PKB berhasil memperoleh suara nasional sebesar 10,57% (11.989.564 suara) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang menjadi ironi, seiring perjalanannya, PKB tidak pernah lepas dari nuansa konflik. 'Muara' permasalahannya ada di KH Abdurrahman Wahid. Konflik demi konflik muncul dan berakhir dengan kemenangan di posisi KH Abdurrahman Wahid. Hal itu telah menumbuhkan optimisme yang sedikit berlebihan. Seolah posisi KH Abdurrahman Wahid akan selalu benar dan menang.
Konflik terkini perseteruan antara kelompok KH Abdurrahman Wahid dengan kelompok Muhaimin Iskandar yang selama ini diakui sebagai "anak ideologi" KH Abdurrahman Wahid telah memaksa kelompok KH Abdurrahman Wahid menerima kenyataan bahwa posisi KH Abdurrahman Wahid tidak akan selalu benar dan menang.
Yang menjadi pertanyaan untuk dicarikan solusi tentunya bukan siapa yang kalah dan menang dalam konflik. Tetapi, adalah kenapa PKB selalu lekat dengan konflik? Karena amat disayangkan PKB yang telah menjadi salah satu partai besar selalu ribut dengan urusan konflik internal yang menyita energi, waktu, dan biaya. Tujuan mulia awal didirikannya PKB menjadi tidak terurus secara optimal.
Tuntutan era modern organisasi lebih elegan dan efektif apabila dikelola dengan manajemen organisasi modern. Di dalamnya organisasi tentu memiliki AD/ART sebagai acuan dan ketentuan-ketentuan yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan keorganisasian. Sebagai organisasi modern tidak memberikan peluang adanya intervensi meski dari pemegang kekuasan tertinggi di dalam organisasi.
Semua produk kebijakan dan keputusan organisasi harus sesuai dengan AD/ART. Namun, kekuatan AD/ART hanya bersifat internal dan dalam kancah nasional tidak bisa melebihi kekuatan Undang-undang. Dalam hal undang-undang yang ada dirasa tidak memberikan rasa keadilan itu adalah persoalan lain.
Suatu organisasi yang menempatkan ketokohan sebagai sentral kebijakan dan warna dominan akan cenderung menghadapi permasalahan. Seperti diketahui dinamika organisasi akan menempatkan sosok anggota dan tokoh yang ada di dalamnya untuk memberikan warna sesuai kepentingan yang perlu dikelola dengan baik. Perbedaan warna organisasi yang tidak dikelola dengan baik akan berujung pada penggunaan kekuasaan.
Dalam hal ini tokoh sentral akan menjadi sangat dominan. Di sisi lain seluruh elemen organisasi hendaknya tidak terbawa pada sikap 'sungkan'.
Pada organisasi profit kesalahan kebijakan akan langsung mendapatkan kerugian yang bisa dirasakan. Pada organisasi sosial politik memang tidak dirasakan langsung. Namun, akan tetap mendatangkan kerugian.
Pada permasalahan PKB hendaknya organisasi PKB dikelola secara modern dengan menempatkan sistem dan aturan internal sebagai kekuasaan tertinggi dan dalam berinteraksi di luar organisasi. Tempatkanlah undang-undang sebagai pijakannya. Yang lebih utama tempatkanlah tujuan mulia awal didirikannya PKB setinggi-tingginya untuk diperjuangkan. Sampingkanlah kepentingan-kepentingan dan ego-ego pribadi.
Tengoklah ke belakang. Tepatnya pada tanggal 29 Rabiul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 di Jakarta pada saat KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid, KH A Mustofa Bisri, KH A Muchith Muzadi dengan ikhlas mendeklarasikan pendirian Partai ini atau pemilihmu akan menengok partai lain.
Triroso HK MBA
Dukuh Setro Rawasan VI/26
Surabaya 60134
triroso_embagm05@yahoo.com
0313898271
(msh/msh)
