detikNews
Selasa 06 April 2010, 07:49 WIB

PDIP di Persimpangan Jalan: Koalisi atau Oposisi

- detikNews
PDIP di Persimpangan Jalan: Koalisi atau Oposisi
Jakarta - Pro Koalisi Ikut Taufiq-Puan Pro Oposisi Ikut Mega-Prananda. Begitulah berita santer yang ada di masyarakat. Situasi politik di internal PDIP menjelang Kongres di Bali kian memanas saja. Dua anak Ketua Umum PDIP Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, diprediksi akan bersimpangan jalan soal bagaimana sebaiknya PDIP ke depan.

Kekuasaan memang manis. Kenyataan itu barangkali yang dirasakan betul PDIP saat ini. Setelah merasakan menjadi partai oposisi selama periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2004-2009, dan 2009-sekarang, PDIP merindukan kembali kekuasaan yang pernah dikecapnya selama periode 1999-2004.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas mengatakan bahwa berdasarkan UUD 1945, maka sesungguhnya dalam sistem kepartaian tidak dikenal yang namanya oposisi. Keinginan Taufiq Kiemas untuk berkoalisi dengan Demokrat bukan hanya muncul saat ini saja. Ketika SBY - Boediono sedang menggodok nama-nama anggota kabinetnya, suami Ketua Umum PDIP Megawati itu juga bermanuver untuk bisa masuk ke koalisi.

Taufik Kiemas beberapa kali memberikan lampu hijau kepada PDIP untuk bergabung ke Demokrat. Tokoh senior tersebut juga berkali-kali bertemu SBY. Bahkan, muncul isu bahwa PDIP bakal mendapatkan jatah enam kursi menteri atau pejabat setingkat menteri bila mengubah haluan dari oposisi ke koalisi. Syarif Hasan dari Demokrat menyambut positif pernyataan–pernyataan Taufik Kiemas tersebut. \"Kami (Demokrat dan PDIP) sehati, ya kami enjoy,\" tutur Syarif.

Kenyataan tersebut menegaskan bahwa menjadi oposisi memang tidak menyenangkan. Setidaknya bagi Taufik Kiemas. Jauh lebih menggembirakan menjadi bagian (kecil) dari kekuasaan ketimbang harus menjadi pemain utama oposisi. Karena itu, secara terang-terangan dia terus mewacanakan kemungkinan masuk barisan koalisi. Mungkin Taufik Kiemas sadar betul bahwa dalam demokrasi modern sebuah kekuatan politik berbanding lurus dengan kekuatan finansial. Dan, kekuatan finansial itu bisa dilipatgandakan ketika memiliki kekuatan kekuasaan.

Kredo demokrasi pun lantas berubah menjadi \'dari uang, oleh uang, untuk uang\'. Kalau muara demokrasi adalah kekuatan finansial maka kreativitas berkorupsi pun akan semakin meningkat.

Pengamat politik Arbi Sanit mendukung cara pandang politik Taufik Kiemas tersebut. Menurut dia, melihat perkembangan suara PDIP yang terus turun dalam dua pemilu terakhir, peluang PDIP untuk masuk pemerintahan sangat kecil. Kecuali, PDIP mau berkoalisi dengan pemenang pemilu (Partai Demokrat).

Begitu pun menurut Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, \"PDIP sudah capek beroposisi membela wong cilik?\" Hal ini kemungkinan dikarenakan tergiur tawaran jabatan tertentu atau takut diusut kasus-kasusnya. Pramono mengatakan menjadi oposisi sangat menganggu fleksibilitas partainya. \"PDIP tidak mau terjebak dalam permasalahan oposisi. Kita belajar 5 tahun yang lalu ketika menjadi oposisi, ternyata mengganggu fleksibilitas partai,\" kilah Sekjen PDIP ini.

Tentang posisi PDIP terhadap pemerintah Wakil Ketua DPR dari PDIP ini menilai partainya lebih tepat menjadi penyeimbang pemerintah tanpa menyebut sebagai oposisi. Sama persis seperti yang diungkapkan oleh Taufik Kiemas.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang kembali menegaskan partainya saat ini berada pada kekuatan penyeimbang pemerintah. \"Kita harus realistis bahwa suara kita tidak kuat baik di pusat maupun secara nasional,\" kata Puan Maharani.

Puan mengatakan, peta kekuatan suara PDI Perjuangan di pusat hanya 94 orang yang duduk di kursi DPR, demikian juga secara nasional dengan hanya meraih 14 persen suara hasil Pemilu 2009. Dengan kekuatan seperti itu, Puan mengatakan, bila partainya memaksakan menjadi oposisi maka tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan koalisi yang digalang Partai Demokrat.

Namun, Mubarok menilai pernyataan PDIP tersebut adalah tanggapan atas ide besar koalisi tiga partai yang berdasarkan nasionalis dan demokratis, masing-masing PDIP, Demokrat, dan Golkar dalam menghadapi persaingan politik pada 2014. \"Ini namanya gayung bersambut, sebab ide ini sudah lama dan pernah dibicarakan dengan Pak Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDIP). Kalau tiga partai ini berkoalisi dan solid maka bisa menjadi jangkar politik, sebab semua partai beraliran agama sedang merosot semua,\" kata Mubarok.

Langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai oposisi sejak 2004 sama sekali tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh pengamat hukum dan politik, Nicolaus Pira Bunga SH Mhum yang juga Dosen di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana tersebut, sangat tidak menguntungkan jika PDIP tetap mengambil sikap oposisi, karena pluralisme di Indonesia tidak didukung dengan matangnya berdemokrasi seperti di AS.

Dalam pengamatannya, kata Pira Bunga, \"peran politik PDIP sebagai oposan pemerintah masih berjalan \'setengah hati\', karena hanya melakukan kontrol di tingkat nasional, sementara di daerah tidak pernah berjalan sementara sebagian penguasa di daerah seperti gubernur, bupati, maupun wali kota berasal dari PDIP\".

Begitu juga yang diungkapakn pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Dia menilai bahwa PDIP akan mendapat banyak keuntungan apabila berkoalisi dengan SBY. Pertama, kadernya yang potensial, bisa direkrut dalam kabinet. Kedua, PDIP tidak lagi akan menjadi partai yang secara finansial kering kerontang karena menjadi oposisi terus. Ketiga, PDIP bisa mengambil momentum di 2014 untuk publikasi jika masuk pemerintah, karena akan mendapatkan ekspos media lebih ketimbang jadi oposisi.

\"Masyarakat Indonesia selama ini masih beranggapan negatif terhadap oposisi. Buktinya PDIP dua kali kalah pemilu sewaktu jadi oposisi,\" katanya. Menurut dia, jika PDIP terus oposisi, maka pada Pemilu 2014 PDIP sulit mengorbitkan kadernya menjadi presiden. Padahal, kata dia, 2014 adalah momentum pas buat PDIP untuk tampil, sebab SBY sudah tidak menjadi calon presiden.

Pengamat politik UI, Arbi Sanit juga menegaskan bahwa, \"selama lima tahun terakhir di luar kekuasaan, tak ada bukti praktik oposisi di Indonesia mampu meningkatkan suara\".  Apakah PDIP siap menjadi bumpernya SBY? Pertanyaan itu yang bakal tidak mudah dijawab PDIP pada kongres PDIP nanti. Tentu saja hambatan sejarah akan sangat signifikan, konflik antara Mega dan SBY belum cair betul.

Sebagian besar massa PDIP juga masih membuat garis diametral dengan SBY-PD. Jika kemudian ada \'kawin paksa\' antara PDIP dengan SBY-PD, bukan tidak mungkin akan menimbulkan suasana psikologis seperti yang dialami Golkar selama periode 2004-2009.

Jika yang dipikirkan Taufik Kiemas adalah strategi jangka panjang, dalam arti menjadi bagian kekuasan akan bisa membuka peluang PDIP memenangi Pemilu 2014, rasanya hal itu harus dihitung betul. Mereka harus mengambil contoh kasus Golkar. Partai beringin itu babak belur dalam Pemilu 2009 justru ketika menjadi bagian terpenting dari kekuasaan SBY selama periode 2004-2009.

Aliansi strategis pro koalisi yang digagas Pak Taufiq arah gerakannya adalah ke atas dan ke samping karena ke bawah sudah tidak bisa. Suara grassroot masih solid menginginkan PDIP untuk beroposisi. Mayoritas pimpinan cabang PDIP sudah menolak menjadikan partai banteng moncong putih itu bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Sejumlah Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mewakili seluruh kecamatan di DKI Jakarta juga telah menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi partai oposisi pada pemerintahan. Sementara itu DPD PDIP Yogyakarta (DIY) juga secara tegas mendesak agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan SBY-Boediono meski ada iming-iming jabatan menteri dan lainnya.

Menurut Ketua DPD PDIP Yogyakarta bahwa konsisten menjadi opsisi yang konstruktif sangat tepat bagi PDIP. Karena, pemerintah sekarang ini menganut neo liberalisme dan imperialisme yang secara ideologis kontraproduktif dengan cita-cita proklamasi 1945.

Memang, rupanya tidak mudah bagi PDIP masuk dalam lingkaran kekuasaan SBY. Meski Taufik Kiemas telah \'dihadiahi\' Partai Demokrat jabatan Ketua MPR, masih ada hambatan psikologis yang kuat antara SBY-Partai Demokrat dengan Mega-PDIP. Tetapi, staf khusus Presiden Heru Lelono menyatakan bahwa sudah 90 persen PDIP dan PD akan berkoalisi.

Menurut M Qodari dari Indo Barometer dan Yudi Latif dari Reform Institute, PDI-P dan Partai Demokrat sebenarnya saling membutuhkan untuk berada dalam satu koalisi. Namun, selama Megawati Soekarnoputri masih berperan penting di PDI-P, koalisi partai itu dengan Partai Demokrat diduga kecil kemungkinan terjadi. Menurut Qodari, Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono punya kebutuhan lebih mendesak dalam wacana koalisi dengan PDI-P.

Ini terkait dengan \"membelotnya\" anggota koalisi, yaitu Partai Golkar, PKS, dan PPP dalam Panitia Khusus DPR tentang Bank Century. \"Kepentingan PDI-P dalam koalisi sebenarnya tidak terlalu besar. Jika masuk ke pemerintahan, mereka mungkin lebih punya akses terhadap sumber daya. Namun, gerak PDI-P akan lebih terbatas,\" tutur Qodari.

Yudi Latif menuturkan, hasrat masuk ke kekuasaan terutama berasal dari kader PDI-P yang membutuhkan pegangan untuk menghadapi masalah hukum. Sementara yang diharapkan Presiden Yudhoyono adalah dukungan institusional.

Pendapat senada disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Juhro. Menurutnya, koalisi PDIP dan SBY sangat terbuka. Namun, kata Juhro, PDIP selama ini sudah terlanjur dicap sebagai parpol oposisi. Jadi, kalau menjadi parpol pemerintah akan membingungkan konstituen dan rakyat. \"Kalau PDIP tidak konsisten nanti rakyat bingung dan suara PDIP bisa tergerus,\" katanya.

SBY bersama Partai Demokratnya tentu akan memainkan political game-nya, hingga diketahui kata final dari PDIP. Hasil keputusan PDIP inilah yang nantinya akan menjadi bahasan dalam Kongres Partai Demokrat Mei yang akan datang di Bandung.

Andrian Sulistyono
Pancoran Jakarta Selatan
asus09@gmail.com
089684000365





(msh/msh)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com