.webp)
Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan pihaknya menyiapkan solusi bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari penambangan emas di Sungai Kuantan, Kuansing. Pemprov Riau akan melakukan penataan wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar Sungai Kuansing tidak tercemar.
"Jadi kami bukan hanya sekadar menertibkan penambangan liar, tetapi kami ingin menata. Menatanya bagaimana, tentu kami menyiapkan WPR nanti kita sudah tentukan wilayah penambangan rakyat," katanya.
Ia mengatakan pihaknya tidak melarang apabila masyarakat ingin melakukan penambangan. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan tersebut, ia berkeyakinan penambangan emas di sepanjang Sungai Kuantan akan lebih tertata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rakyat boleh menambang, kami tidak ada maksud mematikan penambangan rakyat, tetapi menata ulang," ucapnya.
Pemprov Riau telah menetapkan sejumlah wilayah penambangan rakyat (WPR). Abdul Wahid berjanji pihaknya akan mengurus perizinan WPR agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dari kekayaan sumber daya alam di sekitarnya.
"Nanti kita tetapkan, sudah ada wilayahnya, kita urus perizinannya dengan baik supaya masyarakat bisa menambang dan ekonomi masyarakat terjaga," ujarnya.
Namun, ia menekankan agar pertambangan emas ini tidak sampai merusak lingkungan. Kalaupun sampai merusak harus dilakukan penataan ulang agar lingkungan kembali seperti semula.
"Maka kami akan kerja sama, pemda bekerja sama dengan BUMN yang mengurusi pertambangan, sehingga tata kelolanya sesuai peraturan," katanya.
Menurutnya, penambangan secara ilegal akan mendatangkan bencana apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, langkah ini ia ambil agar tata kelola penambangan lebih baik dan masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya.
"Insyaallah jangan ada yang khawatir," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan Pemprov Riau telah menyiapkan solusi untuk mengatasi PETI yang ada di sepanjang aliran Sungai Kuantan.
"Kemarin kita sudah komunikasi, pak gubernur tentunya sudah komunikasi dengan Antam untuk berkolaborasi agar wilayah penambangan rakyat itu bisa dikelola dengan baik," kata Irjen Herry Heryawan, Rabu (20/8).
Irjen Herry Heryawan menyampaikan tambang emas rakyat ini memiliki potensi apabila dikelola secara legal. Ia kemudian menyoroti kerugian negara yang ditimbulkan akibat penambangan secara ilegal ini.
"Menurut salah satu tersangka, satu dompeng saja itu sehari bisa menghasilkan 50 gram, coba kalikan 50 gram. Ratusan miliar uang yang dihasilkan, tetapi keuntungan kepada rakyat tidak ada sama sekali," imbuhnya.
Simak juga Video: Melihat Kejernihan Sungai Kuantan Jelang Pacu Jalur dari Lensa Drone
